KBR, Jakarta- Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut bekas Anggota DPR RI I Nyoman Dhamantra penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar dengan subsider 6 bulan penjara. Selain pidana pokok, Dhamantra juga dituntut pencabutan hak politik selama lima tahun.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menilai, ekspolitikus PDIP itu menerima uang suap sebesar Rp2 miliar dan janji uang sejumlah Rp1 miliar dari Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung bersama dua rekannya bernama Zulfikar dan Doddy Wahyudi.
"Kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan Terdakwa I Nyoman Dhamantra, bersama-sama dengan Elviyanti dan Mirawati, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000 dari yang dijanjikan (disepakati) seluruhnya sebesar Rp3.500.000.000," ucap Jaksa KPK dalam sidang melalui video conference, Rabu (22/4/2020).
JPU KPK menilai, Dhamantra menerima suap terkait jabatannya selaku anggota DPR 2014-2019 yang dapat memuluskan kepentingan Chandry untuk mengimpor bawang putih. Dhamantra diminta Chandry alias Afung mengupayakan pengurusan Surat Persetujuan Impor di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura di Kementerian Pertanian sebagaimana dakwaan (alternatif) pertama.
Editor: Rony Sitanggang
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
"Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin. Karena itu saya sampaikan kepada semua, jangan sampai kita memperpanjang (PSBB) lagi," kata Anies.
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid dan diharapkan bisa pulih kembali," 
"Telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali. Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali"
Stigma dan diskriminasi masih menjadi momok bagi pasien Covid-19
"Pelatihan gratis tanpa Kartu Prakerja. Kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar."
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp6,9 triliun untuk program subsidi ini.
"Kan sebetulnya PSBB itu intinya bisa memutus rantai penularan kalau dikerjakan optimal, kalau dikerjakan konsekuen. Kita belum (optimal), jadi disiplinkan dulu itu."
"Kalau 80 persen (penduduk Indonesia) terinfeksi itu berarti 200 juta orang. Ada 10 juta yang meninggal, atau 20 juta yang meninggal, kan nggak mungkin. Tidak relevan kita bicara herd immunity."
"Untuk penyakit yang tidak begitu parah pendekatan ini mungkin masuk akal. Tetapi situasi untuk SARS CoV-2 berbeda, Covid-19 memiliki risiko penyakit parah dan bahkan kematian jauh lebih tinggi."
