PSHK: Masalah RUU Cipta Kerja Bukan Hanya Kluster Ketenagakerjaan

PSHK menilai kluster lain juga bermasalah, seperti kluster terkait isu lingkungan, kewenangan pemerintah daerah, hingga logika perundang-undangan yang problematik.

BERITA | NASIONAL

Senin, 27 Apr 2020 18:38 WIB

Author

Heru Haetami, Adi Ahdiat

PSHK: Masalah RUU Cipta Kerja Bukan Hanya Kluster Ketenagakerjaan

Sekelompok mahasiswa berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Bogor, Jawa Barat (7/2/2020). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Pemerintah dan DPR telah sepakat menunda pembahasan RUU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan.

Tapi, Pusat Studi Hukum Konstitusi Indonesia (PSHK) menilai penundaan kluster itu saja tidak cukup.

Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi menilai kluster lain RUU Cipta Kerja juga bermasalah, seperti kluster terkait isu lingkungan, kewenangan pemerintah daerah, hingga logika perundang-undangan yang problematik.

Berita Terkait

Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi lantas meminta agar pembahasan seluruh naskah RUU Cipta Kerja dihentikan.

"Kami mendorong DPR terutama fraksi-fraksi yang ada di DPR saat ini, pertama untuk mendesak Presiden untuk menarik dulu draf yang sekarang diajukan," kata Fajri kepada KBR, Senin (27/4/2020).

"Kemudian porsi RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) jangan dilakukan oleh DPR, lakukan oleh pemerintah. Undang lagi ahli-ahli itu untuk kemudian bisa menjadi masukan," lanjutnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11