KBR, Jakarta - Pemerintah pusat mengeluarkan dua aturan berbeda terkait Pembatasan Sosial Besar (PSBB) untuk sepeda motor.
Di satu sisi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan yang berbunyi:
"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang."
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan yang berbunyi:
"Sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan."
Kemenkes Lempar ke Pemerintah Daerah
Menanggapi perbedaan aturan tersebut, Kemenkes lantas menyerahkan keputusan finalnya ke pemerintah daerah.
"Ini bahwa diserahkan kepada (pemerintah) daerah masing-masing, begitu aja kebijakannya. Kan kita sudah mengeluarkan yang PSBB lewat Pak Menteri (Kesehatan), ini karena berhubungan dengan Kemenhub ya kita cuma bisa menjawab, diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing," kata juru bicara Kemenkes Widyawati, Senin (13/4/2020).
"Kita kan sudah keluarkan (Permenkes) itu, kalau bisa (silakan) menjalankan sesuai dengan PSBB yang kita (Kemenkes) keluarkan ya. Tapi kalau mereka (Kemenhub) punya kebijakan lain kan. Tapi kita kan dari pusat sudah mengeluarkan seperti itu untuk memutus mata rantainya Covid-19 itu," katanya lagi.
Widyawati pun memastikan, aturan yang dikeluarkan Kemenhub tidak akan menganulir aturan Kemenkes soal PSBB.
Ia menekankan aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat soal penerapan PSBB.
Editor: Rony Sitanggang
Kelelawar pembawa virus Nipah biasanya hidup di kawasan Asia, seperti Malaysia, Indonesia, India, dan Bangladesh.
Saat ini angka stunting mencapai angka 27 persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran ini diperlukan seiring dengan bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di dalam negeri
"Jadi kita buat suatu perhitungan bagaimana menyiapkan tempat tidur dengan melihat kasus aktif sesuai dengan prosentase prediksi kita,"
"Jadi Pemerintah Pusat itu akan membantu, mudah-mudahan meningkatkan kapasitas kemampuan dari daerah-daerah di luar Jakarta yaitu Bodetabek."
"Harus ada sinergi antarelemen, mulai dari struktur paling atas di provinsi gubernur, bupati, walikota, sampai ke level bawah kades, RT, RW,"
Finalisasi ditargetkan selesai dalam beberapa pekan kedepan
Jokowi memahami masih perlu perbaikan manajemen di lapangan agar proses vaksinasi bisa dipercepat
5 anggota tersebut terdiri dari unsur profesional dan pemerintahan
"Yang pertama itu tadi protokol kesehatan 3M itu harus seluruh rakyat bergerak bersama sama, nggak mungkin kita sendiri bisa."
"Hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan dua minggu yang lalu tidak terasa." 
"Kementerian perhubungan menjadi pelopor untuk menggunakan alat ini, nanti secara bertahap di simpul-simpul transportasi." 
"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing program tracing atau pelacakan dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi"
"Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 memerlukan support yang sama dengan 2020,"
KPK juga memanggil Dirut PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung juga telah memeriksa 18 saksi dalam kasus ini
"Kita lihat bahwa untuk memperluas laboratorium untuk pemeriksaan PCR ada syarat-syarat tertentu." 
"Kita akan dorong semua public area juga pakai ini. Karena ini sudah dirilis oleh Genose, oleh Kementerian Kesehatan. "
Toleransi membantu merawat Indonesia kepada peradaban yang lebih maju harmonis dan modern
Data CVR akan melengkapi data flight data recorder (FDR) yang sudah ditemukan, dan diunduh timnya.
