KBR, Jakarta - Pemerintah pusat mengeluarkan dua aturan berbeda terkait Pembatasan Sosial Besar (PSBB) untuk sepeda motor.
Di satu sisi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan yang berbunyi:
"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang."
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan yang berbunyi:
"Sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan."
Kemenkes Lempar ke Pemerintah Daerah
Menanggapi perbedaan aturan tersebut, Kemenkes lantas menyerahkan keputusan finalnya ke pemerintah daerah.
"Ini bahwa diserahkan kepada (pemerintah) daerah masing-masing, begitu aja kebijakannya. Kan kita sudah mengeluarkan yang PSBB lewat Pak Menteri (Kesehatan), ini karena berhubungan dengan Kemenhub ya kita cuma bisa menjawab, diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing," kata juru bicara Kemenkes Widyawati, Senin (13/4/2020).
"Kita kan sudah keluarkan (Permenkes) itu, kalau bisa (silakan) menjalankan sesuai dengan PSBB yang kita (Kemenkes) keluarkan ya. Tapi kalau mereka (Kemenhub) punya kebijakan lain kan. Tapi kita kan dari pusat sudah mengeluarkan seperti itu untuk memutus mata rantainya Covid-19 itu," katanya lagi.
Widyawati pun memastikan, aturan yang dikeluarkan Kemenhub tidak akan menganulir aturan Kemenkes soal PSBB.
Ia menekankan aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat soal penerapan PSBB.
Editor: Rony Sitanggang
"Saat ini kan ibarat kebakaran sudah di mana-mana, itu tidak akan efektif." 
"Pengesahan persetujuan ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara"
Tujuh bulan bersama pandemi, saatnya sejenak menengok ke belakang.
Penyelenggara disangka melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.
"Sampaikan nomor ponsel dan daftarkan, dan cek ke operator sekolah untuk memastikan nomor telah terdaftar dan aktif," 
"Jumlah kasus aktif masih bertambah dan perlu menjadi perhatian terutama terkait kapasitas fasilitas kesehatan."
"Kondisi KPK sekarang memang sudah berubah"
"Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia"
"Melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,"
"Pandemi menghantam bukan hanya seluruh lapisan masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga,” 
"Tercatat 283 warga meninggal, 28 hilang, dan 448 luka-luka."
"PBB bukanlah sekadar gedung yang ada di Kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan generasi penerus."
"Sudah ada sejumlah progres di lapangan meskipun masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan"
"Untuk provinsi yang rawan tinggi dari aspek pandemi. Pertama, provinsi yang melakukan pilgub itu ada sembilan. Kerawanan tertinggi di poin 95,56 adalah Provinsi Kalimantan Tengah."
Sebanyak 299 keluarga terdampak, 210 jiwa mengungsi dan 20 orang luka-luka. 
"Kita harapkan akan mendorong pertumbuhan, akan mendorong pemerataan ekonomi.”
"Di negara lain yang melaksanakan pemilihan, bahkan ada yang dalam skala yang lebih besar, namun tidak terjadi penularan yang signifikan baik di kalangan penyelenggara maupun pemilih,"
"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan."
"Kondisi yang stabil, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat." 
"Di samping itu kita juga melihat praktik di beberapa negara lain juga melaksanakan, seperti Korea Selatan negara kedua setelah Cina yang mengalami pandemi,"
