KBR, Jakarta - Pemerintah pusat mengeluarkan dua aturan berbeda terkait Pembatasan Sosial Besar (PSBB) untuk sepeda motor.
Di satu sisi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan yang berbunyi:
"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang."
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan yang berbunyi:
"Sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan."
Kemenkes Lempar ke Pemerintah Daerah
Menanggapi perbedaan aturan tersebut, Kemenkes lantas menyerahkan keputusan finalnya ke pemerintah daerah.
"Ini bahwa diserahkan kepada (pemerintah) daerah masing-masing, begitu aja kebijakannya. Kan kita sudah mengeluarkan yang PSBB lewat Pak Menteri (Kesehatan), ini karena berhubungan dengan Kemenhub ya kita cuma bisa menjawab, diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing," kata juru bicara Kemenkes Widyawati, Senin (13/4/2020).
"Kita kan sudah keluarkan (Permenkes) itu, kalau bisa (silakan) menjalankan sesuai dengan PSBB yang kita (Kemenkes) keluarkan ya. Tapi kalau mereka (Kemenhub) punya kebijakan lain kan. Tapi kita kan dari pusat sudah mengeluarkan seperti itu untuk memutus mata rantainya Covid-19 itu," katanya lagi.
Widyawati pun memastikan, aturan yang dikeluarkan Kemenhub tidak akan menganulir aturan Kemenkes soal PSBB.
Ia menekankan aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat soal penerapan PSBB.
Editor: Rony Sitanggang
"Yang tidak kalah penting adalah bisa ke depan menciptakan formula yang tepat untuk mencegah dan melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri."
Fredi berjanji untuk mengkaji lebih lanjut penyebab tingginya pelanggaran yang dilakukan anggotanya selama ini.
Pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19
Pemerintah harus memikirkan kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelarangan mudik.
Saat ini ada lembaga penegak hukum lain yang sebetulnya bisa mengusut perkara BLBI. Tak hanya itu, pembentukan Satgas justru akan berkonsekuensi pada pengeluaran keuangan negara yang tak perlu.
"Apapun sepanjang memang kepentingan negara, KPK tentu akan dukung."
Menag meminta daerah zona merah dan oranye untuk beribadah di rumah masing-masing
Hilal awal Ramadan sudah tampak di sejumlah daerah
"Sehingga ketika ada hari belanja online nasional atau Harbolnas, atau momentum subsidi ongkos kirim belanja online, yang menikmati juga para UMKM lokal."
Hanya untuk daging sapi dan kerbau mengalami defisit sebanyak 1.526 ton
Rizal juga mengingatkan Pertamina untuk menepati janjinya dengan memberi ruang khusus bagi warga asli Balikpapan bekerja
Anak-anak diajarkan merayakan perbedaan dan keberagaman
Pembayaran THR yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
Tim Advokasi mempertanyakan status dari kedua pelaku yang diduga belum diberhentikan sebagai anggota Polri.
"Agar melakukan dialog kepada pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai pembayaran THR"
Banyak anak-anak yang menjadi korban keganasan virus korona.
"Mudah-mudahan keputusan terkait ide-ide baru yang ada hubungannya dengan pendidikan tinggi bisa jadi lebih cepat," 
"Saya sudah mengusulkan, kalau dipisah, BRIN-nya terpisah sebagai badan. Kementeriannya kalau bisa kembali ke Ristekdikti. Karena di situ lah sebenarnya kombinasi yang baik." 
Pemerintah Kabupaten Malang juga telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi.
APINDO memperkirakan ada potensi tidak berputarnya uang hingga Rp10 triliun, bila masyarakat tidak melakukan pergerakan saat lebaran nanti.
