KBR, Jakarta- Pemerintah memutuskan para aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dengan golongan eselon I dan II tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, THR hanya akan diberikan kepada ASN golongan eselon III ke bawah.
Menteri Sri juga memastikan pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga tetap mendapat THR seperti tahun-tahun sebelumnya karena termasuk kelompok rentan miskin sebagai dampak pandemi virus Covid-19. Namun, Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, jumlah THR tidak temasuk tunjangan kinerja (tukin).
"THR untuk ASN, TNI, Polri pak Presiden telah memutuskan untuk membayarkan THR ASN, TNI/Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon III ke bawah. Jadi seluruh pelaksana atau eselon III ke bawah mendapatkan THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya. Pensiun juga," kata Sri Mulyani dalam video conference, Selasa, (14/4/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, selain ASN eselon I dan II, THR juga tidak diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, serta Anggota DPR dan DPD. Bendahara negara itu menyebut, keputusan tersebut masih proses revisi dan menunggu tanda tangan Presiden. Beleid itu akan berbentuk Peraturan Presiden.
Berita Terkait: Hadapi Pandemi Covid-19, Negara Kucurkan Rp405,1 Triliun
Editor: Rony Sitanggang
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes." 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
