KBR, Jakarta- Pemerintah memutuskan para aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dengan golongan eselon I dan II tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, THR hanya akan diberikan kepada ASN golongan eselon III ke bawah.
Menteri Sri juga memastikan pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga tetap mendapat THR seperti tahun-tahun sebelumnya karena termasuk kelompok rentan miskin sebagai dampak pandemi virus Covid-19. Namun, Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, jumlah THR tidak temasuk tunjangan kinerja (tukin).
"THR untuk ASN, TNI, Polri pak Presiden telah memutuskan untuk membayarkan THR ASN, TNI/Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon III ke bawah. Jadi seluruh pelaksana atau eselon III ke bawah mendapatkan THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya. Pensiun juga," kata Sri Mulyani dalam video conference, Selasa, (14/4/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, selain ASN eselon I dan II, THR juga tidak diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, serta Anggota DPR dan DPD. Bendahara negara itu menyebut, keputusan tersebut masih proses revisi dan menunggu tanda tangan Presiden. Beleid itu akan berbentuk Peraturan Presiden.
Berita Terkait: Hadapi Pandemi Covid-19, Negara Kucurkan Rp405,1 Triliun
Editor: Rony Sitanggang
"Tidak ada jaminan pasti bahwa 2021 akan aman. Karena itu memang ini memperkuat argumentasi skenario kita optimis di tahun ini, Desember 2020."
"Jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SIKM, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan oleh Gugus Tugas Covid-19."
Pajak dikenakan untuk berbagai produk digital seperti layanan streaming musik dan film, aplikasi dan games, serta jasa daring lainnya yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan.
"Kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5 (Juni), itu imajinasi. Itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri."
"Ini nanti akan sulit pengawasannya walaupun diimbau, diminta, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, tapi faktanya akan susah sekali pengontrolan dan potensi pelanggaran sangat besar."
"Sebetulnya new normal itu sama saja dengan PSBB, namun dikurangi. (Contohnya) sudah boleh bekerja, boleh traveling, boleh sekolah, boleh ke mal, boleh ke restoran."
"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan."
"Bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 Juni, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,"
"Telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluwarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluwarsa 7 hari" 
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
