KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah lebih berkoordinasi lagi terkait data penyebaran COVID-19.
Menurut Jokowi, seharusnya data pasien COVID-19 antara pusat dan daerah sama dalam satu bagan. Lalu, juga bisa dilihat setiap hari oleh masyarakat luas.
“Saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi, semua kementerian masuk kegugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Baik mengenai jumlah PDP, jumlah ODP setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu,” ujar Jokowi dalam video conference pada Senin (13/04/2020).
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo membenarkan, bahwa data kasus COVID-19 di pusat dan daerah belum sinkron. Hal tersebut lantaran memang data-data yang ada belum dipadukan.
Namun menurutnya BNPB akan segera membuat aplikasi data di mana setiap rumah sakit di daerah harus melaporkan jumlah-jumlah tersebut.
Selain perbedaan data antara pemerintah daerah dan BNPB, data berbeda juga didapat dari kementerian kesehatan.
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, data kementerian kesehatan diambil dari hasil tes PCR, sedangkan BNPB diambil dari hasil rapid tes, sehingga jumlah kasus yang muncul menjadi berbeda.
Editor: Fadli Gaper
"Ini nanti akan sulit pengawasannya walaupun diimbau, diminta, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, tapi faktanya akan susah sekali pengontrolan dan potensi pelanggaran sangat besar."
"Sebetulnya new normal itu sama saja dengan PSBB, namun dikurangi. (Contohnya) sudah boleh bekerja, boleh traveling, boleh sekolah, boleh ke mal, boleh ke restoran."
"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan."
"Bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 Juni, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,"
"Telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluwarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluwarsa 7 hari" 
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid dan diharapkan bisa pulih kembali," 
"Telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali. Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali"
Stigma dan diskriminasi masih menjadi momok bagi pasien Covid-19
