KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah lebih berkoordinasi lagi terkait data penyebaran COVID-19.
Menurut Jokowi, seharusnya data pasien COVID-19 antara pusat dan daerah sama dalam satu bagan. Lalu, juga bisa dilihat setiap hari oleh masyarakat luas.
“Saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi, semua kementerian masuk kegugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Baik mengenai jumlah PDP, jumlah ODP setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu,” ujar Jokowi dalam video conference pada Senin (13/04/2020).
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo membenarkan, bahwa data kasus COVID-19 di pusat dan daerah belum sinkron. Hal tersebut lantaran memang data-data yang ada belum dipadukan.
Namun menurutnya BNPB akan segera membuat aplikasi data di mana setiap rumah sakit di daerah harus melaporkan jumlah-jumlah tersebut.
Selain perbedaan data antara pemerintah daerah dan BNPB, data berbeda juga didapat dari kementerian kesehatan.
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, data kementerian kesehatan diambil dari hasil tes PCR, sedangkan BNPB diambil dari hasil rapid tes, sehingga jumlah kasus yang muncul menjadi berbeda.
Editor: Fadli Gaper