KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah lebih berkoordinasi lagi terkait data penyebaran COVID-19.
Menurut Jokowi, seharusnya data pasien COVID-19 antara pusat dan daerah sama dalam satu bagan. Lalu, juga bisa dilihat setiap hari oleh masyarakat luas.
“Saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi, semua kementerian masuk kegugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Baik mengenai jumlah PDP, jumlah ODP setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu,” ujar Jokowi dalam video conference pada Senin (13/04/2020).
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo membenarkan, bahwa data kasus COVID-19 di pusat dan daerah belum sinkron. Hal tersebut lantaran memang data-data yang ada belum dipadukan.
Namun menurutnya BNPB akan segera membuat aplikasi data di mana setiap rumah sakit di daerah harus melaporkan jumlah-jumlah tersebut.
Selain perbedaan data antara pemerintah daerah dan BNPB, data berbeda juga didapat dari kementerian kesehatan.
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, data kementerian kesehatan diambil dari hasil tes PCR, sedangkan BNPB diambil dari hasil rapid tes, sehingga jumlah kasus yang muncul menjadi berbeda.
Editor: Fadli Gaper
WNI yang berada di Arab Saudi masih menjadi penyumbang kasus tertinggi, yakni sebanyak 270 WNI
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur.
"Kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mau mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli."
"Pertama saya minta maaf kepada Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya juga minta maaf kepada Prabowo Subianto, beliau adalah guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal."
"Alhamdulillah, dananya sudah turun dan akan segera diturunkan (disalurkan). Dan saya yakin itu sangat bisa membantu, mahasiswa, murid dan guru,"
KPK menyita barang bukti berupa jam tangan dan tas mewah yang diduga hasil belanja dari Amerika Serikat. Selain itu KPK juga menyita kartu debit (ATM) yang diduga digunakan untuk belanja di luar neger
"Itu ada daftarnya di hasil tangkapan Bea Cukai. Kami rekomendasikan itu dicabut dulu izinnya, jangan mereka diberi izin ekspor karena dia mereka tidak jujur melaporkan berapa yang diekspor"
"Terakhir itu Komisi IV memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor."
"Ketika dilaksanakan adanya jumlah orang bertemu dengan jumlah yang banyak, protokol harus diterapkan. Kalau tidak, dapat berimbas terjadinya penularan," 
Pelaku kekerasan didominasi berasal dari orang terdekat seperti keluarga, suami atau pacar. 
KPK mencokok Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama 16 orang lainnya
"Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan,"
"Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk, pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga"
1,77 juta orang kehilangan pekerjaan saat pandemi
Tahun tahun 2018 prevalensi stunting sebesar 30,8% sementara pada tahun 2019 menurun menjadi 27,7%.
Ia diperiksa di Gedung KPK bersama 8 orang lainnya yang berstatus sebagai saksi
Momentum pandemi jadi sarana efektif untuk edukasi bahaya asap rokok
