KBR, Jakarta - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi DKI Jakarta sudah membuka saluran pelaporan online untuk pekerja yang terdampak Covid-19.
"Diharapkan bagi saudara yang terdampak PHK atau dirumahkan tetapi tidak menerima upah (unpaid leave), agar dapat mengisi data lengkap dan valid," jelas Disnaker Jakarta di media sosial resminya, Kamis (2/4/2020).
Pekerja yang memenuhi kriteria itu bisa melaporkan data dirinya di tautan berikut: bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19.
Atau:
- Unduh formulir di bit.ly/formulirkartuprakerja
- Isikan data diri di formulir tersebut
- Kirim formulir lewat e-mail ke alamat: disnakertrans@jakarta.go.id
Saluran pelaporan online Disnaker Jakarta dibuka sampai Sabtu, 4 April 2020.
Setelah melaporkan diri, pelapor berkesempatan menjadi penerima Kartu Prakerja. Nantinya, pemegang kartu ini akan mendapat pelatihan kerja, serta bantuan dana senilai Rp3.550.000 per orang dengan rincian:
- Dana bantuan pelatihan: Rp1.000.000
- Insentif penuntasan pelatihan: Rp600.000 per bulan, selama empat bulan
- Insentif survei kebekerjaan: Rp150.000
Provinsi Lain Belum Buka Saluran Pelaporan Online?
Kemenaker sudah memerintahkan Disnaker di seluruh provinsi Indonesia agar mendata pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, baik itu pekerja formal, informal, maupun pelaku usaha kecil menengah (UKM).
Namun, Disnaker yang sudah membuka saluran pelaporan online nampaknya baru DKI Jakarta saja.
Sampai Jumat sore (3/4/2020) Disnaker di beberapa provinsi lain yang ekonominya terdampak wabah seperti Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, belum mengumumkan pembukaan saluran serupa di media sosial ataupun situs resmi mereka.
Editor: Agus Luqman
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
"Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin. Karena itu saya sampaikan kepada semua, jangan sampai kita memperpanjang (PSBB) lagi," kata Anies.
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid dan diharapkan bisa pulih kembali," 
"Telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali. Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali"
Stigma dan diskriminasi masih menjadi momok bagi pasien Covid-19
"Pelatihan gratis tanpa Kartu Prakerja. Kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar."
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp6,9 triliun untuk program subsidi ini.
"Kan sebetulnya PSBB itu intinya bisa memutus rantai penularan kalau dikerjakan optimal, kalau dikerjakan konsekuen. Kita belum (optimal), jadi disiplinkan dulu itu."
"Kalau 80 persen (penduduk Indonesia) terinfeksi itu berarti 200 juta orang. Ada 10 juta yang meninggal, atau 20 juta yang meninggal, kan nggak mungkin. Tidak relevan kita bicara herd immunity."
"Untuk penyakit yang tidak begitu parah pendekatan ini mungkin masuk akal. Tetapi situasi untuk SARS CoV-2 berbeda, Covid-19 memiliki risiko penyakit parah dan bahkan kematian jauh lebih tinggi."
