Eks Menkes Dukung Warga Sehat Mudik, Tapi Lewat Prosedur Ketat

Eks-Menteri Kesehatan era SBY, Nafsian Mboi merekomendasikan agar pemerintah membuat 'Sertifikat Mudik'.

BERITA | NASIONAL

Senin, 20 Apr 2020 19:20 WIB

Author

Adi Ahdiat

Eks Menkes Dukung Warga Sehat Mudik, Tapi Lewat Prosedur Ketat

Ilustrasi: Arus mudik lebaran. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Warga yang sehat sebaiknya dibolehkan mudik. Tapi, mereka mesti menjalani tes Covid-19 dan pengawasan ketat sebelum pulang ke kampung masing-masing.

Pandangan itu disampaikan Nafsiah Mboi, mantan Menteri Kesehatan periode 2012-2014, dalam CSIS Commentaries yang dirilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (20/4/2020).

"Tahun ini ratusan ribu orang berpendapatan rendah dan menengah, bahkan orang sehat, merasakan beban akibat Covid-19, seperti kehilangan pekerjaan, kesulitan membayar tagihan rumah, makanan, dan pakaian. Perjuangan itu tentu memicu keinginan untuk pulang," tulis Nafsiah Mboi.

"Keinginan mereka (mudik) bisa dipahami. Tetapi pertanyaannya, apakah pergerakan massal saat ini tidak akan memicu lonjakan infeksi Covid-19 di daerah tujuan?," lanjutnya.

Untuk mengatasi masalah itu, Nafsiah Mboi merekomendasikan agar pemerintah membuat 'Sertifikat Mudik'.


Mekanisme Sertifikat Mudik

Dalam CSIS Commentaries, Nafsiah Mboi memaparkan mekanisme kebijakan Sertifikat Mudik sebagai berikut:

Pertama, individu atau keluarga di bawah usia 50 tahun yang hendak mudik dan tinggal minimal 4 bulan di kampung asalnya harus mendaftar ke otoritas setempat.

Para calon pemudik harus melaporkan daerah tujuan, alamat dan biodata keluarga di kampungnya. Mereka juga harus menjalani tes Covid-19 sebanyak dua kali per orang, yakni saat melakukan pendaftaran dan setelah menjalani isolasi mandiri 14 hari.

Kedua, selama 14 hari isolasi mandiri, calon pemudik diberi panduan online tentang pencegahan Covid-19.

Ketiga, jika calon pemudik sudah dites Covid-19 dua kali dan hasilnya negatif semua, maka mereka boleh pulang kampung dan mendapat Sertifikat Mudik.

Penerima Sertifikat Mudik harus dibekali stok masker dan bantuan uang tunai dari BPJS atau program pemerintah lainnya.

Keempat, informasi total jumlah pemudik disampaikan ke Pemda di daerah tujuan. Dengan data itu, Pemda bisa mengembangkan opsi lapangan kerja untuk para pemudik, sebelum mereka tiba di kampungnya.

Pemda di daerah tujuan juga perlu diizinkan untuk menggunakan Dana Desa atau bantuan dari program lain untuk menyiapkan lapangan kerja bagi pemudik.

"Ini (Sertifikat Mudik) harusnya bisa menciptakan situasi saling menguntungkan. Baik untuk individu atau keluarga yang sehat tapi terdampak Covid-19 di kota besar, maupun untuk kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan lainnya," kata Nafsiah Mboi.

"Ini bisa menyediakan jalan yang aman dan sehat untuk pergerakan ratusan ribu orang," usulnya. 

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Efektifkah Mini Lockdown ala Jokowi Tekan Kasus Covid-19?