KBR, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan para pengusaha untuk memperhatikan nasib karyawannya di tengah pandemi Covid-19. Anies menyebut, kondisi perekonomian para pekerja saat ini tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.
Anies menyampaikan itu kepada para pengusaha dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani, saat prosesi serah terima bantuan kepada Pemprov DKI.
"Ini tiap-tiap pribadi yang berdiri di sini, punya anak buah puluhan, ratusan ribu, yang harus tetap mereka kelola supaya ratusan ribu keluarga yang ada itu juga tetap bisa berkegiatan. Ini bukan sesuatu yang ringan, Pak. Jadi bapak ibu sekalian, saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih," kata Anies di Pendopo Balai Kota, Jumat (3/4/2020).
Artikel Terkait: Buruh Terancam Wabah Covid-19, Tapi Belum Ada Aturan Tegas untuk Perusahaan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyadari beberapa perusahaan sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Ia berharap, kebijakan dari perusahaan bisa tetap membantu kelangsungan hidup para pegawainya.
Pemprov DKI membuka kanal pengaduan bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan selama pandemi Covid-19, tapi tidak menerima upah dari perusahaan. Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta mengimbau para pekerja yang mengalami hal tersebut, bisa melapor melalui tautan ini. Pelaporan diterima paling lambat 4 April 2020.
Artikel Terkait: Covid-19 Matikan Ekonomi Warga, Bagaimana Negara Lain Menghadapinya?
Editor: Rony Sitanggang
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
"Memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir karena area genangannya mencapai 425 hektare, juga perkuat ketahanan pangan"
"Untuk 63,9 juta untuk masyarakat rentan,"
"Pertama-tama saya tegaskan dulu bahwa KPU tidak ingin bicara diskusi bahwa apakah kemudian undang-undang harus direvisi atau tidak dan sebagainya"
