KBR, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Surakarta Kurniawan Lukminto menegaskan dunia usaha sudah krisis akibat pandemi Covid-19.
"Saat ini krisis ekonomi telah terjadi. Peran pemerintah menjadi sangat penting terutama dalam mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia," kata Kurniawan kepada Antara, Kamis (16/4/2020).
"Sekarang pengusaha sudah mulai kesulitan menggaji untuk bulan April. Dampak pandemi ini bersifat masif dalam memberhentikan ekonomi," katanya lagi.
Berita Terkait:
- Covid-19 Matikan Bisnis, Apindo Minta Kelonggaran Pajak Tambahan
- Cegah Gelombang PHK, Negara Perlu Subsidi Gaji Pekerja
Ketua Apindo Surakarta Kurniawan Lukminto lantas berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membolehkan penundaan pembayaran atau pengurangan tunjangan hari raya (THR).
"Terkait hal itu (THR), Apindo akan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar menerbitkan peraturan khusus untuk menangani krisis ini," kata Kurniawan.
Editor: Rony Sitanggang
"Bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 Juni, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,"
"Telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluwarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluwarsa 7 hari" 
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid dan diharapkan bisa pulih kembali," 
"Telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali. Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali"
Stigma dan diskriminasi masih menjadi momok bagi pasien Covid-19
"Pelatihan gratis tanpa Kartu Prakerja. Kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar."
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp6,9 triliun untuk program subsidi ini.
"Kan sebetulnya PSBB itu intinya bisa memutus rantai penularan kalau dikerjakan optimal, kalau dikerjakan konsekuen. Kita belum (optimal), jadi disiplinkan dulu itu."
