KBR, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai penyebaran Covid-19 di ibu kota sangat mengkhawatirkan.
Selama periode 2 Maret-2 April 2020 saja di Jakarta sudah ada 885 kasus positif Covid-19 yang tercatat. Sebanyak 53 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan 90 orang meninggal.
Menurut Anies, ada juga 401 orang di luar daftar itu yang diduga meninggal karena Covid-19.
Karena situasi tersebut, Anies meminta pemerintah pusat bisa mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tegas.
Anies menyampaikan permintaan itu kepada Wapres Ma'ruf Amin dalam konferensi video, Kamis (2/4/2020).
"Mungkin kita ke depan akan bisa melakukan pengetatan lagi dan juga dari sisi penegakan hukum, karena selama ini apa yang kita kerjakan itu (pembatasan sosial) belum berbentuk peraturan yang mengikat, sifatnya imbauan," kata Anies kepada Wapres Ma'ruf.
Berita Terkait:
- Buruh Terancam Wabah Covid-19, Tapi Belum Ada Aturan Tegas untuk Perusahaan
- Ada Perusahaan Tolak WFH, Ancam Pecat dan Rumahkan Karyawan Tanpa Gaji
Pekan lalu, sebelum pemerintah pusat menerbitkan kebijakan PSBB, Anies sudah mengajukan permintaan lockdown atau karantina wilayah secara tegas di Jakarta kepada Presiden Jokowi.
Namun, Jokowi menolak permintaan Anies itu.
"Presiden melihat karantina wilayah itu dengan kasus saja India, kasus Italia, itu ternyata menimbulkan kekacauan sosial. Kalau tidak direncanakan secara terukur, Presiden menganggap Indonesia sudah cukup dengan pembatasan sosial," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2020).
Editor: Agus Luqman
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
