KBR, Jakarta- Anggota Komisi Hukum DPR RI Taufik Basari menyetujui aspirasi berbagai kelompok masyarakat terkait penundaan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Kami meminta khusus RKUHP ditunda dulu menunggu wabah Covid-19 selesai. Agar ada kesempatan yang luas bagi publik untuk memberikan masukannya. Karena ada kritikan, masukan yang krusial yang harus kita dalami,” kata Taufik saat dihubungi KBR, Rabu (8/4/2020).
Berita Terkait: Komnas HAM: Tunda Pengesahan RKUHP, Waktunya Tidak Tepat
Taufik Basari membantah kabar yang menyebut komisinya hendak mempercepat pengesahan RKUHP.
“Yang dimintakan oleh Komisi III (bidang hukum) adalah persetujuan dari Paripurna bagi Komisi III untuk memulai pembahasan (RKUHP). Jadi tidak berarti satu pekan itu akan dikebut dan diselesaikan ya, bukan begitu. Tapi memulai pembahasan," katanya.
"Karena secara prosedural butuh persetujuan dari Paripurna bagi Komisi untuk memulai pembahasan suatu rancangan undang-undang," kata dia lagi.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menyatakan, setelah mendapat izin pembahasan, ia bakal melobi fraksi-fraksi lainnya untuk menunda pengesahan RKUHP selama pandemi Covid-19.
Editor: Sindu Dharmawan
"Tidak ada jaminan pasti bahwa 2021 akan aman. Karena itu memang ini memperkuat argumentasi skenario kita optimis di tahun ini, Desember 2020."
"Jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SIKM, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan oleh Gugus Tugas Covid-19."
Pajak dikenakan untuk berbagai produk digital seperti layanan streaming musik dan film, aplikasi dan games, serta jasa daring lainnya yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan.
"Kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5 (Juni), itu imajinasi. Itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri."
"Ini nanti akan sulit pengawasannya walaupun diimbau, diminta, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, tapi faktanya akan susah sekali pengontrolan dan potensi pelanggaran sangat besar."
"Sebetulnya new normal itu sama saja dengan PSBB, namun dikurangi. (Contohnya) sudah boleh bekerja, boleh traveling, boleh sekolah, boleh ke mal, boleh ke restoran."
"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan."
"Bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 Juni, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,"
"Telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluwarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluwarsa 7 hari" 
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
