KBR, Jakarta- Anggota Komisi Hukum DPR RI Taufik Basari menyetujui aspirasi berbagai kelompok masyarakat terkait penundaan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Kami meminta khusus RKUHP ditunda dulu menunggu wabah Covid-19 selesai. Agar ada kesempatan yang luas bagi publik untuk memberikan masukannya. Karena ada kritikan, masukan yang krusial yang harus kita dalami,” kata Taufik saat dihubungi KBR, Rabu (8/4/2020).
Berita Terkait: Komnas HAM: Tunda Pengesahan RKUHP, Waktunya Tidak Tepat
Taufik Basari membantah kabar yang menyebut komisinya hendak mempercepat pengesahan RKUHP.
“Yang dimintakan oleh Komisi III (bidang hukum) adalah persetujuan dari Paripurna bagi Komisi III untuk memulai pembahasan (RKUHP). Jadi tidak berarti satu pekan itu akan dikebut dan diselesaikan ya, bukan begitu. Tapi memulai pembahasan," katanya.
"Karena secara prosedural butuh persetujuan dari Paripurna bagi Komisi untuk memulai pembahasan suatu rancangan undang-undang," kata dia lagi.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menyatakan, setelah mendapat izin pembahasan, ia bakal melobi fraksi-fraksi lainnya untuk menunda pengesahan RKUHP selama pandemi Covid-19.
Editor: Sindu Dharmawan
Komisi ini dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu
Tren tersebut dipengaruhi kepercayaan investor terhadap perekonomian dalam negeri
Deklarasi tersebut, kata Mahfud, tidak berdasar dan tidak memenuhi aturan hukum internasional
“Surat edaran Gubernur tidak membolehkan adanya izin perayaan tahun baru. Jadi obyek wisata pada malam tahun baru akan kita jaga tidak ada yang melaksanakan perayaan malam tahun baru,”
Dengan dihapuskannya ganja dari obat berbahaya (Golongan IV), menunjukan bahwa manfaat kesehatan ganja semakin diakui dunia. 
Masyarakat bisa melapor ke polisi jika menemukan dan mengetahui keberadaan 11 DPO tersebut.
"Dan seluruh kabupaten/kota sebelum tanggal 9 (Desember) harus sudah menyampaikan kepada Gubernur tempat-tempat mana yang akan dipakai sebagai tempat isolasi terpusat itu," 
Selain menggeledah rumah jabatan menteri Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra V No 26, Jakarta Selatan, tim KPK juga menggeledah tiga lokasi lain di Bekasi, Jawa Barat.
"Contoh pada saat kemarin pada saat libur panjang, pekan pertama dan kedua setelah libur panjang positivity rate-nya turun, pekan ketiga dia langsung naik."
"Kekuatan dari personel yang dimiliki oleh Jawa Tengah semua akan turun, kita akan menyiapkan seperti layaknya kita menyambut mudik kemarin. "
"Semuanya nanti akan menggunakan alat pelindung diri meskipun tidak lengkap sebagaimana ke dokter dan perawat di rumah sakit."
Anies mengatakan aktivitas pekerjaan sementara waktu dilakukan secara daring
Saat itu, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) diduga membunuh satu keluarga dan membakar tujuh rumah di Desa Lembantongoa.
Sisa anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp 1.068 triliun, padahal, tahun 2020 berakhir dalam 29 hari lagi.
"Beliau tidak mangkir. Beliau hadir diwakili kita tim bantuan hukum dari Front Pembela Islam. Menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan."
"Ini menggambarkan daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan oleh pemerintah pusat."
"Satgas berharap diagnosis positif Covid pada pimpinan daerah, dapat menyadarkan masyarakat bahwa Covid berpotensi untuk menular kepada siapapun, siapa saja, tanpa memandang status"
"Gubernur yang protokolnya sudah ketat saja bisa kena, kenanya saja di klaster kantor kemungkinan. Namanya kepala daerah ketemu banyak orang. Ya itu artinya pertanda alarm buat kita"
Ïtu segera dikejar dan dihentikan jangan sampai terus menanjak ke atas, dan juga satu dua tiga provinsi yang perlu diberikan perhatian," 
Kekuatan aparat pengamanan di Sigi dan sekitarnya terus ditambah
