KBR, Jakarta- Anggota Komisi Hukum DPR RI Taufik Basari menyetujui aspirasi berbagai kelompok masyarakat terkait penundaan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Kami meminta khusus RKUHP ditunda dulu menunggu wabah Covid-19 selesai. Agar ada kesempatan yang luas bagi publik untuk memberikan masukannya. Karena ada kritikan, masukan yang krusial yang harus kita dalami,” kata Taufik saat dihubungi KBR, Rabu (8/4/2020).
Berita Terkait: Komnas HAM: Tunda Pengesahan RKUHP, Waktunya Tidak Tepat
Taufik Basari membantah kabar yang menyebut komisinya hendak mempercepat pengesahan RKUHP.
“Yang dimintakan oleh Komisi III (bidang hukum) adalah persetujuan dari Paripurna bagi Komisi III untuk memulai pembahasan (RKUHP). Jadi tidak berarti satu pekan itu akan dikebut dan diselesaikan ya, bukan begitu. Tapi memulai pembahasan," katanya.
"Karena secara prosedural butuh persetujuan dari Paripurna bagi Komisi untuk memulai pembahasan suatu rancangan undang-undang," kata dia lagi.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menyatakan, setelah mendapat izin pembahasan, ia bakal melobi fraksi-fraksi lainnya untuk menunda pengesahan RKUHP selama pandemi Covid-19.
Editor: Sindu Dharmawan
"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan."
"Kondisi yang stabil, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat." 
"Di samping itu kita juga melihat praktik di beberapa negara lain juga melaksanakan, seperti Korea Selatan negara kedua setelah Cina yang mengalami pandemi,"
Banyaknya anggota parlemen perempuan belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. 
"Karena sudah disebutkan boleh konser musik, ini akan jadi trouble menurut saya ke depan," 
"Konser itu wujudnya pasti dangdutan itu, pasti berbahaya,"
"Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan covid.” 
"Total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang."
"Sejak lahirnya regulasi itu memang sudah diskriminatif. Kita lihat saja pasal-pasalnya, bahkan Setara mencatat ada 9 locus diskriminasi dalam peraturan tersebut." 
"Nanti akan jadi benang kusut,"
"Ada yang menyebutnya kepala keamanan, ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jeger, ada juga preman. Nah mereka ini kan setiap hari di sana," 
"Ini bekerja sama dengan jaringan grup Hotel Accor, Novotel, Ibis, dan lain-lain, maupun Tauzia seperti Harris dan sebagainya," 
"Saya petugas negara, dan saya tidak menjual kewenangan saya pada Rupiah sebesar apapun," 
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" 
Kamu punya tips atau cara asik menghadapi pandemi Covid-19? Kamu bisa cerita soal berbagai sektor yang terdampak Covid-19 atau apa yang kamu rasakan selama mendekam di rumah dan menjaga jarak fisik. Kamu bisa berbagi tips dan cerita menarik ala kamu untuk
Indonesia memiliki luasan lahan gambut tersebesar kedua di dunia. Capaian luasannya, 22,5 hektar dan menyimpan 30 persen karbon dunia. 
"Untuk meminimalisir resiko di ruang publik, sehingga itu memang akan membantu betul kita menghambat laju penularan Covid ini," 
"Pemerintah telah menetapkan, kita harus sami'na wa atho'na. Kita harus menaatinya."
