LIVE BLOG: Kawal Pemilu 2019

Pemantauan dilakukan sedari dini semenjak tahapan awal pemilu dilakukan hingga hari pemungutan suara.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 16 Apr 2019 19:45 WIB

Author

KBR

Ilustrasi: Kertas Suara Pemilu 2019

Ilustrasi: Kertas Suara Pemilu 2019 (Foto: Antara)

KPU Sebut Ada Potensi Pemilu Susulan di 11 Kabupaten Kota

07:49 WIB18 Apr

Distribusi logistik pemilu di Papua. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan, ada potensi pemungutan suara ulang dan susulan di 11 kabupaten/kota di Indonesia. Sebelas kabupaten/kota itu di antaranya Kabupaten Banggai, Nias Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua. Anggota KPU, Pramono Ubaid menjelaskan, penyebabnya dikarenakan keterlambatan logistik pemilu, hingga kericuhan di beberapa titik pemungutan suara saat pemilu serentak, Rabu kemarin.

"Kita masih sedang mengkompilasi berapa jumlah TPS yang harus pemilu susulan, karena memang ada beberapa kendala di daerah. Tapi soal datanya tentu kita harus memastikan itu dengan tepat. tidak boleh datanya tidak akurat. Kita masih mendata jumlah TPS yang memang harus dilakukan pemungutan suara susulan. Dan kita sudah menyadari itu. Dari pagi kita susah mendapatkan banyak laporan dari daerah persoalannya macam-macam, kita sedang kompilasi," kata Anggota KPU RI Pramono Ubaid di Jakarta, Rabu (17/04).

Anggota KPU, Pramono Ubaid mencontohkan, di Provinsi Papua, ada total 20 distrik di sana yang akan melangsungkan pemungutan suara ulang. Puluhan distrik itu ada di 7 kabupaten/kota. Antara lain Kota Jayapura, Intan Jaya, Tolikara, dan Yahukimo. Kendalanya yang dialami di antaranya, kondisi cuaca buruk yang membuat distribusi logistik sulit dilakukan.

"Masih ada waktu tenang saja, makanya kita nanti menjalankan rekomendasi Bawaslu itu biar data kita semakin... Sekali kita putuskan itu seluruh data sudah pasti, jangan datanya masih berjalan lalu kita putuskan dikit demi sedikit, persiapan kita jadi tidak tepat," imbuhnya.

Ia menegaskan, pemungutan suara ulang akan segera dilakukan, meski memerlukan sejumlah persiapan. Persiapan yang dimaksud seperti pencetakan surat suara dan lainnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, masih ada kekurangan dan catatan pada gelaran pemilu serentak pada 17 April 2019. Semisal TPS yang buka tidak tepat waktu, rusak hingga tertukarnya surat suara, serta pemilih yang tidak tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, berbagai permasalahan itu yang membuat Bawaslu rekomendasikan pemungutan ulang di sejumlah daerah, seperti di Papua, Kepulauan Riau, dan Jambi.

“Jadi ada beberapa dasar kenapa di sebuah tempat dilakukan pemungutan suara ulang ataupun lanjutan. Pertama logistiknya terlambat, atau ada juga logistiknya ada yang kurang atau karena ada sisi pemilihnya tidak terdaftar di DPT dan DPTb bahkan tidak memiliki KTP setempat untuk menggunakan formulir A5,” tutur Fritz.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, setidaknya ada 38 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah daerah yang akan diulang. Sedangkan di Papua, pemungutan suara susulan kemungkinan akan digelar di seribuan TPS di sana.

Reporter: Heru Haetami, Farid Hidayat
Editor: Sindu Dharmawan














 


Hari Pencoblosan Diwarnai Kasus Kekerasan dan Ratusan Kendala Teknis

22:31 WIB17 Apr


Ilustrasi: Petugas melerai warga yang ricuh saat hari pemungutan suara Pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019). (Foto: ANTARA/ Rahmad)

Kasus kekerasan di sejumlah daerah mewarnai pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019). Berdasar pemantauan LSM Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, setidaknya ada delapan laporan kasus kericuhan yang diterima lembaganya.

Jumlahnya tak langsung banyak namun fenomena ini menurut Peneliti KoDe Inisiatif, Ikhsan Maulana merupakan temuan baru.

"Sebenarnya untuk antusias pemilik ini justru kami sangat mengapresiasi ya, karena ada peningkatan partisipasi masyarakat. Namun kalau memang sampai terjadi penyerangan, khususnya seperti di Sampang, apalagi terhadap saksi kayaknya baru terjadi fenomena nya untuk Pemilu 2019 ini," tutur Ikhsan saat dihubungi KBR, Rabu (17/4/2019).

Antusiasme menghadapi Pemilu baginya perlu disambut baik. Tapi bila semangat tersebut berujung ke fanatisme dan tindakan agresif, maka patut dicermati.

"Karena sebelumnya indeks kerawanan yang kalau kami petakan itu terjadi setelah adanya penghitungan suara, ketika misalnya paslon yang mana yang dimenangkan, atau paslon mana yang menang, atau partai politik mana yang menang," tambahnya.

Salah satu kasus kekerasan adalah penembakan di Sampang. Kericuhan dipicu perebutan hak mandat saksi caleg. Akibatnya sejumlah orang terluka.

Ada pula kasus penusukan di Blitar karena salah seorang warga tersinggung saat diminta mencelupkan jarinya ke botol tinta sebagai bukti pencoblosan. Merasa keberatan, warga menolak dan marah lantas menyerang petugas KPPS.

Kendala Teknis

Selain kasus kekerasan, problem rutin berupa permasalahan logistik dan politik uang masih jadi sorotan lembaga pemantau Pemilu. Ikhsan mengungkapkan, ratusan kasus terkait kendala surat suara ditemukan di beberapa provinsi. Di antaranya Kalimantan, Sulawesi, Banten, Papua hingga Jakarta.


Sejumlah petugas saat mengawal disribusi logistik Pemilu di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA/ Harviyan Perdana)

Persoalannya beragam, mulai kekurangan surat suara, kelebihan kotak suara hingga keterlambatan distribusi surat suara.

"Kami menerima 76 aduan logistik dan 64 aduan terkait dengan politik uang, yang terjadi pada saat proses penyelenggaraan Pemilu untuk hari ini. Hampir semuanya provinsi ada," ungkap Ikhsan.

"Contohnya untuk masalah logistik ada 35 temuan di mana logistiknya rusak dan 38 logistiknya terlambat. Jadi keterlambatan bukan hanya di Papua, bahkan itu sampai ada di Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali Nusa, Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan," lanjutnya.

Reporter: Dwi Reinjani
Editor: Ika Manan


Polisi Tangkap 7 Orang Terkait Penembakan & Pencurian Kotak Suara

21:56 WIB17 Apr


Ilustrasi: Petugas melerai kericuhan yang terjadi di salah satu TPS saat pemungutan suara Pemilu 2019. (Foto: ANTARA/ Rahmad)

Polisi Daerah Jawa Timur menangkap tujuh orang terkait ricuh di dua lokasi di Kabupaten Sampang saat hari H pencoblosan, Rabu (17/4/2019) siang. Kapolda Jatim Lucky Hermawan menjelaskan, lima orang ditangkap karena insiden penembakan di Kecamatan Banyuates. Sementara dua orang lainnya terkait dugaan pencurian kotak suara.

"Ada tujuh palaku yang lima ditangkap di Kecamatan Banyuates dan dua di Kecamatan Robatal," kata Kapolda Jatim, Lucky Hermawan di Surabaya, Rabu (17/4/2019).

Dia menambahkan, insiden penembakan dipicu pengambilan mandat calon anggota legislatif salah satu parpol. Keributan yang melibatkan dua kubu itu mengakibatkan satu orang luka tembak di bagian lengan. Korban sampai harus dilarikan ke rumah sakit.

Selanjutnya, polisi bergegas meringkus lima orang yang diduga jadi pelaku kerusuhan.

"Ada beberapa kejadian di Sampang di Banyuates dimana ada sekelompok orang mengambil mandat saksi Paslon dan dari dua kelompok terjadi keributan. Saat keributan, salah satu kelompok mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan. Lima pelaku sudah diamankan dan senpi satu unit."

Sedangkan kasus lain, terjadi di kecamatan Robatal. Kata Lucky, perkara ini bermula saat salah satu pendukung Capres diduga kedapatan mencuri kotak suara.

"Kejadian berikutnya di Robatal ada dua kelompok pemuda yang nekat mengambil kotak suara di dalam TPS karena merasa tidak puas dan terjadi kejar-kejaran, diamankan Polsek terdekat dan dihadang di pinggir jalan bisa diamankan," katanya.

Lucky menambahkan, setelah berhasil merebut kotak suara, polisi langsung mengembalikan ke TPS lantaran masih dalam wakyu pencoblosan. Polisi lantas menangkap dua terduga pelaku dan menyita senjata tajam.

"Kami kembalikan TPS dan masih banyak warga coblosan. Dua pelaku diamankan barang bukti sajam," jelas Lucky.

Reporter: Budi Prasetiyo
Editor: Ika Manan


Bawaslu: 38 TPS Berpotensi Pemungutan Suara Ulang, Seribuan Lebih Susulan

21:29 WIB17 Apr


Ilustrasi: Petugas sedang menyiapkan kelengkapan pemungutan suara Pemilu 2019. (Foto: KBR/ Andika Wahyu)

Hasil pemantauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 38 Tempat Pemungutan Suara (TPS) bakal melangsungkan pencoblosan suara ulang. Sementara akan ada pemungutan suara susulan di 1.395 TPS di pelbagai wilayah.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar menjelaskan proses itu dilakukan karena sejumlah kendala. Mulai dari keterlambatan logistik pemilu ke TPS tertentu hingga persoalan DPT bermasalah.

"Jadi ada beberapa dasar kenapa di sebuah tempat dilakukan pemungutan suara ulang ataupun lanjutan. Pertama logistiknya terlambat, atau ada juga logistiknya ada yang kurang atau karena ada sisi pemilihnya tidak terdaftar di DPT dan DPTb bahkan tidak memiliki KTP setempat untuk menggunakan formulir A5," jelas Fritz saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Selain itu, dia menambahkan masih banyak permasalahan administrasi pemilih yang perlu dibereskan.

Fritz pun menjabarkan, 38 TPS yang berpotensi melangsungkan pemungutan suara ulang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Sedangkan pemungutan suara susulan terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Papua di antaranya di Distrik Abepura, Intan Jaya, Kota Jayapura dan Jayapura Selatan.

"Setelah mendapat kabar bahwa jumlah TPS yang akan dilakukan penghitungan suara ulang, atau PSU ada 38 TPS. Sedangkan Pemilu susulan berpotensi akan dilakukan 1.395 TPS," beber Fritz.

"Ada 367 di Distrik Abepura Jayapura, 335 Distrik Jayapura Selatan, di Kota Jayapura. Di Distrik Kabupaten Kintanjata 288 TPS," lanjutnya lagi.


Reporter: Heru Haetami
Editor: Ika Manan


Prabowo Sampaikan Hasil Real Count Lalu Sujud Syukur

21:09 WIB17 Apr

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sujud syukur usai konferensi pers tentang klaim kemenangannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). (Foto: ANTARA/ Galih Pradipta)

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto mengklaim dirinya mengungguli perolehan suara capres inkumben, Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Ia menyebut hasil real count tim internalnya mendapatkan angka 62 persen untuk kemenangan dirinya.

"Saya ingin memberikan update berdasarkan real count, kami sudah berada di posisi 62 persen. Ini adalah hasil real count dalam posisi lebih dari 320 ribu TPS. Berarti, sekitar 40 persen dan saya sudah diyakinkan oleh ahli statistik bahwa ini tidak berubah banyak," kata Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

"Bisa naik 1 persen, turun 1 persen. Detik ini kita 62 persen," katanya lagi.

Meski begitu, bekas Danjen Kopassus itu mengimbau ke para pendukungnya untuk tak terprovokasi oleh hasil lembaga survei yang menurutnya tidak bertanggung jawab. Dia pun meminta relawan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk aktif mengawal dan memantau kotak suara.


Calon Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyapa pendukungnya seusai konferensi pers terkait proses hitung cepat di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). (Foto: ANTARA/ Sigid K)

"Saya minta seluruh pendukung Prabowo-Sandi untuk benar-benar menjaga ketertiban, untuk menjaga kedamaian. Jangan terpancing provokasi. Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi dan semua relawan tidak ingin Indonesia terpecah belah. Kita justru ingin mempersatukan."

Usai menyampaikan kabar tersebut, Prabowo melakukan sujud syukur. Selanjutnya ia kembali masuk ke rumahnya diikuti arak-arakan para pendukung.

Hingga berita ini diturunkan, massa yang sejak siang memenuhi halaman rumah Prabowo masih menyanyikan yel-yel kemenangan.

Reporter: Ryan Suhendra
Editor: Ika Manan


Prabowo Klaim Dicurangi, Kubu Jokowi: Kami Juga Dirugikan

20:47 WIB17 Apr


Ilustrasi: Pelanggaran terkait surat suara pada hari H pencoblosan Pemilu 2019. (Foto: ANTARA/Jojon)

Putri bekas presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid mengklaim kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami banyak kerugian akibat masalah daftar pemilih. Ungkapan tersebut merespons pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang merasa dicurangi karena banyak pendukungnya tak bisa memilih.

Yenny mengatakan, kubu Jokowi-Maruf akan mendata seluruh masalah pada pemungutan suara 17 Apri 2019 dan melaporkannya ke Bawaslu.

"Terus terang banyak sekali laporan yang masuk dan merugikan pasangan 01. Artinya ketika berbicara tentang ketidaksempurnaan penyelenggaraan Pemilu, maka pihak 01 juga cukup dirugikan. Banyak pendukung-pendukung kami, ya tentu la,o harus sikapi lihat dulu satu per satu seperti apa kasusnya. Minimal kami lapor ke bawaslu," kata Yenny di gedung Djakarta Theatre, Rabu (17/4/2019).

Menurut Yenny, kubu Jokowi-Ma'ruf menerima banyak laporan kendala saat pencoblosan. Salah satunya, soal pendukung yang tak mendapatkan formulir pindah lokasi pemilihan. Kata dia, laporan dugaan kecurangan itu banyak masuk ke situs kawalpemilu.org juga grup layanan percakapan telepon seluler.

Karena itu Yenny pun menyarankan kubu Prabowo-Sandi melakukan langkah serupa; mendata dan melaporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu. Dengan begitu, ia berharap pelbagai dugaan kecurangan yang merugikan kedua kubu pun bisa segera ditindaklanjuti penyelenggara Pemilu.

Reporter: Dian Kurniati
Editor: Ika Manan


Ucapan Terima Kasih Mega untuk Prabowo

20:33 WIB17 Apr


Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menunjukkan surat suara saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 di TPS 62, Kebagusan, Jakarta, Rabu (17/4/2019). (Foto: ANTARA/ Indrianto E) 

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih ke calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Apresiasi itu ia utarakan merespons pidato Prabowo yang mengajak masyarakat untuk tak reaktif dan mudah terhasut.

Menurut Mega, kondisi ini mencerminkan demokrasi di Indonesia.

"Saya tadi ikut mendengarkan pidato dari Pak Prabowo yang saya lihat sebagai teman beliau," tutur Megawati saat konferensi pers di rumahnya di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019) malam.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah menginstruksikan untuk jangan terpengaruh, terprovokasi dan harus juga bersama sama menjaga untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan," lanjut Mega.

Megawati juga memerintahkan kader dan simpatisan PDIP untuk tak tergesa menyampaikan hasil hitung cepat pemungutan suara ke publik. Ia meminta seluruh pihak menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meski begitu Megawati juga menyatakan harapannya agar Capres nomer urut 01, Joko Widodo kembali meraih kursi presiden pada Pemilu 2019 ini.


Reporter: Astri Septiani
Editor: Ika Manan


Hasil Quick Count SMRC: Jokowi-Ma'ruf Menang Pilpres

20:21 WIB17 Apr


Ilustrasi: Hasil sementara quick count Pilpres 2019. (Foto: ANTARA/ Zabur Karuru)

Hasil hitung cepat (Quick Count) lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangi Pilpres 2019.

Indikasi tersebut dilihat dari perolehan sementara suara Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,90 persen sedangkan Prabowo Sandi mendapat 45,10 persen. Kendati menurut Peneliti SMRC Sirojudin Abbas data yang masuk baru 75 persen, namun selisih keduanya mencapai 10 persen dengan Jokowi-Ma'ruf lebih unggul.

"Kalau untuk Pilpres pemenangnya sudah pasti Pak Jokowi-Kyai Ma'ruf. Dan selisihnya sementara ini data masuk di kisaran 75 persen, kurang lebih lah 10 persen untuk keunggulan Pak Jokowi-Kyai Ma'ruf," kata Abbas di Balai Kartini Jakarta, Rabu (17/5/2019).

Abbas menambahkan, Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa tetapi kalah di sebagian besar pulau Sumatera kecuali Lampung dan Bengkulu. Sedangkan Prabowo-Sandiaga menang suara meski tipis di wilayah Banten dan Jawa Barat.

"Jawa itu sebagian besar itu hampir terbelah provinsinya. Cuma di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu keunggulan Pak Jokowi cukup besar, lalu DKI juga keunggulan pak Jokowi. Jawa Barat itu keunggulan Pak Prabowo sementara ini, cuma selisihnya kecil sekali. Lalu di Banten juga masih keunggulan pak Prabowo cuman keunggulannya juga kecil."

Abbas menambahkan, dari total 6.000 TPS sampel quick count yang terpilih secara random, sebanyak 87 TPS tidak dapat dijangkau oleh relawan SMRC. TPS yang tidak bisa dijangkau tersebut mayoritas di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua.

Dengan begitu, lanjut Abbas, quick count final dilakukan di 5.913 TPS dengan margin error yang berubah dari 0,47 persen menjadi 0,5 persen.

Reporter: Astri Yuana
Editor: Ika Manan


Prabowo Bahas Selera Makan, Berat Badan sampai Perolehan Suara

20:09 WIB17 Apr

Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto didampingi Fadli Zon, usai menggunakan hak pilih. (Foto: ANTARA/ Sigid Kurniawan)

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto akui berat badannya naik selama menjalani pertarungan dalam Pemilu serentak 2019 ini. Ia bilang, selera makannya meningkat lantaran padatnya agenda kunjungan ke pelbagai daerah.

"Terus terang saja berat badan naik. Kalau kita datang ke suatu tempat harus makan. Datang ke tempat lain harus makan. Kadang-kadang saya itu makan siang 3 sampai 4 kali," ungkap Prabowo usai menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 041, Kampung Curug RT 02 RW 09, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/04/2019) pagi.

Selain padatnya kegiatan selama kampanye, menurut Prabowo, selera makannya meningkat juga karena bentuk menghargai perempuan.

"Kalau gak makan kecewa. Emak-emak sudah masak. Dan terlebih makanan Indonesia. Pendukung saya paling banyak adalah emak-emak," kata dia.

Berkaitan dengan pendukung, Prabowo optimistis memenangkan Pilpres dengan target suara masuk 63 persen. Hal ini diamini Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Fadli Zon.

Fadli mengklaim punya kantong-kantong suara yang tersebar di seluruh provinsi dan mampu memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.

"Lumbung suara kami harapkan di seluruh Indonesia. Kami semua ada kantong-kantongnya. Kami berharap dan sangat yakin serta optimis pasangan Prabowo - Sandi akan menang di banyak Provinsi. Kalkulasi kita 63 persen," tambahnya.

Sebelum meninggalkan TPS, Prabowo dan Fadli Zon menyempatkan untuk menyapa dan menyalami warga sekitar. Sesekali Prabowo tampak berinteraksi dengan sejumlah emak-emak.

Reporter: Teddy Irwansyah
Editor: Ika Manan


TKN Klaim Menang Mutlak di Daerah-Daerah Ini

19:23 WIB17 Apr


Hasto Kristiyanto (Kanan) bersama Hary Tanoesoedibjo saat mendampingi Jokowi kampanye terbuka. (Foto: ANTARA/ Asep Fathulrahman)

Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'rif Amin mengklaim memenangi perolehan suara di sejumlah wilayah di Indonesia. Mengutip penghitungan internal timnya, Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto menyebut unggul 58 persen dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabow-Sandiaga Uno.

Di antaranya kata dia, kubunya meraup kemenangan mutlak di Papua dan Bali dengan perolehan 95 persen. 

"Lumbung suara tentu saja basis PDI Perjuangan otomatis lumbung suara bagi Pak Jokowi. Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sumatera Utara, dan kemudian Kalimantan. Tentu saja beberapa data yg kami sampaikan trennya sudah stabil, sudah datar," kata Hasto di rumah Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

"Sehingga yang menang mutlak itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Jogja, dan di luar dugaan juga Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Ini utk Pak Jokowi dan Kyai Haji Maruf Amin," lanjut Hasto.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan tersebut, pencapaian itu berkat kerja tim yang fokus menggerakkan seluruh kekuatan masing-masing wilayah dan mengabaikan hoaks serta fitnah. Hasto menyatakan tak khawatir soal klaim kemenangan kubu Prabowo-Sandi.

Kendati begitu ia tetap meminta seluruh pihak menunggu hasil resmi rekapitulasi KPU.

"Jadi terhadap klaim sepihak kami tidak khawatir karena 2014 pun dulu juga terjadi, bahkan sampai ada lembaga-lembaga survei yang kemudian mendapatkan sebuah sanksi karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkan metodologi itu," tutup Hasto.

Reporter: Astri Septiani
Editor: Ika Manan


Pencoblosan di RS Jiwa Manado, Ini Hasilnya

18:38 WIB17 Apr

Pasien dan staf Rumah Sakit Jiwa Manado Ratumbuysang menggunakan hak pilih, Rabu (17/04/19). (Foto: KBR/Zulkifli)

KBR, Manado- Pemilihan Umum 2019 berlangsung sukses di Rumah Sakit Jiwa Prof.V.L Ratumbuisang Manado, Sulawesi Utara yang berlangsung pada Rabu ( 17/4 ). Pencoblosan yang berlangsung di TPS 22, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malayang, Manado yang bertempat di Rumah Sakit Jiwa Prof.V.L Ratumbuysang ini, terdata dalam DPT adalah 180 orang yang terdiri dari 160 pasien jiwa dan 20  staf rumah sakit.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara, dr Debby Kallao, hampir semua pasien gangguan jiwa di rumah sakit ini datang memilih.

"Yang memungkinkan bisa memilih mereka yang diizinkan datang memilih dan yang lain tidak diizinkan itu adalah pasien yang sakit jiwa berat," ujar dr Debby, Rabu (17/04).

Kata Kalalo, para pasien  disiapkan khusus pendamping yang mengantar pasien hingga ke depan bilik suara dan pendamping ini adalah para tenaga medis yang bekerja di rumah sakit.

Sementara menurut Ketua KPPS TPS 22 di RS Jiwa, Dolfie Bulurah,  perhitungan suara menunjukkan  Calon Presiden nomor urut satu menang telak.

"Presiden dengan nomor urut satu ada 120 orang dan nomor urut dua ada 8 orang dan rusak ada 1 surat suara," ujar dia.

Kata dia, RS Ratumbuysang ini dulunya adalah rumah sakit khusus jiwa, tetapi belakangan sudah berubah menjadi rumah sakit umum. Meski demikian, mayoritas warga yang dirawat di situ adalah pasien gangguan jiwa. 


Unggul di Hitung Cepat, Ini Perintah Jokowi

18:17 WIB17 Apr

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri depan) dan KH Ma'ruf Amin (kanan depan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). (Foto:

KBR, Jakarta- Calon presiden inkumben nomor urut 01 Joko Widodo meminta pendukungnya bersabar untuk merayakan kemenangannya, meski unggul di hitung cepat atau quick count, dibanding rivalnya Prabowo Subianto. Jokowi masih menunggu hasil rekapitulasi suara oleh KPU, sebelum membuat pernyataan resmi tentang hasil Pilpres 2019.

Jokowi menilai penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 telah berlangsung lancar dan aman.

"Dari indikasi exit poll dan juga quick count, tadi sudah bisa dilihat. Tetapi kita harus bersabar, harus bersabar menunggu perhitungan dari KPU secara resmi," kata Jokowi di gedung Djakarta Theatre, Rabu (17/04/2019).

Jokowi pun meminta pendukungnya kembali rukun dengan warga lain yang berbeda pilihan presiden. Menurutnya, semua warga negara harus ikut merawat kerukunan sebagai saudara, meski berbeda pandangan politik.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, dan DKPP, sehingga proses pileg dan pilpres hari ini berjalan jujur dan adil. Menurutnya, polisi dan TNI juga sudah bekerja keras menjaga pelaksanaan Pemilu dari semua ancaman. 


Di Jawa Barat, Bawaslu Temukan Sejumlah Kendala

18:13 WIB17 Apr

Penghitungan suara di Pemilu Presiden 2019 (Foto: Antara)

Penghitungan suara di Pemilu Presiden 2019 (Foto: Antara)

Untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun ini, Bawaslu Jawa Barat menemukan sejumlah kasus mulai dari keterlambatan pelaksanaan Pemilu sampai surat suara yang tertukar. Misalnya di Cianjur, di sana terjadi keterlambatan pengiriman logistik pemilu di dua kelurahan di sana.

"93 TPS keterlambatan tadi di Cianjur ya, tapi itu sudah teratasi ketika setengah jam itu," kata Abdullah. 

"Kita mentoleransi masyarakat yang sudah datang dalam antrian itu masih diakomodir. Jadi jam 13.00 WIB tadi yang tidak bisa tolerir itu jika sudah jam 13 tapi dia masih di rumah. Jika masih di lingkungan TPS, kita masih layani." 

Hal serupa terjadi di Cirebon. Namun kesemuanya tidak mengharuskan dilakukannya Pemilu ulang. Namun Bekasi harus melakukan Pemilu susulan sebab ada satu jenis surat suara yang diduga belum sampai. 

"Seperti baru ada empat paket surat suara yang baru tersedia, ada sisa satu yang belum. Saya belum pastikan apakah surat suara Pilpres atau yang lain," ujar Abdullah. 

Reporter: Arie Nugraha

Editor: Citra Dyah Prastuti 

 


Klaim Menang Hitung Cepat, Ini Kata Prabowo

18:10 WIB17 Apr

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa pendukung usai menyampaikan konferensi pers terkait perolehan hitung cepat pemilihan presiden 2019 di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4/2019). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Calon Presiden Prabowo Subianto meminta para pendukungnya tidak bertindak reaktif karena sejumlah lembaga survei menunjukkan kemenangan bagi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Dia mengatakan, para pendukung lebih baik fokus mengawal perhitungan suara.

"Mohon semua relawan untuk mengawal kemenangan kita di semua TPS dan Kecamatan. Juga saya tegaskan pada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga survei tertentu yang kita ketahui memang sudah kerja untuk satu pihak, untuk giring opini seolah kita kalah," kata Prabowo di depan rumahnya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

Prabowo mengklaim, ada banyak hal merugikan kubunya sejak kemarin malam. Salah satunya, banyak pendukungnya yang tak mendapat undangan.

Dia juga mengatakan, timnya melakukan exit poll di lima ribu TPS dan hasilnya menang. Sedangkan quick count, pihaknya mengantongi 52,2 persen.

"Terus awasi TPS amankan C1 dan jaga Kecamatan. Jangan lemah. Saya mengimbau agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Tetap fokus mengawal kotak suara. Karena kotak itu adalah kunci kemenangan kita. Agar kebohongan-kebohongan bisa dilawan," kata dia.

"Saya tegaskan di sini kepada para pendukung untuk tidak terprovokasi dan menghindari semua bentuk tindakan berlebihan, tindakan di luar hukum, dan tindakan kekerasan apapun," lanjutnya.




Di Kalbar, Bawaslu Temukan Kasus Politik Uang

17:51 WIB17 Apr

Pemilu di rutan Dumai (Foto: Antara)

Pemilu di rutan Dumai (Foto: Antara)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat menemukan sejumlah kasus politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2019. 

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengatakan, temuan politik uang itu tersebar di beberapa kabupaten seperti Melawi dan Sekadau. 

Di Melawai, Sentra Gakumdu menyita uang senilai  Rp 81,5 juta yang ditempatkan dalam 324 amplop. Uang ini diamankan dari dua orang yang merupakan suruhan salah satu calon anggota DPRD setempat. Uang tersebut diduga akan diberikan kepada masyarakat Desa Ella Hilir, Kec. Ella Hilir, Kab. Melawi supaya mencoblos salah satu caleg di kabupaten tersebut. Bawaslu masih terus menelusuri kasus ini. 

"Ada 324 amplop yang berisi uang kertas pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu," kata Faisal Riza kepada wartawan, Rabu (17/4/2019). 

Bawaslu juga menerima laporan adanya surat suara yang rusak di TPS 12, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Surat suara rusak itu ditemukan saat proses pemungutan suara. 

"Ditemukan ada surat suara yang sudah berlubang. Sudah kami pastikan agar tak digunakan. Kami juga sudah sampaikan ke KPU," kata Faisal Riza.

Menurut Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi, surat suara yang rusak berjumlah 15.033 lembar dan semuanya sudah dimusnahkan. 

Reporter: Reinardo Sinaga

Editor: Citra Dyah Prastuti  


Menkumham Akui Masih Ada Kendala Pemilu di Lapas

17:19 WIB17 Apr

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (KBR/Aisyah)

KBR, Jakarta- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim pelaksanaan pemilu 2019 berlangsung dengan baik termasuk pelaksanaan Pemilu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Meski begitu ia tak menampik masih ada sejumlah kendala yang menyebabkan kurangnya partisipasi pemilih di dalam Lapas.

"Ya memang beberapa kendala di lapas ada napi-napi yang tinggalnya di transfer ke daerah bukan penduduk orang situ. Kita sudah kerja sama dengann dukcapil sejak 3-4 bulan yang lalu," kata Yasonna di rumah Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan (17/4/19).

 "Partisipasi kalau sesuai yang terdaftar banyak juga yang kosong seperti misalnya di Medan itu lapas kelas 1 itu penduduk dari Aceh itu ada ribuan mereka terkendala. Ada juga yang tidak ada NIK-nya, ada yang sudah lama tindak pidana. Jadi masih ada kendala di situ. Tapi overall good," 

Yasonna hari ini mendatangi rumah  Megawati Soekarnoputri untuk melihat hasil sementara hitung cepat atau quick count Pemilu Serentak 2019. Ia mengatakan dirinya langsung mendatangi rumah Mega seusai mencoblos di Medan. 

Reporter: Astri Septiani

Editor: Malika


Ini Dia Kata Capres 01 dan Capres 02 Pasca Hasil Quick Count

17:10 WIB17 Apr

Kedua capres sudah mengeluarkan pernyataan setelah hasil quick count dari sejumlah lembaga survei bermunculan, dengan kemenangan pada pihak capres nomor urut 01 yaitu Joko Widodo. 


Di Djakarta Theatre, Joko Widodo menyampaikan pernyataan didampingi petinggi partai koalisi pendukungnya. Sementara itu, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto juga mengeluarkan pernyataan dengan mengutip hasil quick count dari tim internalnya yang memenangkan Prabowo 55.4% sementara Jokowi 42.8%


#JokoWinElection Merajai Twitter

16:56 WIB17 Apr

#JokoWinElection merajai Twitter

#JokoWinElection merajai Twitter

Trending topic di Twitter yang paling populer di Indonesia saat ini adalah #JokoWinElection, disusul dengan tagar yang lebih generik yaitu #Pemilu2019 dan berikutnya #TheVictoryofPrabowo Trending topic ini langsung disambut respons warganet yang mengucapkan selamat juga berkreasi dengan gambar-gambar kreatif. Salah satunya adalah ucapan selamat dari akun resmi PDI Perjuangan. Ucapan selamat lebih ditujukan kepada publik yang berpartisipasi menggunakan hak pilih. Tingkat partisipasi publik untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 memang luar biasa karena menyentuh angka 80%.

Sementara itu ada juga ucapan selamat berupa gambar kreatif yang menunjukkan perjalanan dan metamorfosa seorang Joko Widodo, dari pengusaha sampai jadi Presiden Indonesia; dan kini unggul di berbagai hitung cepat lembaga survei. Ada juga meme yang menggambarkan respons dari kubu 02 yaitu Prabowo-Sandi.


Bawaslu Jabar Telusuri Dugaan Politik Uang di 4 Daerah

16:36 WIB17 Apr

Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso (kanan) memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilihnya di TPS 012 Guntur, Jakarta, Rabu (17/4/2019). (Foto: Antara)

KBR, Bandung- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan 636 dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pemilu 2019. Jumlah itu termasuk pada masa tenang pemilu dengan jenis dugaan praktik politik uang di Kabupaten Pangandaran, Indramayu, Ciamis dan Kota Bandung.

Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah, seluruh kasus tersebut sedang ditangani oleh otoritasnya bersama tim Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu). Jika memenuhi unsur yang didugakan kata Abdulllah, akan diteruskan ke proses pidana.

"Belum (dilimpahkan ke kepolisian), ini kan lagi pembahasan. Jadi nanti ada pembahasan pertama dan kedua, lalu kemudian dilimpahkan. Tapi prinsipnya ini sudah kita tangani. (Ada tenggat waktu?) Pasti itu, mungkin 14 hari mendatang," kata Abdullah, Rabu (17/04/19).

Abdullah mengatakan adanya OTT yang digelar pada masa tenang kampanye Pemilu 2019, dianggap efektif terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu. Abdullah menjelaskan diluar praktik politik uang yaitu  450 pelanggaran administrasi dan 14 kasusnya telah dijatuhi putusan.

Sisanya adalah 80 pidana pemilu, 14 kode etik dan 56 pelanggaran di luar pemilu. Pelanggaran terbanyak ditemukan soal pemasangan alat peraga kampanye yang tidak pada tempatnya.

"Ada juga kampanye iklan di luar jadwal, ada keterlibatan ASN, dan penghilangan alat peraga kampanye," ujar Abdullah.

Sebelumnya  Bawaslu RI melansir menemukan 25 dugaan kasus praktik politik uang di 25 kabupaten dan kota. Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan tangkapan terbanyak adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara.


Editor: Rony Sitanggang


Mengintip Hasil di KawalPemilu

16:24 WIB17 Apr

Tahun ini, Kawal Pemilu kembali beraksi. 

Nama Kawal Pemilu mulai muncul di Pemilu 2014 lalu dan kali ini hadir kembali dengan konsep serupa yaitu proyek urun daya (crowdsourcing) netizen. Intinya adalah ingin menjaga suara rakyat di Pemilihan Umum dengan melakukan real count secara cepat dan akurat. Tahun ini, Kawal Pemilu bermitra dengan Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integrity) dalam gerakan KawalPemilu-JagaSuara 2019. Situs KawalPemilu.org dipastikan tidak terafiliasi dengan pihak manapun.

Upload foto C1 Plano hasil TPS masuk makin deraaassss, sudah hampir 3 ribu TPS masuk untuk diproses.

Ayoo semua warga #PantauFotoUpload di https://t.co/W2WcqEmFtb ! pic.twitter.com/A1v1MkLHlX

— Ainun Najib (@ainunnajib) April 17, 2019

Saat ini, Kawal Pemilu sudah mendapatkan hasil C1 Plano dari 300 TPS di seluruh Indonesia. Hasil akan terus diupdate di laman kawalpemilu.org. Salah satu alasan Kawal Pemilu untuk kembali beraksi adalah karena jumlah TPS yang menjadi dua kali lipat - di Pemilu 2014 sebanyak 470 ribu sementara tahun ini menjadi 809 ribu lebih TPS. Selain itu, ini adalah Pemilu akbar karena berlangsung serentak, antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. 


Jokowi-Ma'ruf Menang di TPS Tempat JK Mencoblos

16:23 WIB17 Apr

Calon wakil presiden Maruf Amin saat hendak mencoblos di TPS 051, Koja, Jakarta Utara.

KBR, Jakarta- Pasangan calon presiden Joko Widodo dan wakil presiden Ma'ruf Amin menang di  Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TPS 004 adalah tempat di mana Wakil Presiden Jusuf Kalla menggunakan hak suaranya. 

Pasangan 01 Jokowi-Maruf mendapat total 133 suara, sedangkan pasangan 02 Prabowo-Sandiaga mendapat 58 suara, dan 3 surat suara abstain. 

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 004, Kholid Nasrudin mengatakan, total pemilih yang datang adalah 194 orang. Rinciannya 178 orang pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), 10 orang dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan 6 orang dari Daftar Pemilih Khusus(DPK). Jumlah total DPT di TPS 004 Kebayoran Baru sebanyak 250 orang, dan DPTb 11 orang. 

Reporter: Valda Kustarini

Editor: Sindu Dharmawan 


Antisipasi Polri Usai Pengumuman Hitung Cepat

16:12 WIB17 Apr


Ilustrasi: Anggota polisi menerima pembagian tongkat T untuk perlengkapan penjagaan di TPS saat Pemilu 2019. (Foto: ANTARA/ Adiwinata Solihin)

Kepolisian menyiagakan 200 ribu lebih pasukan untuk mengantisipasi konflik usai pencoblosan dan penyampaian hasil hitung cepat (Quick Count). Juru Bicara Mabes Polri  Dedi Prasetyo mengatakan, ratusan ribu polisi itu ditempatkan di sejumlah TPS yang rawan serta titik yang menjadi objek vital.

"Untuk polri tetap dalam kondisi meningkatkan kewaspadaan. Kemudian untuk patroli gabungan dan terpadu dengan TNI juga terus ditingkatkan. Kemudian jajaran intelejen terus melakukan early warning dan early deteksi terhadap dinamika perkembangan yang ada di masyarakat saat ini,” jelas Dedi kepada KBR, Rabu (17/4/2019).

Dedi Prasetyo juga memastikan, kepolisian terus meningkatkan penjagaan serta kewaspadaan pasca-penyampaian hasil hitung cepat.

"Saat ini melibatkan 271.880 personel yang baik mengamankan TPS, kemudian patroli, lalu mengamankan objek vital dan sentra perekonomian masyarakat. Juga ada TNI yang membantu Polri melaksanakan patrol gabungan dan memantau perkmbangan dinamika di masyarakat," terang Dedi.

Selain mempertebal pasukan, polisi juga menggelar patroli gabungan bersama TNI. Dalam operasi ini bakal ada sekitar 70 ribu personel TNI yang dilibatkan. Namun hingga kini, menurutnya, situasi masih aman.

"Secara umum situasi nasional sangat kondusif."

Reporter: Febryan Kevin
Editor: Ika Manan


Hasil quick count pukul 16

16:07 WIB17 Apr

Hasil quick count Pilpres 2019 (Foto: Rumah Pemilu)

Hasil quick count Pilpres 2019 (Foto: Rumah Pemilu)

Hasil hitung sementara quick count per pukul 16.00 WIB 


Perolehan Suara Jokowi Unggul di TPS-nya

16:01 WIB17 Apr

Capres nomor urut 01 Joko Widodo tiba di Djakarta Theatre (Foto: Dian Kurniati)

Capres nomor urut 01 Joko Widodo tiba di Djakarta Theatre (Foto: Dian Kurniati)

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo tiba di Djakarta Theatre untuk bertemu sejumlah pimpinan partai pengusung, bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. 

Sebelumnya sudah berkumpul Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Calon wakil presiden Maruf Amin belum tampak di sini.

Sebelum bertolak ke Djakarta Theatre, hasil penghitungan di TPS 008 Gambir, Jakarta Pusat sudah keluar. Ini adalah tempat Jokowi memberikan hak pilihnya bersama istrinya, Iriana. Suara untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan Prabowo-Sandi. 

Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) 008 Gambir Hamli Basjar mengatakan, pasangan Jokowi-Maruf memperoleh 109 suara, sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga hanya mendapat 46 suara.

"Total suara yang dicoblos adalah 156, untuk Pilpres 2019," kata Hamli Basjar, Rabu (17/04/2019).

Hamli menyebut, terdapat 235 calon pemilih yang terdaftar di TPS-nya. Namun, hanya 156 orang yang datang dan menggunakan hak pilihnya. Dari total 156 kertas suara yang tercoblos, 155 suara sah, dan satu tidah sah.

Reporter: Dian Kurniati

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Petugas TPS di Desa Labuhan Ratu Baru Lampung Timur Gunakan Kostum Jaran Kepang

15:54 WIB17 Apr

TPS 12 di Desa Labuhanratubaru, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Lampung, petugas menggunakan kostum "jaran kepang", serta menyuarakan musik jaranan, Rabu (17/04/19). (Foto: KBR/Agus)

KBR, Lampung- Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 di Desa Labuhan Ratu Baru, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Lampung, petugasnya serempak menggunakan kostum jaran kepang. Selain itu petugas juga membunyikan musik jaranan.

Anggota PPS 12 Desa Labuhanratubaru, Dedik mengatakan, kostum seni tersebut digunakan bertujuan untuk tetap memamerkan budaya Indonesia, dan juga membuat nyaman pada pemilih.

"Kita sengaja pakai seragam jaranan dan membunyikan gamelan jaranan agar pemilih yang ngantri tidak jenuh," kata Dedik.

Dari hasil penghitungan surat suara di TPS 12, dari  176 pemilih yang hadir, sebanyak 145 orang memberikan suara kepada pasangan  Calon Presiden Jokowi-Maruf. Sedangkan yang memberikan suara untuk Prabowo-Sandi sebanyak   27, dan kerusakan 4 surat suara.



Cek Fakta, Demi Pemilu Bebas Hoax

15:49 WIB17 Apr

Kolaborasi Cek Fakta bersama AMSI dan AJI ikut mengawal Pemilu 2019 (Foto: Citra Dyah Prastuti)

Kolaborasi Cek Fakta bersama AMSI dan AJI ikut mengawal Pemilu 2019 (Foto: Citra Dyah Prastuti)

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) didukung oleh Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan Google News Initiative menggelar program cek fakta selama penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 17 April 2019. 

Selama dua hari, sejak Selasa 16 April 2019 dan hari ini, 17 April 2019 sejak Tempat Pemungutan Suara dibuka, puluhan pemeriksa fakta dari AMSI dan AJI sudah bersiap di lokasi di sebuah gedung pertemuan di Jakarta Pusat, untuk memeriksa potensi hoaks, kabar kibul dan disinformasi yang beredar di dunia maya sepanjang penyelenggaraan pemungutan suara. 

Para pemeriksa fakta ini tergabung dalam inisiatif cekfakta.com yang diperkuat 24 media online anggota AMSI dan Mafindo. Ada juga para pemeriksa fakta yang tergabung dalam jejaring alumni pelatihan cekfakta yang digelar AJI bersama Google News Initiative. 

Selain yang bekerja di Jakarta, program ini juga didukung oleh 15 AMSI wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Para pemeriksa fakta di daerah ini bekerja bersama dikoordinasikan oleh media anggota AMSI di Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Denpasar, Makassar, Mamuju, Manado, Ambon dan Jayapura. Ke-15 wilayah ini melakukan periksa fakta atas kabar hoaks yang beredar di wilayahnya didukung oleh para pemeriksa fakta alumni training AJI. 

Dengan dibantu aplikasi Check, yang juga digunakan untuk inisiatif serupa di Amerika Serikat, Meksiko, Brasil dan India, tim cek fakta di Indonesia memeriksa ratusan klaim yang beredar di media sosial dengan kata-kata kunci yang terkait integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Misalnya: antrean pemilih, politik uang, serangan fajar, intimidasi pemilih, kinerja KPU dan lain-lain. 

Pemilahan klaim di media sosial dibantu oleh puluhan mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Universitas Indonesia, dan sejumlah kampus di Jakarta. 

Setelah klaim dinilai relevan dengan kepentingan publik, para pemeriksa fakta mulai bekerja, melakukan verifikasi, dengan mencari asal muasal klaim, mencocokkan dengan sumber data primer dan memastikan konteks dari klaim tersebut.  Setelah diperiksa, klaim tersebut diberikan status final, yakni: benar (true), salah (false), sesat (mislead), tidak ada kesimpulan (inconclusive)  atau tak tuntas (disputed).

Hasil periksa fakta itu kemudian diolah menjadi artikel untuk dimuat di media online anggota AMSI dan dipublikasikan di situs cekfakta.com. 

Tim media sosial CekFakta yang didukung oleh International Center for Journalists (ICFJ) kemudian menyebarluaskan artikel-artikel tersebut agar bisa diakses publik secara luas. 

"Cek fakta ini membuat dunia jurnalisme kita kembali dipercaya oleh publik. Inisiatif ini juga menolong publik menyaring informasi yang beredar, membantu mereka memilah mana yang benar, mana yang keliru, dan mana yang hoaks belaka," kata Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut. "Kami berharap program cekfakta ini mengembalikan kebenaran ke ruang bersama."

Sementara Ketua Umum AJI Abdul Manan menegaskan pentingnya program ini untuk publik.

"Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Dengan inisiatif cek fakta, jurnalis kembali menjalankan fungsi utamanya dalam melayani kepentingan publik  yakni menyediakan informasi yang faktual, kredibel dan akurat. Ini teramat penting di era media sosial, ketika hoaks, kabar kibul dan disinformasi beredar di mana-mana, dan lebih-lebih lagi, di masa pemilu ketika publik amat membutuhkan rujukan yang bisa dipercaya." 

Karena itu, kata Manan, "Inisiatif cek fakta ini menjadi salah satu upaya signifikan jurnalis dan media untuk melawan disinformasi yang banyak berseliweran selama pemilu."

Irene Jay Liu, Kepala Google News Lab, Asia Pasifik, menegaskan, model kolaborasi cek fakta di Indonesia bisa jadi contoh di seluruh dunia. 

"Kerja Cekfakta.com dalam melawan misinformasi saat ini, dan selama masa pemilu yang baru lewat, bisa jadi inspirasi dan model kolaborasi jurnalis dan media untuk kepentingan publik. Google News Initiative merasa terhormat untuk bisa mendukung upaya terus menerus dari inisiatif cekfakta ini.”

Mohammad Khairil Haesy, anggota Komite Cek Fakta Mafindo menjelaskan alasan kenapa program ini harus terus dilakukan di masa mendatang. 

“Kami mendukung inisiatif cek fakta ini karena makin maraknya info keliru di masyarakat. Penyebaran hoaks yang masif membutuhkan kehadiran banyak artikel periksa fakta. Program ini membuat keberadaan informasi yang terverifikasi makin banyak di publik. Ke depan, kami berharap program seperti ini terus diadakan, terutama untuk pemilihan umum berikutnya.” 

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Pemungutan Suara di TPS Molor, Ini Kata Bawaslu

15:44 WIB17 Apr

Gajah Sumatra jinak yang ditunggangi para pawang (mahout) membawa logistik pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 dari kantor Kecamatan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa wisata Naca di Trumon Tengah, Aceh Selatan, Aceh, Rabu (17/4/2019). (Foto: Antara

KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan molornya proses pemungutan suara di pelbagai TPS, merupakan suatu pelanggaran pemilu. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, terlambatnya TPS dalam melakukan pencoblosan dari waktu yang telah dijadwalkan pukul 07.00, merupakan sebuah pelanggaran.

Meski begitu, dia menyebut pelanggaran itu masih bisa ditoleransi, lantaran proses pemungutan suara masih tetap dijalankan dan seluruh pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya.

"Padahal secara Undang-Undang harus dimulai pukul 07.00, bahkan ada beberapa TPS yang dimulai pukul 10.00 bahkan ada juga TPS yang dimulai pukul 11.00.Terhadap TPS yang telat dibuka, itu (memang) sebagai sebuah pelanggaran. Tetapi kan tidak menyebabkan bahwa dia (pemilih), tidak dapat bisa memilih. Itu kembali lagi kepada TPS yang terlambat dibuka, seharusnya kan dia (petugas KPPS) bisa melakukan pendataan dengan yang sudah mengantri, jadi orang tersebut tetap dapat memilih." ucap Fritz di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, ada tiga faktor yang menyebabkan molornya TPS dalam melakukan pemungutan suara. Kata dia, masalah logistik yang datang terlambat, kemudian molornya pengiriman surat suara dari kelurahan ke TPS, dan kurang atau tertukarnya surat suara di beberapa TPS.

"Jadi kalau persoalan logistik, satu dia terlambat datang secara keseluruhan, yang kedua dia terlambat turun dari kelurahan ke TPS sehingga dimulai dari pukul 10.00 atau 11.00 yang ketiga surat suara yang tidak ada. Bisa kurang salah satu kertas suara dari lima kertas surat suara yang ada, atau sama sekali tidak ada, atau surat suara tertukar," ujar Fritz.



Sejumlah Lembaga Survei Gelar Quick Count, Ini Kata KPU

15:28 WIB17 Apr

Warga dengan mengenakan kostum superhero Superman menunjukan jari yang telah tercelup tinta usai menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 di TPS 01 desa Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (17/4/2019). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta– Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan hasil perhitungan cepat hanyalah refrensi atau sekadar informasi. KPU menganggap perhitungan cepat bukan perhitungan nyata.  Ketua KPU Arief Budiman menegaskan hasil Pemilu akan ditetapkan dan diumumkan setelah penghitungan manual dilakukan.

 “Nanti untuk pedomannya saja hasil yang ditetapkan oleh KPU. Kalau ada quick count, kalau ada yang bikin exit poll atau hasil survei jadikan itu sebagai referensi. Jadikan itu sebagai sebuah informasi, begitulah. (Hasil resminya kapan?) Ya, nanti tunggu. Ya ketika KPU menetapkan hasilnya,” Kata Ketua KPU Arief Budiman di Taman Suropati, Rabu (17/4/2019).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bila ada  protes bisa menyampaikan  langsung di TPS. Sehingga pelaporan atau ketidak setujuan di TPS dapat langsung ditangani oleh petugas.


Setengah Penghuni Tiga Rutan KPK Gunakan Hak Pilih

15:18 WIB17 Apr

Romahurmuzy, tersangka suap jual beli jabatan. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Sebanyak 36 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggunakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih tambahan di TPS 012 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Beberapa tersangka koruptor seperti Idrus Marham, Bowo Sidik Pangarso, dan Haris Hasanuddin terpantau memberikan suara.

Adapun rincian mereka yang mencoblos pada hari ini antara lain dari rutan C1 KPK terdapat 10 Koruptor atau dapat dikatakan seluruh napi di rutan tersebut menggunakan hak suaranya. Lalu di Rutan Guntur sebanyak 21 dari 26 napi korupsi telah mencoblos surat suara. Sementara itu, untuk napi koruptor yang ditahan di K4 belakang Gedung Merah Putih KPK sebanyak 22 dari 27 tahanan enggan menggunakan hak suaranya.

KBR belum juga mendapatkan informasi mengenai satu orang koruptor yang tengah menjalani pembantaran di RS Polri yaitu Romahurmuziy apakah  menggunakan hak pilihnya atau tidak.


Hasil quick count pukul 15

15:08 WIB17 Apr

Hasil quick count Pemilu 2019 pukul 15 (Foto: Rumah Pemilu)

Hasil quick count Pemilu 2019 pukul 15 (Foto: Rumah Pemilu)

Hasil hitung sementara quick count per pukul 15.00 WIB.


Simak Siaran Kawal Pemilu 2019 Bersama KBR

14:58 WIB17 Apr

Kawal Pemilu 2019

Kawal Pemilu 2019

Simak segera siaran langsung Kawal Pemilu 2019 bersama KBR. 

Bisa disimak lewat web streaming di KBR.ID atau di 89.2 Power FM Jakarta. Siaran ini juga mengudara di 41 radio jaringan KBR di seluruh Nusantara. 


Banyak Kotak Surat Suara Lapuk, KPU NTB: Kami Sudah Selesaikan

14:51 WIB17 Apr


Ilustrasi: Sejumlah petugas PPK serta aparat TNI dan Polri menunjukkan kotak suara yang rusak di gudang penyimpanan di Lombok Barat, NTB, Senin (15/4/2019). (Foto: ANTARA/ A. Subaidi)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengklaim telah mengganti seluruh kotak surat suara yang rusak. Sebelum hari pemungutan suara, komisioner KPU Provinsi menerima laporan sejumlah kasus rusaknya kotak surat suara akibat air hujan. Kondisi ini dialami sejumlah KPU di kabupaten dan kota di antaranya Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan, Bima.

Kendati begitu Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud memastikan, pelbagai kendala teknis di lapangan itu sudah ditangani.

“Itu sudah terselesaikan, kami ganti. Dan itu di TPS kami menggunakan kotak suara yang sesuai standar KPU. Selain di Lombok Tengah, ada laporan juga di Sekotong (Lombok Barat) di Aikmel (Lombok Timur) kemudian di Bima, dan itu sudah dituntaskan," terang Suhardi di Mataram, Rabu (17/4/2019).

"Sehingga hari ini seluruh TPS di NTB melakukan pemungutan suara," tambahnya lagi.

Dalam laporan disebutkan, terdapat 10 unit kotak suara yang rusak parah lantaran air hujan. Kondisi ini terjadi di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah.

Rata-rata kerusakan akibat diguyur hujan lebat pada saat proses pendistribusian dengan truk yang hanya ditutup terpal seadanya.

Sementara menurut Ketua KPU Lombok Timur, Muhammad Junaidi, jumlah kotak suara yang rusak tidaklah banyak dan dipastikan tak mengganggu proses pemungutan suara.

Petugas KPU, kata dia sudah mengantisipasi kemungkinan kerusakan logistik Pemilu. Itu sebab di masing-masing kecamatan sudah tersedia pula 11 kotak surat suara pengganti.

Reporter: Zainudin Syafari
Editor: Ika Manan


Jelang Rilis Quick Count, Bawaslu: Tetap Tenang

14:49 WIB17 Apr

Warga yang mengenakan kostum Spider-Man memperlihatkan surat pemberitahuan pemungutan suara sebelum mencoblos di TPS 01 Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau (Foto: Antara)

Warga yang mengenakan kostum Spider-Man memperlihatkan surat pemberitahuan pemungutan suara sebelum mencoblos di TPS 01 Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau (Foto: Antara)

Hasil quick count atau hitung cepat baru bisa muncul pukul 15.00 WIB nanti. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengimbau kedua paslon capres dan cawapres untuk tetap tenang ketika hasil hitung cepat mulai dirilis berbagai lembaga survei. 

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan quick count baru bisa dibuka per jam 15 nanti. 

Fritz menegaskan, hasil quick count bukan merupakan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum, melainkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei swasta.

"Apapun hasil yang ada pada quick count, hasil resmi itu adalah hasil yang diberikan oleh KPU melalui proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Jadi kami berharap, kita semua dapat menjaga dan kepala dingin untuk sampai menunggu hari rekapitulasi nasional itu di selesaikan oleh KPU," kata Fritz di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, hari ini.

Reporter: Resky Novianto

Editor: Citra Dyah Prastuti 


TPS Jadi Ajang Pamer Budaya Khas Pontianak

14:39 WIB17 Apr

Petugas KPPS 085 di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak, mengenakan pakaian adat Telok Belanga. (Foto: Reinardo Sinaga)

Petugas KPPS 085 di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak, mengenakan pakaian adat Telok Belanga. (Foto: Reinardo Sinaga)

Pemilu tak melulu soal proses memilih pemimpin. Pemilu juga bisa jadi ajang promosi kebudayaan khas daerah masing-masing. Ini yang dilakukan Petugas Pemungutan Suara (PPS) di TPS O85, Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak. 

Ketua KPPS Lukman Hakim mengatakan, ini juga menjadi salah satu cara untuk menarik minat warga untuk menggunakan hak pilihnya. 

"Kita sekaligus promosi budaya dengan menggunakan pakaian adat Telok Belanga. Kita punya budaya dan harus kita banggakan. Ini juga sekaligus menarik minat pemilih," kata Lukman. 

Terbukti antusiasme warga untuk mencoblos di TPS ini cukup tinggi. Sayangnya sempat ada keterlambatan pemungutan suara karena SK KPPS terlambat diterima. Meski begitu, proses pemungutan suara bisa tetap dilakukan sesuai dengan jadwal. Di TPS ini tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 296 pemilih. Lukman berharap, semua warga bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak hari ini.

Reporter: Reinardo Sinaga

Editor: Citra Dyah Prastuti 



KPUD Papua: Kekurangan Logistik Hanya di Kota Jayapura

14:25 WIB17 Apr

Distribusi logistik Pemilu 2019 di Papua (Foto: Antara)

Distribusi logistik Pemilu 2019 di Papua (Foto: Antara)

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua mengklaim distribusi logistik di Provinsi Papua sudah berjalan. 

Namun Komisioner KPU Papua Diana Simbiak mengakui adanya keterlambatan distribusi karena faktor cuaca. Akibatnya, tidak memungkinkan adanya penerbangan untuk mengirim logistik ke wilayah dan distrik-distrik di Papua. 

"Ada berapa distrik yang tadi juga sudah lakukan sudah selesai semua. Karena kalau di gunung tuh kalau di pagi hari penerbangannya dilakukan cuacanya baik, yang mereka lakukan di pagi hari dan prosesnya sudah berjalan," kata dia. 

"Hampir 3 hari berturut-turut cuaca turun hujan."

Diana menambahkan, kekurangan logistik hanya terjadi di dua TPS di Kota Jayapura. Ia tak menjelaskan kendala atau masalah yang menyebabkan keterlambatan itu. Diana mengaku belum ada koordinasi dengan KPUD Jayapura terkait masalah keterlambatan logistik tersebut.

Reporter: Heru Haetami

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Ini Komentar Ibunda Jokowi Usai Nyoblos

14:17 WIB17 Apr


Ibunda Jokowi, Sujiatmi usai menggunakan hak pilih di Solo. (Foto: KBR/ Yudha Satriawan)

Keluarga calon presiden petahana, Joko Widodo menggunakan hak pilih di TPS 38 Manahan Solo.

Tercatat ada 4 anggota keluarga di TPS tersebut antara lain Ibunda Jokowi, Sujiatmi, dua putra Jokowi yakni Gibran rakabuming dan Kaesang Pangarep serta menantunya, Selvi Ananda.

Usai menggunakan hak pilih, Sujiatmi tak berkomentar banyak.

"Ya minta doa restu,  tunggu saja hasilnya nanti sore," kata Ibunda Capres Nomor Urut 01 itu, singkat.

Sujiatmi menjadi yang pertama mencoblos di antara anggota keluarga lain Jokowi di Solo. Sementara sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menggunakan hak pilih selang satu jam setelahnya, didampingi istrinya, Selvi Ananda dan sang adik, Kaesang Pangarep.

Data Pemilih di TPS tersebut tarcatat ada 180an warga. Di TPS 38 Manahan, Sujiatmi tercatat di nomor urut 130, sementara Gibran Rakabuming Raka di urutan 117, Kaesang Pangarep nomor urut 119, dan Selvi Ananda di urutan 118.

Reporter: Yudha Satriawan
Editor: Ika Manan


Perkara Surat Suara di Lampung Timur

13:47 WIB17 Apr

Pencoblosan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lampung Timur diwarnai persoalan surat suara yang kurang dan tertukar.

Surat suara untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk Dapil 6 misalnya, tertukar dengan surat suara di Dapil 3. Selain itu ditemukan pula surat suara yang tertukar antara Dapil 3 dengan 4 di sejumlah TPS di Desa Labuhanratu Dua dan Desa Srijosari.

Perkara lain, ada pula tiga TPS yang kekurangan surat suara untuk pemilihan presiden dan calon presiden. Yakni di Desa Brajasakti Kecamatan Way Jepara. Rata-rata kekurangan sebanyak 100 surat suara untuk masing-masing lokasi antara lain di TPS 18, 19 dan 20.

Namun begitu Ketua PPK Kecamatan Way Jepara, Wahid mengatakan pelbagai masalah itu sudah dicarikan solusi jangka pendeknya.

"Jika sudah terlanjur surat suara yang tertukar dan sudah masuk kotak suara, maka suara pilihannya akan masuk ke partai bukan calon legeslagitifnya. Jika yang belum telanjur tercoblos maka akan diganti dengan kartu suara dari TPS tetangga dengan dilengkapi berita acara. terang Wahid di Lampung, Rabu (17/4/2019).

"Yang tertukar Dapil sudah ada yang telanjur masuk kotak, solusinya masuk suara partai," tukas Wahid lagi.

Sementara untuk persoalan surat suara Presiden yang kurang, Wahid memastikan bakal menambalnya dengan surat suara dari TPS terdekat. "Diambilkan dari TPS tetangga, dengan dibuatkan berita acara."

Reporter: Agus Saputra

Editor: Ika Manan


Ahmadiyah Memilih

13:46 WIB17 Apr

Jemaah Ahmadiyah di TPS

Jemaah Ahmadiyah Indonesia setelah menggunakan hak pilih di Pemilu 2019 (Foto: Dok JAI)

Puluhan ribu anggota Jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif hari ini. 

Juru bicara Jamaah Ahmadiyah, Yendra Budiana mengatakan, mereka memilih karena ini adalah hak warga negara, tapi juga karena alasan lain. 

"Seperti semua warga negara lainnya tentunya para Ahmadi ini ingin turut mensukseskan penyelenggaraan pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang diharapkan dapat menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat," tulis Yendra dalam rilis yang diterima KBR. 

Yendra menambahkan, meski kerap dipersekusi, setiap warga Ahmadiyah tidak ragu untuk terlibat dalam kehidupan berdemokrasi. 

"Warga Ahmadiyah memiliki keyakinan mendasar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang tak pernah menyusahkan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain karena itu, para Ahmadi memandang golput bukanlah yang terbaik untuk berusaha membuat perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu," ujar Yendra.

Antusiasme serupa disampaikan Jemaah Ahmadiyah asal Desa Tenjowaringin, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sana, 85% warganya adalah Ahmadiyah dan warga sudah mendatangi TPS sejak pagi. 

Harapan utama Jemaah Ahmadiyah, kata Yendra, adalah Indonesia menjadi rumah bersama. 

"Siapapun nanti yang menang, kita berharap para pemimpin tersebut mampu melindungi masyarakatnya tanpa membeda bedakan ras, suku, agama dan golongan." 

Editor: Citra Dyah Prastuti  


20,28% TPS Tidak Buka Tepat Waktu

13:33 WIB17 Apr

Hasil pemantauan persiapan TPS dari aplikasi i-pantau (Dok: i-pantau)

Hasil pemantauan persiapan TPS dari aplikasi i-pantau (Dok: i-pantau)

Hasil pemantauan persiapan pembukaan TPS yang dilakukan lewat aplikasi i-pantau menunjukkan ada 20,28 persen TPS yang dibuka tidak tepat waktu. 

Aplikasi i-pantau ini dibuat oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terdaftar di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu pemantau. 

Pemantauan persiapan pembukaan TPS ini dilakukan antara jam 07.00 sampai jam 08.15 waktu setempat, sementara pemantauan kedua akan dilakukan antara pukul 08.20 sampai pukul 13.00 waktu setempat. 

Di laporan pemantauan tahap pertama, TPS tidak buka tepat waktu karena berbagai alasan, salah satunya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terlambat datang. Ada juga TPS yang mengalami kekurangan logistik. Alasan lain misalnya TPS terlambat buka karena turun hujan lebat. Pantauan dilakukan di 384 TPS dengan 384 petugas/pemantau lapangan. 

Sesuai rilis yang diterima KBR, hasil dari aplikasi i-pantau juga menemukan masih ada petugas KPPS yang tidak tepat asas pelaksanaan Pemilu, seperti tidak membuka TPS tepat waktu, tidak memasang DCT dan DPT di lokasi TPS, serta TPS yang kurang bersahabat dengan pemilih disabilitas. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 


(CEKFAKTA) Ketua Umum PSI Grace Natalie Ajak Makan Babi Sama-sama, Benarkah?

12:56 WIB17 Apr

Video di IG Grace Natalie (Foto: IG @gracenat)

Video di IG Grace Natalie (Foto: IG @gracenat)

Beredar video yang menampilkan Ketua Umum PSI, Grace Natalie yang diklaim mengajak ‘makan babi sama-sama’

Narasi di postingan tersebut tertera "Seruan Ketum PSI: Habis nyoblos makan babi sama-sama”

Narasi dalam video : “Satu suara sangat berharga, dan kalo semua ini sudah selesai. Ayo, Kita makan -bakmi- (bagian ini diklaim sebagai ‘babi’) sama-sama, pilih mau yang mana.”

Hasil cek fakta yang dikutip dari laman turnbackhoax.id merujuk pada video pendek Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menyapa warga Pluit, Muara Karang, Pantai Indah Kapuk dan mengajak warga untuk mencoblos di hari pemilihan beredar luas di media sosial, tetapi dengan narasi yang sudah diedit dan menyesatkan.

"Mohon dengarkan baik baik video ini. Di ujung video, saya mengajak makan bakmi, namun malah diplesetkan menjadi babi. Stop sebarkan HOAX!” tulis Grace di akun instagramnya.

“Luar biasa serangan hoax ke PSI. Sudah beberapa hari ini datang bertubi-tubi. Mulai dari suara PSI akan ditransfer ke partai lain, PSI terkait Tutut, PSI batal ikut Pemilu, dan kini bakmi pun diplesetkan jadi babi,” terang Grace dalam keterangannya, Selasa (16/4/2019) malam.

Menurut Grace, video ini dimaksudkan untuk memotivasi warga agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS), karena ada kekhawatiran warga Pluit, terkait kondisi keamanan saat Pemilu. Kebetulan, di wilayah Pluit, Muara Karang memang banyak kuliner bakmi.

“Sekali lagi saya tegaskan, yang saya katakan bakmi, bukan babi,” tegas Grace.

Berikut pernyataan Grace Natalie dalam video aslinya:

Halo Bapak, Ibu warga Pluit, Muara Karang, PIK, dan sekitarnya. Terimakasih yang telah membuat dukungan dan support. Dan tidak terasa kita udah hampir sampai di ujung perjalanan ini.

Mendekati ujung bukannya tenang, tapi kami malah diterpa tsunami hoax dan fitnah. Saya yakin bapak ibu sudah menerima berita-berita itu.

Kita tidak tahu siapa yang pertama kali ngirim, siapa yang bertanggung jawab membuat infotmasi itu dan seringkali tanpa data, tanpa fakta alias mengarang semua, yang tujuannya semua untuk menjatuhkan nama baik PSI.

Saya mohon bapak ibu tetap teguh jangan goyah.

Karena perjuangan ini memang ingin membuat proses-proses yang selama ini tertutup kita buat jadi transparan. Gelap mau dikasih terang ya tentu saja banyak yang tidak nyaman.

Itu menyebabkan tsunami hoax bertubi-tubi menerpa dalam beberapa hari terakhir ini. Doa saya bapak ibu terus tidak goyah dan bantu saya untuk melawan hoax-hoax ini. Jangan takut untuk nanti datang ke TPS.

Karena bapak Jokowi sudah menjamin, sudah menerjunkan aparat kepolisian dan militer untuk menjaga prosesnya.

Satu suara sangat berharga, dan kalo semua ini sudah selesai. Ayo, Kita makan bakmi sama-sama, pilih mau yang mana.

(Bagian terakhir dipleset menjadi “makan babi”).

KBR adalah bagian dari kolaborasi CekFakta bersama 20 media lainnya dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). 


Khofifah Berharap Partisipasi Pemilih Jatim Tercapai 77,5 Persen

12:42 WIB17 Apr

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat berselfie dengan pemilih di Jombang. (Foto: Mudji Lestari)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat berselfie dengan pemilih di Jombang. (Foto: Mudji Lestari)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap tingkat partisipasi masyarakat di Jatim dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 bisa mencapai 77 persen. 

Hal ini diungkapkan Khofifah saat melakukan pemantauan proses pemungutan suara di TPS 08 di Dusun Santrean Desa Pesantren Kecamatan Tembelang, Jombang, Rabu (17/04/19). 

Berdasarkan pantauan sementara, Khofifah melihat banyak TPS dipenuhi warga yang antusias menggunakan hak pilihnya.

"Partisipasi masyarakat Jatim saya berharap bisa 77,5 persen. Kalau di TPS 08 ini saya melihat ada percepatan hitungannya sebanyak 140 pemilih sudah selesai selama tiga jam, semoga 217 pemilih yang ada ini bisa selesai sebelum jam istirahat", ujarnya, Rabu (17/04/19).

Khofifah melihat ada percepatan pemilih dalam menggunakan hak pilih mereka. Dari estimasi waktu sekitar 5 menit untuk mencoblos lima jenis surat suara ini, rata-rata para pemilih keluar bilik suara hanya dalam waktu 1 menit 30 detik saja.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa juga berharap seluruh proses pemungutan suara di Jawa Timur bisa berjalan lancar. Sehingga setelah proses pemungutan suara, petugas bisa langsung melakukan penghitungan perolehan suara sebelum istirahat. 

"Karena penting bagi kami sebelum tengah malam penghitungan bisa selesai sehingga pengiriman kotak suara ke tingkat selanjutnya selesai tidak sampai dini hari," bebernya. 

Kedatangan orang nomor satu di Jawa Timur ini disambut oleh ratusan masyarakat Dusun Santrean. Khofifah pun  menyempatkan diri memenuhi peemintaan sejumlah warga yang ingin berswa foto dengannya. 

Bupari Jombang, Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah dan seluruh Forkopimda Jombang juga nampak hadir menyambut kunjungan Gubernur ini. Usai memantau jalannya Pemilu di Jombang, rombongan Gubernur Jatim langsung bertolak menuju ke Mojokerto dan Sidoarjo dengan agenda yang sama

Reporter: Mudji Lestari 

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Prabowo Tak Bisa Jamin Keamanan Usai Pemilu

12:16 WIB17 Apr

Prabowo usai menggunakan hak pilih di Pemilu 2019 (Foto: Antara)

Prabowo usai menggunakan hak pilih di Pemilu 2019 (Foto: Antara)

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengaku tidak menjamin Pemilu berjalan aman jika pelaksanaannya diwarnai dengan kecurangan. 

Hal itu diungkapkan Prabowo usai mengunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 041, Kampung Curug RT02 RW09, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/04/2019) pagi tadi. Mantan Danjen Kopasus itu mengibaratkan situasi politik saat ini seperti kedua kesebelasan sepak bola yang tengah bertanding namun dicurangi oleh wasit.

"Bagaimana bisa saya jamin, saya kan tidak punya kekuasaan. Harusnya yang punya kekuasaan itu yang menjamin. Saya hanya mengatakan, sejarah mengajarkan di negara-negara lain kalau Pemilu damai, Pemilu harus bersih dan tidak ada kecurangan. Baru bisa damai," kata Prabowo.

Meski begitu Prabowo tetap mengimbau kepada seluruh masa pendukungnya agar selalu tertib dan damai hingga proses penghitungan suara nanti.

Reporter: Teddy Irwansyah

Editor: Friska Kalia 


Awasi dan Laporkan Pelanggaran Pemilu ke MataMassa

11:54 WIB17 Apr

Veri Junaidi, Ketua KoDe Inisiatif, menjelaskan soal aplikasi MataMassa untuk mengawasi Pemilu 2019 (Foto: KBR)

Veri Junaidi, Ketua KoDe Inisiatif, menjelaskan soal aplikasi MataMassa untuk mengawasi Pemilu 2019 (Foto: KBR)

Sudah mencoblos? Kini saatnya melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu berpartisipasi mengawasi jalannya proses demokrasi hari ini. Jangan lupa ini adalah Pemilu akbar, karena kita melaksanakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif sekaligus. 

Untuk itu, KoDe Inisiatif bersama AJI Jakarta, iLab, dan Perludem meluncurkan platform hasil kerja bareng MataMassa

Veri Junaidi, Ketua KoDe Inisiatif, mengatakan platform MataMassa sudah dibangun sejak 2013 dan kali ini digunakan kembali untuk mempermudah pemilih berpartisipasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2019.

“Karena dalam laporan pelanggaran Pemilu atau penegakan hukum pemilu kan cukup rumit. Kalau laporan harus dicek dulu syarat formil laporan terpenuhi atau tidak misalnya sebagai pemilih atau tidak punya KTP atau tidak, terus jangka waktunya,” paparnya dalam talkshow Ruang Publik KBR hari ini. 

Laporan yang masuk akan diverifikasi tim MataMassa untuk kemudian dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Veri menambahkan platform ini seperti model jurnalisme warga. Warga bisa melaporkan berbagai dugaan pelanggaran pemilu melalui situs matamassa.org.

“Tinggal foto, atau videoin, kemudian masukin identitasnya detail.”

Salah satu dugaan pelanggaran yang mulai masuk ke MataMassa adalah adanya pemilih yang tidak bawa formulir C6 yang disuruh mencoblos setelah pukul 12. Ini pun terjadi pada dirinya saat tiba di TPS tanpa membawa C6. Tapi akhirnya dia tetap bisa mencoblos setelah memberi penjelasan kepada perugas TPS.

“Kalaupun tidak ada C6, sepanjang nama sudah ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sekalipun, boleh milih dari jam 7 sampai jam 13,” jelas Veri.

Tapi Veri mengingatkan ini tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu mereka yang tidak terdaftar, tidak pindah memilih dan datang menggunakan KTP. Untuk pemilih yang seperti ini, mereka baru boleh menyoblos dari jam 12 sampai jam 13.

Selain laporan terkait C6, laporan yaang sudah masuk ke MataMassa kata Veri adalah TPS yang terlambat dibuka.

“Ada TPS-TPS yang baru dibuka jam 7 lewat padahal seharusnya jam 7 teng itu harusnya pemilih sudah bisa mulai mencoblos. Pukul 06.30 itu sudah mulai sumpah persiapan dan sebagainya,” tutur Veri.

Selain kedua hal tersebut, semua hal yang diduga melanggar aturan pemilu bisa dilaporkan lewat MataMassa dan masyarakat umum bisa ikut melaporkan.

Karena peserta pemilu dari kelompok mana pun punya pontensi untuk melakukan kecurangan, maka diperlukan pengawasan dari masyarakat.

“Bagaimana kita sebagai masyarakat kalau menemukan pelanggaran itu ayo kita laporkan sama-sama. Kita awasi, kita kontrol supaya memang proses pemilunya berjalan.

Bagi yang menemukan dugaan pelanggaran, bisa melaporkannya ke situs matamassa.org dan aplikasi MataMassa. 

Reporter: Vitri Angreni

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Tahanan KPK Gunakan Hak Pilih

11:51 WIB17 Apr

Tahanan KPK menggunakan hak pilih di Pemilu 2019 (Foto: Muthia)

Tahanan KPK menggunakan hak pilih di Pemilu 2019 (Foto: Muthia)

Sebanyak 63 tahanan akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 ini. Para tahanan itu difasilitasi untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya di TPS 012 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan yang terletak di Rutan KPK yang berada di belakang Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. 

KPK belum dapat memastikan jumlah tahanan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu ini. Sampai saat ini, tahanan KPK masih terus berdatangan dari rutan-rutan KPK. Mereka adalah tersangka proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt sekaligus bekas Menteri Sosial Idrus Marham, Lalu tersangka suap serangan fajar pileg Bowo Sidik Pangarso, dan beberapa tersangka dari unsur swasta.

Sementara tersangka suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Romahurmuziy, belum tampak menggunakan hak pilihnya di TPS belakang Gedung Merah Putih KPK lantaran masih menjalani proses pembantaran di RS Polri.

Sebelumnya KPK telah berkoordinasi dengan panitia TPS 012 Guntur agar para tahanan yang berasal dari 3 cabang rutan KPK tersebut tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Tiga cabang rutan yang dimaksud adalah gedung lama KPK di C1, belakang Gedung Merah Putih KPK di K4 dan Rutan Guntur. Adapun untuk tahanan yang dititipkan di rutan lain, akan mengikuti mekanisme pencoblosan di sana.

Reporter: Muthia Kusuma Wardani

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Maruf Amin Yakin Menang di TPS Rumahnya

10:56 WIB17 Apr

Ma'ruf Amin menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019 (Foto: Resky Novianto)

Ma'ruf Amin menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019 (Foto: Resky Novianto)

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, KH Maruf Amin, mengaku lega dan gembira, seusai mencoblos di TPS 051, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ia mengatakan yakin dapat meraup suara hingga 90 persen, di lokasi TPS rumahnya. Maruf Amin optimis menang di TPS tersebut, lantaran antusiasme dukungan masyarakat sekitar lokasi TPS.

"Nikmat sekali ya, mencoblos di tempat sendiri dapat dukungan masyarakat, semuanya gembira," jelas Ma'ruf. 

"Saya kira ini pencoblosan paling nikmat ya. (Yakin menang?) Yakinlah. Ya 90 persen. Setelah ini ke Situbondo. Nanti pasti (ketemu Jokowi), cuma belum tahu jamnya. Sekarang belum telepon, cuma nanti pasti ketemu. Bisa nanti malam, bisa nanti sore, atau besok pagi. Belum tahu." 

Calon Wakil Presiden Nomor urut 01, KH Maruf Amin, menuturkan, seusai mencoblos, dirinya akan langsung pulang menuju Rumah Situbondo. Ia juga mengaku belum berkomunikasi dengan Jokowi, tapi nanti akan bertemu dengan pasangannya di Pemilu 2019 ini. 

Reporter: Resky Novianto

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Jokowi Mencoblos

10:21 WIB17 Apr

Calon presiden inkumben nomor urut 01 Joko Widodo dan istrinya Iriana tiba di TPS 008 Gambir untuk memberikan hak pilihnya.  

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Erick Thohir, sebelumnya juga mendatangi TPS 008 Gambir, tempat Jokowi akan memberikan hak pilihnya. Jokowi meninggalkan Istana Bogor menuju TPS sejak pukul 09.30 tadi.

Berdasarkan DPT yang terpasang di TPS 008 Gambir, Jokowi dan Iriana masing-masing mendapat nomor urut 154 dan 155, dari total 198 pemilih yang terdaftar. 

Reporter: Dian Kurniati

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Jokowi Mencoblos

10:21 WIB17 Apr

Calon presiden inkumben nomor urut 01 Joko Widodo dan istrinya Iriana tiba di TPS 008 Gambir untuk memberikan hak pilihnya.  

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Erick Thohir, sebelumnya juga mendatangi TPS 008 Gambir, tempat Jokowi akan memberikan hak pilihnya. Jokowi meninggalkan Istana Bogor menuju TPS sejak pukul 09.30 tadi.

Berdasarkan DPT yang terpasang di TPS 008 Gambir, Jokowi dan Iriana masing-masing mendapat nomor urut 154 dan 155, dari total 198 pemilih yang terdaftar. 

Reporter: Dian Kurniati

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Cawapres 02 Sudah Mencoblos

10:08 WIB17 Apr

Ma'ruf Amin bersiap mencoblos (Foto: KBR)

Cawapres nomor urut 02, Ma'ruf Amin tiba di Koja, Jakarta Utara. 

Setibanya di lokasi, ia langsung memasuki rumahnya, yang lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari TPS. Saat ini Maruf Amin sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 051, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 

Reporter: Resky Novianto

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Punya Smartphone Kan? Yuk Kawal Pemilu Sama-sama!

09:40 WIB17 Apr

Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dan komunitas KawalPemilu.org berkolaborasi membuat sistem pengawalan untuk Pemilu 2019.

Pengawalan ini diperlukan agar hasil penghitungan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) aman dari manipulasi oknum-oknum tertentu.

Demikian dijelaskan Hadar Nafis Gumay, pendiri dan peneliti senior Netgrit, dalam talkshow Ruang Publik KBR.

“Perolehan suara itu adalah inti dari suatu pemilu. Oleh karena itu kita perlu menjaganya. Menjaga dalam artian jangan sampai perolehan suara yang sudah diberikan oleh setiap pemilih di TPS itu kemudian dirubah-rubah, padahal itu sudah hasil yang betul-betul keinginan para pemilih di setiap TPS,” jelas Gumay.

Kawal Hasil Pemilu dengan Smartphone

Untuk menjaga keamanan suara hasil Pemilu, Netgrit dan KawalPemilu.org membuat sistem pengawalan sukarela yang berbasis sistem online.

Cara kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Netgrit dan KawalPemilu.org mengumpulkan dan mengajak relawan dari tiap-tiap TPS di seluruh Indonesia.

2. Para relawan diminta untuk memotret formulir C1 (hasil penghitungan suara) di TPS masing-masing dengan smartphone, kemudian mengunggah foto tersebut ke upload.kawalpemilu.org.

3. Tim dari Netgrit dan KawalPemilu.org akan mengecek foto para relawan, mengolahnya menjadi data tabulasi, kemudian menyampaikan hasilnya ke publik.

Menurut Gumay, pengawalan seperti ini penting agar pihak penyelenggara Pemilu dan publik memiliki data pembanding.

“Apa yang dikerjakan ini akan menjadi semacam alternatif penghitungan hasil suara. Kalau nanti ternyata hasil tabulasi ini kurang lebih sama dengan apa yg dikerjakan oleh KPU, tentu kita semua akan tambah yakin bahwa pemilu kita ini berjalan dengan baik. Artinya perolehan suara yg dihitung KPU itu ternyata tidak bermasalah, karena ada pihak di luar, rame-rame, warga masyarakat ikut menghitung dan hasilnya sama,” jelas Gumay.

Hasil foto para relawan juga bisa menjadi bahan masukan dan bahan pengecekan untuk KPU.

“Begitu kami lihat ternyata ada hal yang kayaknya nggak pas, fotonya ada yang keliru, hitungannya juga tidak cocok, itu kami bisa melaporkan ke KPU (misalnya) ini lho ada foto dari TPS ini, desa ini, kecamatan ini, dan seterusnya, tolong dicek,” tambah Gumay.

Kawal Hasil Pemilu dengan Unggah Foto Medsos

Gumay menyebut, sampai sekarang Netgrit dan KawalPemilu.org telah berhasil mengumpulkan relawan dari sekitar 12.000 TPS di seluruh Indonesia.

Namun demikian, Gumay berharap jumlah relawan ini akan terus bertambah.

“Ada relawan yang kami undang. Tapi pada prinsipnya semua orang bisa masuk menjadi relawan. Silakan daftar mulai hari ini, sampai hari pemungutan suara nanti (pendaftaran relawan) masih dibuka,” jelas Gumay.

Seperti disebut sebelumnya, para relawan diharap bisa mengunggah foto formulir C1 ke platform upload.kawalpemilu.org.

Relawan juga bisa mengunggah foto C1 ke media sosial (medos) masing-masing dengan hashtag #KawalPemilu atau #PantauFotoUpload.

“Nanti akan ada tim yang menyisir (foto di medos) dan mentabulasinya,” jelas Gumay.

Formulir C1 yang perlu difoto bisa dilihat di tiap-tiap TPS. Kalaupun tidak ditemukan di sana, masyarakat bisa menanyakan langsung formulir hasil penghitungan suara ke pihak penyelenggara Pemilu di TPS masing-masing.

“Memang (formulir C1) ini kemungkinan (baru ada) malam hari. Ngitungnya (hasil suara) lama. Jadi mari kita sama-sama bantu, mulai dengan mengawal suara ini. Kita gotong royong untuk menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis,” ujar Gumay.

Editor: Citra Dyah Prastuti 


Ayo ke TPS!

09:35 WIB17 Apr

Ketinggalan siaran KBR Pagi tadi pagi? 

Yuk dengarkan lagi bersama Don Brady yang mengajak kita semua untuk berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih sebagai Warga Negara Indonesia. 

http://prime.kbr.id/ayo-nyoblos  


Masyarakat Diimbau Aktif Laporkan Praktik Politik Uang

08:12 WIB17 Apr

Ilustrasi tolak politik uang

KBR, Jakarta- Peneliti senior dari  Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) atau Jaringan untuk Demokrasi dan Pemilu Berintegritas, Hadar Nafis Gumay meminta masyarakat turut aktif memerangi politik uang. Caranya kata dia, dengan segera melapor ke pengawas pemilu apabila menemukan serangan fajar jelang pencoblosan. 

“Sekali lagi yang tergampang adalah mari para warga tolak itu namanya yang main uang. Dan maju selangkah lagi, bukan hanya tolak tapi laporkan siapa itu yang melakukan. Karena sanksinya sangat jelas, kalau mereka memang ternyata terbukti melakukan politik uang, mereka bisa dibatalkan sekalipun nanti sudah dinyatakan terpilih,” ujar Hadar kepada KBR, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Peneliti senior Netgrit, Hadar Nafis Gumay menilai, pemimpin atau caleg yang terpilih karena politik uang, kemungkinan besar ke depannya akan melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi dilakukan untuk mengembalikan uang politik yang sudah dikeluarkan.

Menurut Hadar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setelah pemilu 2019 usai. Semisal dengan memberi pendidikan terhadap kader partai. Sebab menurutnya, nihilnya pendidikan ini membuat politik uang masih terjadi. Selain itu, Netgrit juga mendorong agar ada perubahan Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Partai Politik. Perubahan guna mewujudkan partai politik dan pemilu yang berintegritas.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menyebut, ada penangkapan puluhan kasus politik uang di 13 provinsi di Indonesia. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak kasus politik uang. 

Di Jawa Timur misalnya, kepolisian daerah setempat menangkap pelaku yang diduga melakukan politik uang jelang pencoblosan. Penangkapan dilakukan di Kabupaten Lamongan, Ponorogo dan Kota Surabaya. Selain menyita uang Rp1,2 miliar, pelaku yang diduga kader Partai Gerindra juga turut ditangkap. 

Selain uang, barang bukti yang ditemukan tim patroli politik uang Bawaslu se-Indonesia yaitu sembako, detergen, saldo Go-Pay atau e-money. Bawaslu akan menindaklanjuti pelanggaran politik uang tersebut melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). 

Reporter: Ryan Suhendra, Astri Septiani, Budi Prasetiyo

Editor: Sindu Dharmawan

 


Bawaslu Sebut Ada 25 Kasus Politik Uang di 13 Provinsi

06:25 WIB17 Apr

Ilustrasi aksi damai tolak politik uang di Yogyakarta, Selasa (09/04/2019). (Foto: Andreas Fitri)

KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menyebut, ada penangkapan puluhan kasus politik uang di 13 provinsi di Indonesia. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak kasus politik uang. 

Di Jawa Timur misalnya, kepolisian daerah setempat menangkap pelaku yang diduga melakukan politik uang jelang pencoblosan. Penangkapan dilakukan di Kabupaten Lamongan, Ponorogo dan Kota Surabaya. Selain menyita uang Rp1,2 miliar, pelaku yang diduga kader Partai Gerindra juga turut ditangkap. 

"Pengawas pemilu seluruh Indonesia di semua tingkatan sudah menyelenggarakan patroli pengawasan mencegah dan mengawasi praktik politik uang, Adapun total yang sudah didapatkan dari kejadian-kejadian operasi tangkap tangan atau tangkap tangan di 25 kasus politik uang itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia," kata Afifuddin di kantor Bawaslu RI, Selasa (16/4/19).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menambahkan, selain uang, barang bukti yang ditemukan tim patroli politik uang Bawaslu se-Indonesia yaitu sembako, detergen, saldo Go-Pay atau e-money. Bawaslu akan menindaklanjuti pelanggaran politik uang tersebut melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). 

Reporter: Astri Septiani, Budi Prasetiyo

Editor: Sindu Dharmawan


Polda Jatim Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Rp1 Miliar ke Gakkumdu

22:44 WIB16 Apr

KBR, Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur melimpahkan penanganan dugaan politik uang dari calon anggota legislatif ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

Dalam perkara itu, polisi menangkap dua orang calon anggota legislatif Partai Gerindra dari Kabupaten Lamongan. Polisi juga menyita barang bukti berupa uang Rp1 miliar.

Diduga uang itu untuk kegiatan politik uang atau serangan fajar Pemilu 2019.

Juru bicara Polda Jawa Timur Frans Barung Mangera mengatakan penangkapan itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. 

"Kami laporkan ke Gakkumdu, karena itu ranah politik," kata Frans, Selasa (16/4/2019). 

"Penegakan hukum terpadu dalam rangka tindak pidana pemilu. Kita serahkan Rp290 juta. Kita serahkan. Begitu juga yang Rp1 miliar, kita serahkan," kata Frans. 

Ia mengatakan, polisi menyerahkan kasus itu ke Bawaslu Jawa Timur. Polisi menunggu putusan Bawaslu, apakah kasus itu masuk pidana pemilu atau pelanggaran administrasi.

Reporter: Budi Prasetyo

Editor: Agus Luqman 


Mahfud MD: Saya Tidak Pernah Percaya Visi-Misi, Tapi Rekam Jejak!

22:40 WIB16 Apr

KBR, Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengaku tidak pernah percaya visi-misi calon anggota legislatif maupun calon presiden-wakil presiden. 

Mahfud MD mengatakan visi misi itu hanya formalitas belaka dan ada sesuatu yang disembunyikan di balik paparan "janji-janji". 

Pendiri MMD Initiative itu menyebut bahkan para calon penyelenggara negara itu belum tentu mengerti apa yang menjadi visi-misinya.

"Saya sejak dulu tidak pernah percaya pada visi-misi yang resmi disampaikan oleh kandidat. Apa itu kandidat presiden maupun DPR. Itu formalitas. Pertama, kadang kala yang buat sendiri nggak mengerti, dan kalau mengerti pun nggak dilaksanakan juga. Itu kan hanya janji semata. Pasti menyembunyikan sesuatu yang jelek," ujar Mahfud di kantor MMD Initiative, Jakarta, Rabu (16/4/2019).

Mahfud menegaskan, lebih penting mengetahui rekam jejak dari calon pemimpin, terlebih khusus calon legislatif. 

Menurut Mahfud, peran legislatif sangat penting dalam menentukan arah negara. Karena itu, dia menyarankan agar masyarakat "melek" terhadap riwayat hidup para caleg.

Meskipun begitu, dia pun menyadari jika tidak mudah mensosialisasikan rekam jejak caleg mengingat Indonesia sangat luas.

"Nah, Anda-Anda ini yang membantu. Saudara yang bermain medsos, relawan, memberi tahu kesadaran (rekam jejak) itu seluas mungkin," kata Mahfud. 

Ketika ia menjabat sebagai Ketua MK, kata Mahfud, banyak anggota DPR yang menjual undang-undang. Maka dari itu, mengecek rekam jejak merupakan sebuah keharusan.

"Banyak di antara mereka di DPR menjual undang-undang. Maksudnya, kalau ada satu rancangan undang-undang ada yang beli ada yang bayar. Oh pasal ini begini, pasal ini begini. Mereka pura-pura bertengkar kalau sidang, nanti malam mereka bertemu di hotel, lalu disepakati besok ini ya isinya," kata Mahfud. 

Sementara itu, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, 90 persen calon anggota legislatif petahana mengajukan diri kembali pada pemilu 2019 ini. 

Adnan mengingatkan fungsi DPR sangat vital-- terutama menerima dan menolak usulan anggaran. Karena itu, memilih dan menimbang calon anggota DPR harus lebih serius lagi. Sebab, kata Adnan, sudah banyak legislatif yang menyimpang dari kekuasaannya dengan terjerat pidana korupsi.

Dia menambahkan, ICW mempunyai wadah bernama rekam jejak guna menyajikan portfolio dari calon legislatif. Saat ini, sebanyak 250 informasi caleg tersedia di situs mereka, yaitu rekamjejak.net.

"Oleh karena itu, tentu dibutuhkan instrumen agar pemilih memiliki panduan untuk menentukan calon legislatifnya. Panduan itu ada banyak, salah satunya yang ICW keluarkan," terang dia.

Reporter: Ryan Suhendra

Editor: Agus Luqman 


KPU Jombang Bakar 16 Ribu Surat Suara Rusak

21:15 WIB16 Apr

KPU Jombang Bakar 16 Ribu Surat Suara Rusak

Petugas KPU Jombang memusnahkan belasan ribu surat suara rusak di halaman kantor KPU Kabupaten Jombang Jawa Timur Selasa 16-4-2019 - Foto KBR Muji Lestari

KBR, Jombang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur memusnahkan 16 ribu lebih surat suara yang teridentifikasi rusak. Surat suara itu dinyatakan rusak pada saat proses sortir dan pelipatan awal Maret lalu. 

KPU memusnahkan surat suara itu dengan cara dibakar di halaman kantor KPU Jombang, Rabu (16/4/2019). Pembakaran disaksikan anggota Bawaslu, Polres Jombang serta Kejaksaan Negeri setempat. 

Ketua KPU Jombang, Muhaimin Shofi mengatakan pemusnahan itu untuk menghindari kecurigaan kepada KPU pada saat proses pemungutan suara berlangsung. 

Shofi mengklaim saat ini tidak ada lagi surat suara rusak yang tersisa di KPU Jombang.

"Semua surat suara sudah didistribusikan. Jadi tidak ada yang tersisa di KPU. Ini untuk menghindari kecurigaan, jadi KPU memusnahkan surat suara yang rusak. Tidak ada yang tersisa di KPU, sebab yang rusak sudah kami musnahkan semua," kata Muhaimin Shofi. 

Ia menjelaskan, surat suara yang dinyatakan rusak ini antara lain karena robek, berlubang pada bagian gambar partai maupun nama caleg atau calon presiden, atau terkena tinta. Surat suara itu dianggap tidak layak dijadikan sebagai surat suara untuk pemilu 17 April.

"Seluruh yang rusak sudah diganti oleh KPU RI dan sudah kami distribusikan ke kecamatan. Oleh kecamatan diteruskan ke desa dan masing-masing TPS," kata Shofi. 

Reporter: Muji Lestari

Editor: Agus Luqman 


Bawaslu: Jabar dan Sumut Terbanyak Politik Uang Selama Masa Tenang

21:07 WIB16 Apr

KBR, Jakarta -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklaim menangkap tangan sejumlah peserta pemilu dan tim pemenangan selama masa tenang Pemilu 2019. 

Selama tiga hari, dari 14-16 April 2019, Bawaslu menemukan 25 kasus politik  uang. 

Penangkapan dilakukan melalui operasi patroli pengawasan antipolitik uang Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian di seluruh Indonesia. 

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi daerah yang terbanyak ditemukan kasus politik uang.

"Pengawas pemilu seluruh Indonesia di semua tingkatan sudah menyelenggarakan patroli pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, Total yang sudah didapatkan dari kejadian-kejadian operasi tangkap tangan atau tangkap tangan sebanyak 25 kasus politik uang. Itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia," kata Afifuddin di kantor Bawaslu RI (16/4/2019).

Afifuddin mencontohkan beberapa kasus penangkapan yang cukup besar yaitu di Tiga Binanga, Karo, Sumatera Utara. Dalam perkara itu, Bawaslu menyita barang bukti bukti berupa uang Rp190 juta. 

Kasus lain terjadi di Tapin, Kalimantan Selatan. Di perkara ini, terduganya pelaku politik uang merupakan  penyelenggara pemilu.

Selama penangkapan, kata Afiffuddin, bukti yang ditemukan beragam jenis. Mulai dari uang, detergen sehingga sembako.

Ia berharap para pelaku akan jera dan tidak ada lagi melakukan politik uang pada pemilu esok hari.

"Selanjutnya ini akan dilakukan proses. Mulai proses penindakan, pemeriksaan dan lain-lain sesuai jalur dan aturan yang berlaku. Itu akan ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu," kata Afifuddin.

Reporter: Astri Septiani

Editor: Agus Luqman 


Caleg Kena OTT Politik Uang, Gerindra: Itu Uang Saksi!

20:49 WIB16 Apr

Ilustrasi: Suap

Ilustrasi: Suap

KBR, Jakarta - Petinggi Partai Gerindra  membantah kadernya terlibat serangan fajar dan membagi-bagikan uang ke calon pemilih.

Politikus Partai Gerindra, sekaligus anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno,  Andre Rosiade mengklaim kabar serangan fajar di beberapa daerah itu tidak benar. 

Menurut Andre, pembagian uang itu ditujukan kepada saksi yang disiapkan partai. Uang itu bukan untuk masyarakat dengan tujuan membujuk untuk memilih caleg tertentu ataupun partai.

"Ini pembagian uang saksi. Sebagian caleg kami berbagi uang saksi aja ditangkap sama polisi. Padahal itu uang saksi yang dibagiin, tapi kok dibilang operasi tangkap tangan serangan fajar. Padahal bagiin uang saksi," kata Andre, saat dihubungi KBR, Selasa (16/4/2019).

Andre mengeluhkan ketimpangan hukum yang ditujukan pada kader pendukung Prabowo-Sandi. Menurut Andre, caleg dari partai pendukung kubu 02 lebih ketat diawasi Bawaslu dibanding kader pendukung capres lain dan cenderung lebih dicurigai. 

Berbeda hal dengan caleg di kubu Jokowi- Maruf, kata Andre, yang jelas melakukan pelanggaran namun tidak mendapat hukuman. Ia mencontohkan kasus surat suara tercoblos ilegal di Malaysia. Menurut Andre seharusnya caleg yang curang itu dimaksud diberi sanksi.

"Pelaku kecurangannya harus diusut Bawaslu. Tidak bisa lepas begitu saja. Caleg yang dicoblos itu harus diusut keterlibatannya. Caleg itu punya bapak Duta Besar, itu juga harus diusut keterlibatannya. Gitu lho, jangan sampai ada yang kebal hukum," kata Andre.

Ia juga meminta Bawaslu , KPU  dan kepolisian melihat dengan betul apakah penemuan amplop yang dimiliki caleg dari kubu mereka, merupakan amplop politik uang untuk masyarakat, atau sekedar imbalan untuk saksi yang ditunjuk. 

Andre mengklaim jumlah saksi yang disediakan partai pendukung Prabowo-Sandi juga tidak sedikit. 

Reporter: Dwi Reinjani

Editor: Agus Luqman


Politik Uang, Bawaslu Jatim Instruksikan Usut Dugaan di Tiga Daerah

19:51 WIB16 Apr

Ilustrasi: Tolak Politik Uang

Ilustrasi: Tolak Politik Uang (Foto: Antara)

KBR Surabaya- Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin meminta Panwaslu Kabupaten Lamongan, Ponorogo dan kota Surabaya untuk menindaklanjuti temuan dugaan politik uang di tiga lokasi tersebut.

"Kami Intruksikan Bawaslu kabupaten Lamongan, kota Surabaya dan Ponorogo untuk menindaklanjuti temuan ini agar tidak menjadi contoh pihak lain bermain money politik bermain  menjelang hari H," katanya di Mapolda Jawa Timur pada Selasa (16/4/2019).

Amin menjelaskan,  telah melakukan klarifikasi terkait temuan uang di tiga wilayah tersebut. Meski ada pengakuan adanya dana saksi, tetapi Bawaslu Jatim akan bekerja memanggil pihak terkait agar kasus itu bisa dikembangkan.

"Kami melakukan investigasi dan klarifikasi karena memang ada pengakuan dana saksi," katanya lagi.

Amin mengatakan, setelah melakukan klarifikasi, jika memang ada bukti adanya politik uang akan langsung diserahkan ke unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Kalau memang ada indikasi money politik maka dirindaklanjuti ke Gakkumdu apakah ada dana money politik. Sejauh ini kita belum menyimpulkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, ada tiga temuan dugaan money politik di tiga wilayah yakni Kabupaten Ponorogo, Lamongan dan Kota Surabaya. Sejauh ini, para terduga pelaku yang kedapatan membawa uang dalam jumlah besar itu sudah diamankan oleh Panwaslu Kabupaten/kota.

Editor: Rony Sitanggang 


Kawal Pemilu 2019

19:45 WIB16 Apr

Kantor Berita Radio (KBR) beserta 500 lebih radio jaringannya terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pemantauan dilakukan sedari dini semenjak tahapan awal pemilu dilakukan hingga hari pemungutan suara.

Pemantauan secara langsung proses itu dilakukan oleh reporter KBR di Jakarta, dan juga puluhan kontributor di berbagai daerah. Demi memastikan Pemilu Presiden dan Legislatif ini berlangsung lancar, aman, dan damai. 


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keluarkan Biaya Sendiri untuk Visum

Tantangan Dalam Reintegrasi Eks-Napiter dan Orang Yang Terpapar Paham Radikalisme

Kabar Baru Jam 15