Share This

PPATK Temukan Dana Korupsi Heli AW 101 Mengalir ke 2 Negara

"Terdapat aliran dana oleh perusahaan penyedia barang ke luar negeri, dengan nilai terbesar ke Singapura dan Inggris dengan total Rp340 miliar."

BERITA , NASIONAL

Rabu, 18 Apr 2018 21:22 WIB

Ilustrasi: Helikopter AW 101 (sumber: Setkab)

KBR, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana senilai Rp340 miliar ke Singapura dan Inggris, terkait dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland AW 101.

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, duit itu berasal dari perusahaan penyedia barang yakni PT Diratama Jaya Mandiri.

"Terdapat aliran dana oleh perusahaan penyedia barang ke luar negeri, dengan nilai terbesar ke Singapura dan Inggris dengan total Rp340 miliar yang diduga untuk pembayaran pembelian helikopter," terang Ketua PPATK Kiagus Badaruddin di Gedung DPR RI, Rabu (18/4/18). 

"Adapun transaksi ke Singapura ditujukan ke perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan penyedia barang," imbuhnya.

Atas temuan tersebut, Kiagus Badaruddin menambahkan, lembaganya telah menyerahkan hasil analisis kasus pengadaan helikopter ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, PPATK juga menyampaikan informasi transaksi keuangan ke Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Baca juga:

Berdasarkan analisis transaksi, PPATK menemukan ada selisih Rp150 miliar lebih antara dana pembayaran pengadaan helikopter dengan yang diterima perusahaan penyedia barang.

Kiagus Badaruddin menjelaskan, nilai pengadaan helikopter berdasarkan kontrak sebesar Rp514 miliar tapi diduga digelembungkan hingga Rp738 miliar. Sehingga diperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan helikopter AW 101 sebesar Rp224 miliar.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.