Share This

Pemerintah Sepakati Solusi bagi Pengungsi Ahmadiyah NTB

Pemerintah NTB dan KSP sepakat bakal membangun rumah khusus bagi jemaat Ahmadiyah yang kini mengungsi di Asrama Transito, Majeluk, Mataram. Pilihan rumah khusus adalah satu di antara tiga opsi solusi.

, NASIONAL

Rabu, 25 Apr 2018 16:37 WIB

Tempat pengungsian jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito, Mataram, NTB. (Foto: Situs Ahmadiyah.org)

KBR, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal membangun rumah susun khusus bagi jemaat Ahmadiyah yang kini mengungsi di Asrama Transito, Kelurahan Majeluk, Kota Mataram. Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengatakan, keputusan ini merupakan hasil kesepakatan pemprov dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"Itu solusi terakhir yang kami sepakati dengan Kantor Staf Presiden. Jadi Kantor Staf Presiden diskusi sama saya dan, beliau-beliau juga komunikasi dengan teman-teman Ahmadiyah," tutur Gubernur NTB Zainul di Mataram, Rabu (25/4/2018).

Meski penyebutannya rumah khusus, namun Zainul menerangkan, nantinya pola pembangunan bersifat terbuka dan berbaur dengan masyarakat lain. Sehingga, kata dia, tak terkesan eksklusif.

"Kesimpulannya adalah teman-teman Ahmadiyah ini akan direlokasi ke rumah susun. Tetapi nanti tidak sendiri, di situ bersama-sama dengan yang lain. Karena prinsipnya adalah kami ingin mengembalikan ke situasi yang normal. Harus ada perjumpaan dan tidak boleh eksklusif."

Baca juga:

Dengan begitu, Zainul berharap, interaksi antara jemaat Ahmadiyah dengan warga lain kembali seperti semula. Ia khawatir jika pembangunan rumah khusus dilakukan secara eksklusif maka akan menimbulkan persepsi lain di tengah masyarakat.

Namun begitu, Gubernur Zainul melanjutkan, lokasi pembangunan rumah khusus belum dipastikan. Sebab masih menunggu laporan, apakah akan dibangun di Kabupaten Lombok Barat atau Kota Mataram. 

Yang pasti, kata dia, pembangunan tersebut sudah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses pembangunan rumah khusus bagi jemaat Ahmadiyah ini dilakukan pada 2019 mendatang. Anggaran yang akan digunakan bersumber dari pemerintah pusat. Sementara Pemprov NTB diminta untuk menyiapkan lahan.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.