BERITA

Data Pribadi Tersebar, Pemerintah Khawatirkan Kesehatan Mental Pasien COVID-19

Data Pribadi Tersebar, Pemerintah Khawatirkan Kesehatan Mental Pasien COVID-19

KBR, Jakarta - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengkhawatirkan dampak dari tersebarnya informasi pribadi dua pasien positif terinveksi virus penyebab penyakit COVID-19.

Menurut Yurianto, kondisi itu bisa mengganggu kesehatan mental dua pasien itu. Pasien bisa merasa tidak nyaman akibat identitas mereka disebar.


Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan itu menegaskan, pemerintah akan menindak individu yang menyebarkan identitas pasien.


"Kondisinya secara fisik baik-baik, tetapi secara psikologis ini yang kita khawatirkan. Karena dia merasa tidak nyaman. Namanya sudah dikenal di mana-mana, rumahnya diketahui oleh siapa saja. Ini yang kemudian menjadi tidak nyaman. Ini jelas-jelas melanggar perundang-undangan," kata Yurianto kepada media, di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (4/2/2020).


Achmad Yurianto  memastikan saat ini kondisi kedua pasien positif terinfeksi COVID-19 yang sedang diisolasi di RSPI Sulianti Saroso berangsur membaik.


Yuri mengatakan, keduanya tidak lagi menunjukan gejala-gejala seperti demam dan sesak nafas.


"Kasus 1 dan 2 saya, sudah nggak panas. Batuk kadang-kadang, pilek juga nggak, sesak nggak," katanya.



Tegur Wali Kota Depok


Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim sudah menegur Wali Kota Depok Mohammad Idris karena membocorkan data warganya yang positif COVID-19.


Ridwan Kamil mengatakan data pasien positif virus corona harus dijaga dan dirahasiakan. Ia menjamin kejadian pembocoran data pasien corona takkan terulang.


"Itu juga saya sesalkan. Sudah saya tegur, tidak boleh lagi ada data-data dari yang terobservasi oleh siapapun, termasuk pemerintah daerah. Itu melanggar HAM, kira-kira begitu. Di luar negeri pun pasien disebutnya pakai nomor. Karena, sudah disampaikan. Semua lagi panik ya, kita maklum dulu di sisi itu. Semua lagi belajar. Nah sekarang perbaikilah mulai hari ini, besok prosedurnya tidak boleh ada data pasien, riwayatnya tersebar. Itu dilarang sekali untuk disebarkan," kata Ridwan Kamil setelah Rakor di Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3/2020).


Ridwan Kamil mengklaim pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk pusat informasi dan komunikasi COVID-19. Ia menyiapkan 52 rumah sakit daerah dan masih menghitung jumlah rumah sakit.


Menurutnya pencegahan, penanganan penyebaran virus COVID-19 terus dilakukan. Di Jawa Barat ada 23 orang dinyatakan negatif corona dan dua positif yang saat ini diisolasi di RSPI Sulianti Saroso.


"Kita membentuk namanya Pusat Informasi Komunikasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Disebut Pikobar kira-kira. Jika ada yang merasa harus dites, atau diobservasi, prosedurnya harus dilakukan disana. Mudah-mudahan tidak lagi tercerai berai lagi informasi yang kadang meresahkan," lanjutnya.


Ridwan Kamil telah menyiapkan alat-alat yang berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19 corona seperti thermal scanner, masker, hand sanitizer untuk Pemprov, terminal dan bandara.


Sebelumnya, Wali Kotak Depok Mohammad Idris mengungkap data pribadi dua pasien corona ke muka umum, saat konferensi pers yang digelar di Balai Kota Depok, Senin (2/3/2020).


Idris mengumumkan dua warganya positif terjangkit virus corona. Selain itu, ia juga membeberkan kronologi serta tempat tinggal dua warga tersebut


Editor: Agus Luqman 

  • COVID-19
  • virus corona
  • Kementerian Kesehatan
  • Kesehatan
  • data pribadi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!