Sandi Ingin Hapus UN, Ini Alasan JK Keberatan

"Di Undang-Undang Pendidikan itu pemerintah harus secara teratur mengevaluasi. Salah satunya cara mengevaluasi lewat ujian."

NASIONAL

Rabu, 20 Mar 2019 10:37 WIB

Author

Dwi Reinjani

Sandi Ingin Hapus UN, Ini Alasan JK Keberatan

Bersiap mengerjakan soal ujian saat gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 di SMAN 1 Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (12/03/2019). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Wakil Presiden Indonesia,  Jusuf Kalla, mengatakan jika Ujian Nasional (UN) dihapus, Indonesia tidak punya parameter standar pendidikan. Ia juga menyebut UN merupakan proses evaluasi untuk melihat lebih dalam masalah pendidikan yang saat ini sedang berkembang. 

Menurut JK dengan ada ujian nasional saja pendidikan di Indonesia belum bisa terpantau menyeluruh dengan baik, apa lagi jika ujian nasional dihapuskan.

"Kan itu juga ada hubungannya dengan Undang-Undang Pendidikan. Di situ, di Undang-Undang Pendidikan itu pemerintah harus secara teratur mengevaluasi. Salah satunya cara mengevaluasi lewat ujian. Mau evaluasi bagaimana, bahwa di sini daerahnya baik, di sini masih rendah tanpa ujian nasional? Kedua kita harus menjaga standar bahwa standar nasional itu di manapun di Indonesia itu, tingkat pengetahuan   lulusan SD, SMP, SMA harus mendekati nilai atau kemampuan  sesuai kurikulum yang ada," ujar JK,  di kantornya, Selasa (19/03/2019).

Sedangkan jika sistem UN diganti dengan melihat bakat yang dimiliki siswa,  JK merasa itu tidak mungkin dilakukan lantaran ada 5 juta siswa setiap tahunnya yang akan masuk sekolah.  Jika semua dilihat dengan standar bakat maka tidak akan bisa mengikuti standar yang sudah dicanangkan pemerintah. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.