Puluhan Ribu Tahanan Overstay, Ini Rekomendasi Mahkumjakpol

"Nanti disepakati kemudian ditindak lanjuti dengan langkah berikutnya mengeluarkan mereka dari lapas maupun rutan melalui mekanisme pengembalian atau mekanisme apa?"

NASIONAL

Kamis, 21 Mar 2019 12:52 WIB

Author

Heru Haetami

Puluhan Ribu Tahanan Overstay, Ini Rekomendasi Mahkumjakpol

Ilustrasi (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-   Kementerian Hukum dan HAM menyepakati tiga rekomendasi untuk   menyelesaikan permasalahan overstaying atau kelebihan masa tahanan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami optimistis   rekomendasi ini akan efektif mengakhiri masalah yang menyebabkan kelebihan kapasitas di Rutan dan Lapas itu.

"Ketika SOP nanti disepakati kemudian ditindak lanjuti dengan langkah berikutnya mengeluarkan mereka dari lapas maupun rutan melalui mekanisme pengembalian atau mekanisme apa? Tentunya SOP ini nanti strategis untuk menjadi langkah teknis operasional secara baik dan benar," kata Utami saat ditemui di gedung Ditjen Pas, Jakarta, Rabu (20/03/2019).

Ketiga rekomendasi itu dibuat dan disepakati pada Focus Group Discussion (FGD) Mahkumjakpol yang dihadiri oleh perwakilan dari Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bappenas, Ombudsman RI, dan juga Dirjen Pemasyarakatan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menyebutkan kerugian yang diambil negara akibat  over staying ini mencapai 12 miliar per bulan. Jumlah tersebut kata dia, sesuai perhitungan KPK.

"Dihitung oleh KPK jumlahnya sekitar 12 miliaran perbulan," kata Bambang di lokasi yang sama.

Kendati demikan, Bambang tidak menjelaskan secara detail berapa lama biasanya setiap tahanan mengalami overstaying atau kelebihan masa tahanan.

Berikut tiga rekomendasi yang telah disepakati pada forum Mahkumjakpol:

1. Penyusunan  peraturan  bersama  tentang  SOP  terkait  dengan pengembalian tahanan yang sudah melewati masa penahanan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan.

2. Mengintegrasikan  database  untuk  menunjang Integrated Criminal Justice Sistem (SPPT-TI).

3. Melanjutkan forum Mahkumjikpol Plus secara Iebih teknis tentang penyusunan SOP Iainnya sesuai dengab peraturan bersama

Sementara itu Juru bicara Polri, Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian   hanya menjalankan amanat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menahan tersangka yang sedang dalam proses penyidikan. Ia paham betul setiap tahunnya kapasitas rumah tahanan (rutan) semakin minim, akibat dari proses penyidikan yang panjang.

Dedi juga mengatakan tidak bisa mengubah aturan yang berlaku jika tidak melalui proses penyesuaian.

"KUHAP yang mengatur tentang masalah masa penahanan pasal 21 itu. Jadi untuk batasan-batasan waktu penahanan di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, sampai di tingkat pengadilan itu ada batasan-batasan waktunya semua kalau masalah penahanan sesuai dengan KUHAP," ujar Dedi, saat dihubungi KBR, Rabu (20/03/2019).

Menurut Dedi, saat ini langkah yang bisa diambil untuk menghindari terjadinya overstaying lebih banyak hanya dengan mempercepat proses penyidikan. Selain itu, penempatan terdakwa kasus narkotika di panti rehabilitasi dan bukan di rutan juga bisa membantu agar, rutan tidak semakin padat.

"Kasus-kasus tertentu tentang penyalah gunaan narkotika misalnya, dimana tidak ditemukan barang bukti sebagai langkah restorasi justice mereka diberi rehabilitasi, semangatnya untuk mengurangi overcapasitas. Karena setiap tahun Polri menangkap hampir 50 ribu tersangka narkotika, 13 ribu di antaranya dilakukan rehabilitasi," ujar Dedi.

 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.