Perokok Anak Meningkat, Indonesia Masih Jadi Surga Industri Rokok

“Para elit di Indonesia, selain banyak yang merokok, juga mendukung industri rokok. Ini menyebabkan perubahan kebijakan pengendalian rokok itu lambat," jelas dr. Abdillah.

RUANG PUBLIK , BERITA , NASIONAL

Selasa, 12 Mar 2019 16:02 WIB

Author

Adi Ahdiat

Perokok Anak Meningkat, Indonesia Masih Jadi Surga Industri Rokok

Ilustrasi.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes RI 2018 melaporkan bahwa jumlah perokok anak di Indonesia terus meningkat.

Kasus kesehatan yang terkait dengan kebiasaan merokok juga terus bertambah dari tahun ke tahun.

Meski begitu, nyatanya konsumsi rokok di Indonesia tetap tinggi. Bahkan sekarang Indonesia masih menjadi “surga” bagi industri rokok.

Hal tersebut disinggung dr. Abdillah Hasan, Wakil Kepala Pusat Ekonomi Bisnis dan Syariah (PEBS) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Dalam wawancara dengan KBR, dr. Abdillah menyebut bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), perjanjian internasional tentang pengendalian konsumsi rokok.

“Hanya satu negara di Asia yang belum meratifikasi FCTC. Indonesia menjadi 'surga' terakhir bagi industri rokok,” ujarnya (12/3/2019).


Rokok: Bahaya tapi Digandrungi

Menurut dr. Abdillah, rokok sudah terbukti berhubungan dengan banyak penyakit berbahaya, seperti kanker paru-paru, stroke, dan juga serangan jantung.

“Penyakit (akibat rokok) tadi katastropik. Orang yang kena tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja, dan membebani pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Kebiasaan mengonsumsi rokok juga dinilai membebani pengeluaran rumah tangga. Namun rokok tetap saja banyak dikonsumsi, bahkan oleh masyarakat miskin sekalipun.

Menurut data Bank Dunia, rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar bagi 60 persen rumah tangga miskin di Indonesia.

“Di negara lain, maksimal hanya 2 dari 10 keluarga miskin yang membeli rokok. Tapi di Indonesia, 6 dari 10 rumah tangga miskin punya pengeluaran untuk rokok. Padahal dana itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat,” singgung dr. Abdillah.


Industri Rokok: Didukung Pejabat dan Politisi

Meski merugikan kesehatan, membebani rumah tangga miskin, serta membebani pelayanan kesehatan, nyatanya rokok di Indonesia tetap saja laku keras.

Menurut dr. Abdillah hal ini disebabkan karena tidak ada kebijakan pengendalian rokok yang tegas dari pemerintah.

“Kenapa (rokok) laku keras? Karena orang bisa merokok di mana saja. Akses terhadap rokok sangat mudah, harganya sangat murah, CSR-nya banyak. Iklan rokok juga masih banyak di mana-mana,” ujar dr. Abdillah.

Ia menyebut bahwa kondisi ini sulit diubah karena para pejabat dan politisi Indonesia mendukung industri rokok.

“Para elit di Indonesia, selain banyak yang merokok, juga mendukung industri rokok. Ini menyebabkan perubahan kebijakan pengendalian rokok itu lambat. Kekuatan politik industri rokok masih kuat, sehingga berpengaruh pada pembuatan kebijakan,” tukasnya.


Baca Juga: Naikkan Harga Rokok: Kubu Jokowi Setuju, Kubu Prabowo Skeptis


Para Capres Belum Tegaskan Komitmen Soal Pengendalian Rokok

Demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dr. Abdillah menuntut pemerintah agar mengeluarkan kebijakan pengendalian rokok.

Dalam wawancara dengan KBR, ia menyebut “Kami berharap pemerintah berikutnya, entah siapapun dia, berani meratifikasi FCTC. Karena itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong kesehatan masyarakat, bukan mendorong industri rokok,” ujarnya.

Namun, menurut dr. Abdillah, komitmen tersebut belum terlihat dalam visi-misi para Capres di Pemilu 2019.

“Saya sudah membaca dokumen resmi (visi-misi para Capres). Tidak ada yang secara eksplisit menuliskan target penurunan konsumsi rokok, dan ini sangat disayangkan,” tukasnya.

Padahal menurut dr. Abdillah, pengendalian rokok merupakan poin penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).

“Di SDG tentang kesehatan, ada FCTC. Kita tidak mungkin mendukung SDG tanpa kebijakan pengendalian rokok. Tapi mengapa tidak ada hal itu dalam visi-misi Capres? Seolah-olah para Capres, siapapun itu, masih mengutamakan keberlangsungan industri rokok daripada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.