Diskriminasi Sawit, JK Dukung Boikot Produk Eropa

"Karena kalau sawit diboikot, maka akan merugikan setidak-tidaknya 15 juta para pekerja."

NASIONAL

Jumat, 22 Mar 2019 12:38 WIB

Author

Dian Kurniati

Diskriminasi Sawit, JK Dukung  Boikot  Produk Eropa

Pekerja melansir Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Pekanbaru, Riau, Rabu (20/3/2019). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung wacana yang diutarakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan untuk memboikot balik produk impor dari Eropa. Ancaman disampaikan lantaran dinilai terjadi diskriminasi produk kelapa sawit di wilayah tersebut.

JK mengatakan, pemerintah bisa bereaksi keras menyikapi boikot kelapa sawit di Eropa, karena komoditas tersebut menjadi andalan jutaan petani dan pekerja perkebunan di Indonesia. Menurutnya, diskriminasi sawit di Eropa bisa menggangu perekonomian negara, karena ekspor bakal menurun, dan daya beli petani dan pekerja perkebunan sawit akan melemah.

"Kalau itu dipaksakan, tidak bisa sawit itu dikurangi, kita juga dapat ambil tindakan yang mengurangi juga kita dengan Eropa. Karena kalau sawit diboikot, maka akan merugikan setidak-tidaknya 15 juta para pekerja. Maka mereka daya belinya turun, ekonomi kita bisa rusak, maka kita tidak beli barang Eropa. Bisa terjadi itu," kata JK di Jiexpo Kemayoran, Jumat (22/03/2019).

JK mengatakan, diskriminasi kelapa sawit bakal berdampak besar pada perekonomian negara-negara produsen komoditas tersebut, termasuk Indonesia. Meski begitu, kata JK, petani dan pekerja perkebunan akan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat diskriminasi tersebut.

JK mengklaim, pemerintah telah berusaha keras melobi Uni Eropa agar membatalkan wacana diskriminasi kelapa sawit. Kata dia, Indonesia juga mengajak negara-negara sesama produsen sawit, seperti Malaysia dan Filipina untuk meyakinkan Uni Eropa bahwa tak semua produk sawit merusak hutan. Apalagi, kata dia, pemerintah saat ini masih memberlakukan moratorium izin pembukaan lahan untuk kelapa sawit.

Sebelumnya Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darusalam, Vincent Guerend meminta Indonesia tak melakukan aksi boikot. Dia menyarankan pemerintah mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bila Uni Eropa melarang minyak sawit dan turunannya masuk ke wilayah itu.

Menurut Vincent saat berkunjuk ke Kemenlu Kamis (21/03/19), tindakan balasan dengan boikot hanya merugikan kedua pihak.  Kata dia langkah mengadu ke WTO layak ditempuh bila menolak kebijakan Uni Eropa.  


Editor: Rony Sitanggang


 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.