Share This

Koalisi Tolak Izin Perkebunan Sawit di Teluk Wondama

"Ini merupakan lahan basah tempat orang mencari nafkah,"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 23 Mar 2018 13:15 WIB

Ilustrasi: Foto udara menunjukkan hamparan pohon kelapa sawit di dalam kawasan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil Desa Lhok Raya, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan, Aceh, Sabtu (3/3). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Koalisi masyarakat sipil menyampaikan surat protes kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pemberian izin pelepasan kawasan hutan produksi konversi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Menara Wasior di Distrik Naikere dan Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Mereka meminta Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar untuk meninjau kembali dan mencabut izin yang dikeluarkan pada September 2017 lalu tersebut.

Perwakilan masyarakat Papua, Stephanus Marani mengatakan, aktivitas perkebunan sawit PT Menara Wasior akan menghilangkan kawasan hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat adat. Apalagi sebelumnya sudah ada dua perusahaan yang mengelola perkebunan sawit di sekitar kawasan tersebut.

"Sisa hutan antara semenanjung Wadeboi dan daratan sebelah yang kuasai PT Wijaya Sentosa dan Kurniatama. Di teluk ini lahan basah sisa, jadi ini kemiringan semacam lekukan yang di tengahnya ada sungai besar. Ini merupakan lahan basah tempat orang mencari nafkah," kata Stephanus di Kantor KLHK, Jumat (23/03/18).



Menurut Stephanus, kawasan yang diberikan kepada PT Menara Wasior merupakan sumber mata pencaharian masyarakat dan sumber pangan air, serta obat-obatan. Selain itu, kata Dia, di kawasan tersebut juga terdapat dusun pusaka dan tempat yang dianggap suci oleh masyarakat.

"Cuma itu yang terakhir karena di balik gunung mereka tak bisa karena cagar alam. Mungkin kalau berburu boleh tapi kalau tebang ambil sesuatu bermasalah," ujarnya.

Stephanus menambahkan, keberadaan perkebunan sawit akan merusak alam dan ekosistemnya. Ia mengatakan, potensi bencana alam di kawasan tersebut juga akan semakin besar. Ia mencontohkan, di kawasan tersebut sebelumnya telah terjadi dua kali banjir bandang sebagai akibat kerusakan hutan.

Stephanus datang ke Kantor KLHK bersama tujuh orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat Papua. Mereka sempat melakukan unjuk rasa di depan lobi utama Gedung KLHK. Selanjutnya, mereka diterima oleh staf Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK untuk menyampaikan pengaduan.

Sebelumnya, mereka pernah menyampaikan protes keras atas rencana PT Menara Wasior untuk membuat perkebunan sawit pada 2015 silam. Saat itu mereka meminta izin pelepasan kawasan hutan produksi konversi kepada perusahaan tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.