Februari-April, Dana Talangan BPJS Kesehatan Dikucurkan Tiap Bulan

"Jokowi mengklaim selama Februari-April, pemerintah secara berkala mengucurkan dana talangan tiap bulan. Dalam tiga bulan total dana talangan mencapai lebih dari Rp14 triliun. "

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo membantah pemerintah terlambat mencairkan dana talangan untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ia mengatakan pemerintah langsung menurunkan anggaran setelah mnganalisa kekurangan dan kesalahan pada defisit tersebut. Bahkan, secara berkala bantuan dana untuk BPJS Kesehatan akan cair secara berkala tahun ini.

“Awal Februari lalu sudah kita kirim Rp6,38 triliun. Jangan dipikir pemerintah telat, enggak. Sudah kita kirimkan ke BPJS. Kemudian awal Maret nanti akan kita kirim lagi Rp2,1 triliun, awal April akan kita kirimkan lagi Rp6,3 triliun. Tapi melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ya diaudit dulu. Masa langsung kirim, enak banget,” kata Jokowi, saat menghadiri kegiatan musyawarah Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Selasa (11/2/2019).

Baca juga:

• Pemerintah Tunda Evaluasi Premi BPJS Kesehatan Sampai Usai Pilpres  
• Setelah Rp4,9 Triliun, BPJS Kesehatan Minta Tambahan Bailout untuk Tambal Defisit  

Jokowi mengatakan defisit BPJS Kesehatan seharusnya bukan menjadi tanggungan pemerintah. Pemerintah hanya bertanggung jawab untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja. Sedangkan defisit BPJS Kesehatan terjadi bukan hanya karena beban PBI, melainkan juga ada faktor lainnya.

“Jangan sampai kewajiban-kewajiban pemerintah itu lantas dianggap kita lalai, enggak. PBI itu kita enggak pernah terlambat. Sehingga diharapkan semua bisa bekerja dengan baik untuk jaminan universal. Kepesertaan itu penting untuk diingatkan. Saya tahu defisit terbesar itu dari pekerja informal, kemudian yang bukan pekerja," lanjut Jokowi.

Meski begitu, Jokowi mengklaim akan terus bekerja untuk memperbaiki dan membantu menyehatkan pengelola BPJS kesehatan. Dengan begitu, yang mendapat manfaat bukan hanya masyarakat tapi juga BPJS dan rumah sakit terkait.

Ia menambahkan adanya BPJS dan kartu sehat lainnya sangat membantu masyarakat untuk mendapat jaminan kesehatan lebih baik.

Editor: Agus Luqman

• BPJS Kesehatan
• Jokowi
• Presiden Jokowi
• Kartu Indonesia Sehat
• asuransi kesehatan
• defisit anggaran
• defisit BPJS Kesehatan