(CEKFAKTA) Jokowi Klaim Hampir Tidak Ada Konflik Terkait Infrastruktur, Apa Betul?

Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi - JK (2015 - 2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria.

RUANG PUBLIK , BERITA , NASIONAL

Senin, 18 Feb 2019 11:26 WIB

Author

Adi Ahdiat

(CEKFAKTA) Jokowi Klaim Hampir Tidak Ada Konflik Terkait Infrastruktur, Apa Betul?

Aktivis dan warga menggelar aksi menolak proyek bandara Kulonprogo di depan kantor DPRD DIY, Selasa (16/1/2018). (Foto: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

KBR, Jakarta - Capres petahana nomor urut 01, Joko Widodo, mengklaim bahwa proyek-proyek infrastruktur yang berjalan di masa jabatannya minim picu konflik.

"Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa, tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta (17/02/2019).


Fakta: Konflik Agraria Meningkat Selama Periode 2015 – 2018

Ervyn Kaffah, Manajer Advokasi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) berpendapat bahwa klaim itu tidak tepat.

Dalam Presidential Debate Live Fact-Checking yang digelar di kantor Google Indonesia (17/02/2019) Ervyn menjelaskan bahwa jumlah konflik agraria meningkat signifikan selama tiga tahun terakhir.

“Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2018, luas konflik agraria tahun 2009 sampai 2019 mencapai 8,9 juta hektar. Jumlah konflik meningkat signifikan selama tahun 2015 - 2018 dibandingkan 2010 - 2014,” terang Ervyn.

Hal senada dikonfirmasi oleh Adhityani Putri, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah.

Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan, “Pembebasan lahan untuk pembangunan infratruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat. Contoh adalah kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat. Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan," jelasnya.

Iqbal Damanik, penelilti dari Auriga juga berpandangan sama.

“Tidak benar bahwa pembangunan infrastruktur tidak menyebabkan konflik. Berdasarkan catatan tahunan KPA 2017 maupun 2018, konflik akibat infrastruktur justru menempati posisi ketiga ketimbang pembangunan di bidang sumber daya alam lainnya," terang Iqbal.

Menurut data yang dihimpun Iqbal, sepanjang tahun 2017 saja ada 199 konflik agraria yang terkait sektor properti, 94 konflik terkait infrastruktur, 78 konflik terkait pertanian, 30 konflik terkait kehutanan, dan 22 konflik terkiat pertambangan.

“Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015 sampai 2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara tahun 2018 konflik lahan terkait infrastrukut dicatat sejumlah 16 kasus,” jelas Iqbal.

Menurut catatan Iqbal, salah satu konflik tragis terjadi pada kasus pembangunan geotermal di Gunung Talang, Solok Selatan, Sumatera Barat. Iqbal menyebut, “Konflik yang terjadi menyebabkan masyarakat Gunung Talang berhadapan dengan hukum dan sudah ada yang dipenjara,” ujarnya.

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.