Share This

Peserta Pilkada Berstatus Tersangka, Mendagri Ikuti Keputusan KPU

"Ada calon yang ikut pilkada, calonnya ditahan, dan dia menang mutlak. Terpaksa kami lantik. Begitu kami lantik, besoknya ada putusan pengadilan dia bersalah, ya langsung kita berhentikan."

BERITA , NASIONAL

Selasa, 13 Feb 2018 13:55 WIB

Menteri Dalam Negeri Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan tersangka kasus korupsi lolos persyaratan Pilkada dan menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2018. 

Tjahjo Kumolo mengatakan aturan hukum KPU yang jadi landasan verifikasi itu sudah berlaku tetap (ajeg). Sehingga, kata Tjahjo, status 'tersangka' itu masih dalam proses berkelanjutan dan bukan berupa ketetapan.

"Undang-undang yang dijabarkan melalui peraturan KPU, bahwa partai politik bisa menarik calon peserta pilkada sepanjang dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejumlah kepala daerah bisa berstatus tersangka walaupun ditahan, tetapi belum ada kekuatan hukum tetap. Sebagaimana aturan KPU, ya saya ikut apa yang diputuskan KPU," kata Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Tjahjo Kumolo mengatakan peserta pilkada berstatus tersangka tidak perlu dipermasalahkan. Berdasarkan pengalaman yang dilalui Kemendagri, ketika menghadapi kasus seperti itu sikapnya sama. Begitu ada putusan tetap dari pengadilan, maka Mendagri turun tangan sesuai ketentuan hokum.

"Ada calon yang ikut pilkada, calonnya ditahan, dan dia menang mutlak. Terpaksa kami lantik. Begitu kami lantik, besoknya ada putusan pengadilan dia bersalah, ya langsung kita berhentikan," jelas Tjahjo.

Beberapa pejabat daerah peserta pilkada jadi tersangka korupsi oleh KPK seperti Marianus Sae Bupati Ngada NTT dan Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang Jawa Timur.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.