Share This

Cegah Tarif Listrik Naik, PLN Minta Pemerintah Beri Batubara Harga Khusus

"Jangan sampai kita punya batubara dijual semua, kan nanti repot sekali buat kita buat Indonesia, untuk PLN."

BERITA , NASIONAL

Kamis, 01 Feb 2018 14:23 WIB

Author

Dian Kurniati

Cegah Tarif Listrik Naik, PLN Minta Pemerintah Beri Batubara Harga Khusus

Ilustrasi: Tambang batubara (foto: Antara)

KBR, Jakarta- PT PLN (persero) memastikan tarif listrik tak akan naik, meski harga batubara dunia hampir mencapai USD 100 per metrik ton, dari yang awalnya hanya USD 60 per metrik ton. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan,  telah meminta pemerintah agar penetapan harga khusus untuk batubara bagian dalam negeri atau batubara domestic market obligation (DMO).
berkata, harga batubara yang mahal membuat biaya produksi listrik.

"Masalah batubara, kami mohon untuk dapat diberikan DMO, domestic market obligation, dengan persentase yang pasti untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai kita punya batubara dijual semua, kan nanti repot sekali buat kita buat Indonesia, untuk PLN. Karena bahan baku PLN 60 persen batu bara. Dan harganya juga, mudah-mudahan harganya diturunkan," kata Sofyan di komplek Istana Kepresidenan, Kamis (01/02/2018).

Menurut Sofyan, harga batubara dunia yang mencapai USD 95,5 per metrik ton sepanjang tahun 2017 sangat memberatkan, karena harga idealnya hanya USD 60 metrik ton. Menurut Sofyan, batubara yang menjadi sumber daya milik negara, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dengan prinsip tersebut, kata dia, negara juga berhak mengatur harga khusus untuk PLN yang menjadi penyedia listrik untuk rakyat. 

Menurutnya, konsumsi batubara PLN yang sebesar 80 hingga 90 juta ton, hanya seperempat total produksi dalam negeri yang mencapai 470 juta ton. Dengan demikian, perusahaan pertambangan akan tetap untung karena pangsa pasarnya tetap ekspor dan mengikuti harga batubara dunia.

Sofyan mengatakan, DMO batubara tersebut sangat penting agar tarif listrik tak naik, yang akhirnya memberatkan rumah tangga dan industri. Kata dia, DMO tersebut rencananya dilakukan Januari lalu, tetapi harus molor hingga bulan ini. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.