BERITA

PUPR: Pembebasan Lahan Sungai Mandek Sejak Anies Jadi Gubernur

""Masalahnya di DKI Jakarta di gubernurnya, bukan di kita (PUPR). Jadi itu kan domainnya dia (Gubernur DKI Jakarta), dia yang bebaskan lahan, tanggung jawabnya dia.""

KBR, Jakarta - Pengendalian banjir Jakarta membutuhkan serangkaian program terpadu. Salah satunya berupa normalisasi sungai.

Namun, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai mandek sejak 2017, tepatnya sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firdaus Ali.

"Masalahnya di DKI Jakarta di gubernurnya, bukan di kita (PUPR). Jadi itu kan domainnya dia (Gubernur DKI Jakarta), dia yang bebaskan lahan, tanggung jawabnya dia," terang Firdaus kepada KBR, Kamis malam (2/1/2019).

Firdaus pun menegaskan, jika proses pembebasan lahan untuk normalisasi sungai itu tak kunjung berjalan, pemerintah pusat akan ikut turun tangan.

Berita Terkait: Kementerian PUPR: Normalisasi Sungai Terkendala Pembebasan Lahan

Kementerian PUPR Masih Membangun Waduk

Firdaus Ali menjelaskan saat ini Kementerian PUPR masih dalam proses membangun Waduk Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Dua waduk itu diharapkan bisa mengurangi beban air yang masuk ke Jakarta, dan dengan begitu mengurangi risiko banjir dalam skala besar.

"Pekerjaan fisik (waduk) sudah berlangsung saat ini. Mudah-mudahan awal tahun depan rampung dan berfungsi, bisa memiliki kapasitas total tampung 8,2 juta meter kubik. Ini akan signifikan sekali membantu untuk mengurangi beban air lintasan yang masuk ke Jakarta," kata Firdaus kepada KBR, Kamis (2/1/2020).

Tapi, Firdaus menambahkan, keberadaan waduk ini harus didukung dengan adanya aliran sungai di Jakarta yang memadai. 

"Jadi, kalau waduk itu selesai, kemudian normalisasi dikerjakan, at least 30 persen beban (aliran air) yang masuk ke DKI bisa kita kurangi," katanya.

Editor: Agus Luqman

• Anies Baswedan
• banjir jakarta
• DKI Jakarta
• normalisasi sungai