KBR, Jakarta- Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong meminta pemerintah Indonesia menyederhanakan sejumlah regulasi demi melancarkan investasi.
“Khususnya di penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja,” kata PM Lee kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam pertemuan di Istana Presiden Singapura, seperti dilansir situs Kemendagri, Rabu (15/1/2020).
Pertemuan tersebut dilakukan di sela kunjungan Mendagri Tito ke Singapura. Sebelumnya, Mendagri Tito menerima penghargaan The Distinguished Service Order (DSO) dari Presiden Singapura YM Halimah Yakob.
Berita Terkait:
- RUU Cipta Lapangan Kerja Hampir Selesai, Tapi Serikat Buruh Tak Setuju
- Serikat Buruh: Upah per Jam Bisa Bikin Pengusaha Tak Bayar UMP
PM Lee berharap Mendagri Tito tetap berperan mempererat kerja sama antara Indonesia-Singapura di masa depan.
“Indonesia adalah negara yang besar yang kaya dengan sumber daya alam dan memiliki potensi besar menjadi lokasi industri manufaktur di masa depan. Indonesia terletak di lokasi strategis dan kedua negara memiliki sejarah persahabatan yang panjang,” kata PM Lee.
“Kami sangat yakin bahwa Anda akan dapat tetap memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Singapura, seperti Anda lakukan dengan sangat baik saat Anda menjabat Kapolri dengan Kepolisian Singapura,” ujar PM Lee kepada Mendagri Tito.
Merespons hal tersebut, Mendagri Tito berjanji menyanggupi permintaan PM Lee.
Bekas Kapolri ini juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Singapura terus meningkatkan investasi di Indonesia, termasuk dalam rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Editor: Sindu Dharmawan
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," 
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"