BERITA

Menteri PUPR: Normalisasi atau Naturalisasi, Intinya Perlu Pelebaran Sungai

""Namanya normalisasi maupun naturalisasi (sungai) kan sudah banyak dibahas, semuanya butuh dilebarkan.""

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) dalam acara peresmian Bendung Kamijoro, Kulonprogo, D.I Yogyakarta, Selasa (31/12/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Untuk mencegah banjir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan sungai-sungai di kawasan Jakarta dan sekitarnya perlu dilebarkan.

"Namanya normalisasi maupun naturalisasi (sungai) kan sudah banyak dibahas, semuanya butuh dilebarkan," kata Basuki di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Di samping pelebaran sungai, Menteri PUPR sudah menyiapkan sejumlah skema untuk pencegahan banjir Jakarta.

"Bagian hulu, kami meneruskan pembangunan bendungan yang kita percepat, tahun ini harus sudah jadi, karena tanahnya hampir seluruhnya bebas, 90 persen lebih di daerah Sukamahi dan Ciawi," jelas Basuki.

Berita Terkait: PUPR: Pembebasan Lahan Sungai Mandek Sejak Anies Jadi Gubernur

Kementerian PUPR juga berencana membuat lebih banyak penampungan air seperti di Kanal Banjir Timur (KBT) Kelapa Gading, Jakarta Utara, lantas membuat sodetan dari Sungai Ciliwung ke KBT untuk mengurangi banjir.

Namun, sama seperti normalisasi sungai, menurut Basuki pembuatan sodetan juga itu terkendala pembebasan lahan yang berada di bawah wewenang Pemprov DKI Jakarta.

"Kami tidak bisa turun untuk sosialisasi. Percepatan pembebasan lahan tergantung, struktural PU, non-struktural Pemprov (DKI Jakarta)," kata Basuki.

Editor: Agus Luqman

banjir jakarta
banjir jabodetabek
normalisasi sungai
mitigasi bencana

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!