KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga ada tindak korupsi besar di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Mahfud MD juga menduga ada keterlibatan pejabat militer di dalamnya.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri, mungkin tidak kalah fantastis dengan Jiwasraya, di atas Rp10 triliun. Asabri itu punya orang kecil, polisi, tentara yang pangkatnya kecil itu. Banyak yang nggak punya rumah. Dulu kita bentuk Yayasan Asabri itu, negara yang mengurus. Itu untuk orang kecil. Dulu ada kasusnya dan sudah diadili, kok sekarang muncul lagi dengan jumlah yang sangat besar,” ujar Mahfud saat wawancara pers, Jumat (10/1/2020).
“Kemudian saya dengar selintas dari pejabat yang berwenang, kayaknya iya (ada keterlibatan pejabat militer). Nah, kalau iya, jangan didiamkan, mari kita giring. Ndak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari Istana. Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah perintahkan gebukin yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi,” katanya lagi.
Kementerian BUMN Selidiki Asabri
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN) kini tengah menyelidiki kondisi keuangan PT Asabri.
"Kami di Kementerian masih pelajari. Nanti setelah kita pelajari, kita akan jelaskan ke Pak Mahfud kondisinya bagaimana gitu. Potensi (tindak korupsi) ada, tapi kan kita lagi pelajari sebesar apa, apakah masih lebih baik daripada Jiwasraya atau nggak. Namanya juga yang begitu kan nggak bisa cepat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada KBR, Minggu (12/1/2020).
Menurut Arya, laporan keuangan perusahaan BUMN memang kerap bermasalah, dibuat seakan-akan mengalami keuntungan padalah keuangan internal perusahaan buruk.
"Ya ini kan sebenarnya banyak terjadi, mereka di-window dressing, memperbaiki laporan keuangan. Itu yang membuat Kementerian BUMN, baik waktu sebelumnya, waktu zamannya Bu Rini, atau sebelumnya juga, itu banyak yang nggak lihat (kondisi keuangan) yang sebenarnya," kata Arya.
"Mulai terbongkar ya, ketika mulai ada keluhan dari masyarakat juga. Kayak Jiwasraya, ada keluhan dari masyarakat, akhirnya kita lihat, kita teliti lebih lanjut, ternyata memang laporan keuangannya yang dia manipulasi," lanjutnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun berjanji kementeriannya akan memperketat pengawasan internal dan menguatkan posisi komisaris perusahaan BUMN.
Editor: Agus Luqman