KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga ada tindak korupsi besar di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Mahfud MD juga menduga ada keterlibatan pejabat militer di dalamnya.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri, mungkin tidak kalah fantastis dengan Jiwasraya, di atas Rp10 triliun. Asabri itu punya orang kecil, polisi, tentara yang pangkatnya kecil itu. Banyak yang nggak punya rumah. Dulu kita bentuk Yayasan Asabri itu, negara yang mengurus. Itu untuk orang kecil. Dulu ada kasusnya dan sudah diadili, kok sekarang muncul lagi dengan jumlah yang sangat besar,” ujar Mahfud saat wawancara pers, Jumat (10/1/2020).
“Kemudian saya dengar selintas dari pejabat yang berwenang, kayaknya iya (ada keterlibatan pejabat militer). Nah, kalau iya, jangan didiamkan, mari kita giring. Ndak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari Istana. Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah perintahkan gebukin yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi,” katanya lagi.
Kementerian BUMN Selidiki Asabri
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN) kini tengah menyelidiki kondisi keuangan PT Asabri.
"Kami di Kementerian masih pelajari. Nanti setelah kita pelajari, kita akan jelaskan ke Pak Mahfud kondisinya bagaimana gitu. Potensi (tindak korupsi) ada, tapi kan kita lagi pelajari sebesar apa, apakah masih lebih baik daripada Jiwasraya atau nggak. Namanya juga yang begitu kan nggak bisa cepat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada KBR, Minggu (12/1/2020).
Menurut Arya, laporan keuangan perusahaan BUMN memang kerap bermasalah, dibuat seakan-akan mengalami keuntungan padalah keuangan internal perusahaan buruk.
"Ya ini kan sebenarnya banyak terjadi, mereka di-window dressing, memperbaiki laporan keuangan. Itu yang membuat Kementerian BUMN, baik waktu sebelumnya, waktu zamannya Bu Rini, atau sebelumnya juga, itu banyak yang nggak lihat (kondisi keuangan) yang sebenarnya," kata Arya.
"Mulai terbongkar ya, ketika mulai ada keluhan dari masyarakat juga. Kayak Jiwasraya, ada keluhan dari masyarakat, akhirnya kita lihat, kita teliti lebih lanjut, ternyata memang laporan keuangannya yang dia manipulasi," lanjutnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun berjanji kementeriannya akan memperketat pengawasan internal dan menguatkan posisi komisaris perusahaan BUMN.
Editor: Agus Luqman
"Kita harus bekerja sama menekan laju penyebarannya," 
CVR adalah satu bagian dalam black box yang merekam percakapan antara pilot dan kopilot selama berada di kokpit. Saat ini, tim baru menemukan baterai dan casing dari kotak tersebut.
"Saudara, Saudari terkasih, saya ingin ungkapkan kedekatan saya dengan warga Sulawesi di Indonesia. Saya mendoakan mereka yang meninggal, yang luka-luka, dan juga yang kehilangan rumah atau pekerja."
"Pengaturan PSBB bagi hotel dan restoran mesti diperlunak seperti misalnya jam kerja dan prosedur operasi." 
"Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan." 
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina. 
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara," 
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
“Banyumas yang rencananya vaksinasi akan mulai dilaksanakan pada 14 Januari 2021 ini, digeser menjadi pertengahan Februari tahun 2021 ini."
