KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga ada tindak korupsi besar di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Mahfud MD juga menduga ada keterlibatan pejabat militer di dalamnya.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri, mungkin tidak kalah fantastis dengan Jiwasraya, di atas Rp10 triliun. Asabri itu punya orang kecil, polisi, tentara yang pangkatnya kecil itu. Banyak yang nggak punya rumah. Dulu kita bentuk Yayasan Asabri itu, negara yang mengurus. Itu untuk orang kecil. Dulu ada kasusnya dan sudah diadili, kok sekarang muncul lagi dengan jumlah yang sangat besar,” ujar Mahfud saat wawancara pers, Jumat (10/1/2020).
“Kemudian saya dengar selintas dari pejabat yang berwenang, kayaknya iya (ada keterlibatan pejabat militer). Nah, kalau iya, jangan didiamkan, mari kita giring. Ndak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari Istana. Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah perintahkan gebukin yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi,” katanya lagi.
Kementerian BUMN Selidiki Asabri
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN) kini tengah menyelidiki kondisi keuangan PT Asabri.
"Kami di Kementerian masih pelajari. Nanti setelah kita pelajari, kita akan jelaskan ke Pak Mahfud kondisinya bagaimana gitu. Potensi (tindak korupsi) ada, tapi kan kita lagi pelajari sebesar apa, apakah masih lebih baik daripada Jiwasraya atau nggak. Namanya juga yang begitu kan nggak bisa cepat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada KBR, Minggu (12/1/2020).
Menurut Arya, laporan keuangan perusahaan BUMN memang kerap bermasalah, dibuat seakan-akan mengalami keuntungan padalah keuangan internal perusahaan buruk.
"Ya ini kan sebenarnya banyak terjadi, mereka di-window dressing, memperbaiki laporan keuangan. Itu yang membuat Kementerian BUMN, baik waktu sebelumnya, waktu zamannya Bu Rini, atau sebelumnya juga, itu banyak yang nggak lihat (kondisi keuangan) yang sebenarnya," kata Arya.
"Mulai terbongkar ya, ketika mulai ada keluhan dari masyarakat juga. Kayak Jiwasraya, ada keluhan dari masyarakat, akhirnya kita lihat, kita teliti lebih lanjut, ternyata memang laporan keuangannya yang dia manipulasi," lanjutnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun berjanji kementeriannya akan memperketat pengawasan internal dan menguatkan posisi komisaris perusahaan BUMN.
Editor: Agus Luqman
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," 
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"
"Ada perlengkapan proteksi diri khusus, kita siapkan dan saat ini pasiennya sudah ada di ruangan isolasi rawat inap,”