BERITA

Konflik Natuna, Pemerintah Yakin Dapat Dukungan Internasional

""Komunikasi terus kita lakukan. Apa yang kita sampaikan ini adalah hal-hal yang sifatnya prinsipil, yang pasti akan didukung oleh dunia internasional.""

KBR, Jakarta-  Pemerintah meyakini akan mendapat banyak dukungan dari internasional untuk melawan pencurian ikan oleh kapal Cina di perairan Natuna, yang merupakan zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut isu perairan di Natuna tersebut sebagai hal prinsip yang akan didukung oleh semua negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata dia, pemerintah akan terus meminta pemerintah Cina patuh pada konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) tahun 1982 tersebut.

"Kita terus melakukan, tentunya komunikasi. Komunikasi terus kita lakukan. Apa yang kita sampaikan ini adalah hal-hal yang sifatnya prinsipil, yang pasti akan didukung oleh dunia internasional. Karena prinsip-prinsip tersebut di-adopt oleh UN convention, dan merupakan kewajiban, untuk tunduk pada artikel-artikel dan prinsip-prinsip yang ada di UNCLOS 1982," kata Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (06/01/2020).

Retno mengatakan, Direktur Jenderal Asia Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, akan bertemu Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian, sore ini, untuk membicarakan isu perairan Natuna. Meski tak menjelaskan detail strategi pemerintah mempertahankan ZEE di perairan Natuna, Retno berkata, jalur diplomasi dengan Chna akan terus dilakukan.

Retno juga menyebut isu perairan Natuna bukan hal harus harus dikompromikan, karena jelas menjadi hal berdaulat Indonesia. Ia berkata, Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak nine dash-line dari Cina, karena bukan melalui konvensi hukum laut di bawah PBB 

Editor: Rony Sitanggang

• penenggelaman kapal
• ilegal fishing
• pencurian ikan
• menteri kelautan dan perikanan
• Natuna
• cina