Demo RUU Bermasalah Makan Korban, Komnas HAM Duga Polisi Langgar Prosedur

"Tidak dipatuhinya prosedur dalam pengamanan aksi massa pada malam hari oleh kepolisian, sehingga terdapat korban luka dan meninggal dunia."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 09 Jan 2020 14:58 WIB

Author

Astri Septiani, Adi Ahdiat

Demo RUU Bermasalah Makan Korban, Komnas HAM Duga Polisi Langgar Prosedur

Anggota Polri bentrok dengan mahasiswa saat unjuk rasa tolak RUU bermasalah di Kantor DPRD Jambi, Senin (30/9/2019). (Foto: ANTARA/Wahdi Septiawan)

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa demonstrasi RUU bermasalah di sejumlah wilayah Indonesia pada 24-30 September 2019.

Dugaan itu meliputi pelanggaran hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak anak, hak atas rasa aman, dan hak atas kesehatan.

"Berdasarkan temuan Komnas HAM ada 5 orang korban meninggal dunia, 2 orang korban luka, dan belasan jurnalis yang jadi korban kekerasan," ungkap Hairansyah, Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pencari Fakta Peristiwa 24-30 September di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Komnas HAM juga menemukan dugaan adanya polisi yang melanggar prosedur pengamanan.

"Tidak dipatuhinya prosedur dalam pengamanan aksi massa pada malam hari oleh kepolisian, sehingga terdapat korban luka dan meninggal dunia," ujar Hairansyah.

"Dugaan pelanggaran Protap Polri, penggunaan kekerasan dalam upaya akses mendapatkan perlindungan, pembatasan akses terhadap terduga pelaku, lambannya penanganan medis, dan terbatasnya akses bantuan hukum."

"Lalu kemudian ketidaksiapan Polri dan pemda dalam antisipasi fasilitas kesehatan dalam penanganan aksi massa," lanjutnya.


Berita Terkait:


Rekomendasi Komnas HAM untuk Presiden, DPR, dan Polri

Berdasarkan temuan-temuan tadi, Komnas HAM memberi rekomendasi untuk sejumlah pejabat terkait.

Untuk Presiden dan Ketua DPR, Komnas HAM meminta pemangku kebijakan dilibatkan untuk memfasilitasi unjuk rasa, memastikan penegakkan hukum oleh kepolisian, dan pemulihan terhadap korban secara materil dan imateriil.

Untuk Polri, Komnas HAM meminta penegakkan hukum bagi anggota Polri yang terbukti melanggar HAM, melakukan penyelidikan terhadap korban, dan melakukan evaluasi penanganan aksi massa.

"Komnas HAM juga meminta jaminan akses peliputan dan perlindungan terhadap jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Hairansyah.

Terakhir, Komnas HAM merekomendasikan agar kepala daerah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi layanan kesehatan saat unjuk rasa.

"Dan juga mendorong proses pemulihan trauma pada korban, khususnya anak," tambah Hairansyah.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Dorong Penggunaan Medis, PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika Paling Berbahaya

Liburan di Rumah Aja! #coronamasihada

Eps9. Bijak Energi

Menanti Nasib Ekspor Benur

Kabar Baru Jam 7