KBR, Jakarta - BPJS Kesehatan mencatat hingga akhir Desember tahun lalu, lebih dari 350 ribu peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri di kelas I dan II telah turun kelas.
Juru bicara BPJS Kesehatan M Iqbal Annas Maruf mengatakan perubahan kelas yang diajukan oleh masyarakat, merupakan hak dari peserta yang disesuaikan dengan kemampuan membayar individu setiap bulannya.
BPJS Kesehatan, kata Iqbal, terus memfasilitasi peserta yang ingin mengajukan penurunan kelas.
"Di periode November-Desember 2019, kelas I yang turun kelas sebanyak 153.466 atau 3,53 persen. Di kelas II ada 219.458 atau 3,32 persen. Jadi kita bisa melihat, sebetulnya instrumen kebijakan yang diberikan BPJS kesehatan terkait dengan perubahan kelas itu, digunakan sepenuhnya oleh masyarakat yang memang disesuaikan dengan membayarnya," ucap M Iqbal Annas, usai mengikuti Rapat Koordinasi JKN di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Annas Maruf mengatakan BPJS kesehatan senantiasa membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin turun kelas, agar program JKN bisa berjalan secara berkelanjutan.
Ia pun mendorong agar para peserta yang telah turun kelas dan akan berencana turun kelas, agar berkomitmen rutin membayar iuran setiap bulannya, sehingga pelayanan kesehatan terus bisa diakses oleh masyarakat.
"Yang ingin kita dorong adalah program JKN ini bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh masing-masing pihak. Kalau tidak mampu dan miskin dibayar oleh negara maka, dalam merubah kelas itu di dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka membayar dengan rutin, jadi program ini bisa berkelanjutan dan dapat diakses oleh masyarakat," ujar Iqbal.
"Total PBPU sekitar 30 jutaan ada di kelas I, II, dan III. Tidak terlalu banyak soal perubahan kelas ini," tambahnya.
Sebelumnya, rapat koordinasi antar Kementerian memutuskan bahwa iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan akan tetap naik, sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Hal itu, telah ditetapkan melalui pengumuman resmi dari Menko PMK Muhadjir Effendy dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
Editor: Agus Luqman
BPJS Kesehatan: 350 Ribu Peserta Mandiri Kelas I dan II Turun Kelas
"Total PBPU sekitar 30 jutaan ada di kelas I, II, dan III. Tidak terlalu banyak soal perubahan kelas ini."
Warga mengantre di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020). (Foto: ANTARA/Nova Wahyudi)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Proyek Revitalisasi Monas, Ini Alasan Mensesneg Minta Dihentikan
"Kita surati aja. (Kapan mau nyuratin?) Secepatnya,” Virus Corona Novel, Menkes Terawan Pastikan 200 Lebih WNI di Wuhan Sehat
"Tidak ada dibuat-buat laporan Kemlu, saya malah jadi senang bahwa itu bukti bahwa mereka itu tetap sehat di tengah yang lain sakit kita tetap sehat," Polri Bentuk Satgas Pilkada Serentak
"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah."Kemenkes Catat 13 Orang yang Diamati, 11 Negatif Corona
"Dua masih dilakukan pemeriksaan mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Ingat ya aku ngomongin people under observation bukan Novel Corona," Sunda Empire, Polisi Periksa 5 Saksi
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"Eksepsi Ditolak, Kuasa Hukum Tapol Papua: Sudah Diduga Dari Awal
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Mendelegitimasi HAM
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.Yasonna: Saya Belum Tolol Untuk Rintangi Penyidikan
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.KKP: Thermo Scanner Belum Tentu Bisa Deteksi Virus Corona
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.Ketua KPK Evaluasi 366 Kasus Dugaan Korupsi, Akan Ada Kasus yang Dihentikan?
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."Mungkinkah Indonesia Bebas Kusta?
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.Lokataru: Jokowi Suporter Koruptor
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."Menkes Fokuskan Pencegahan Virus Corona Wuhan di Bandara dan Pelabuhan
"Leading sector ya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), karena yang akan tahu mau dibawa kemana, RS rujukan yang sudah ditentukan di mana, untuk dilakukan SOP pemeriksaan secara ketat."DPR: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tak Penting
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."Ini Alasan Ketua KPK Belum Berhasil Tangkap Harun Masiku
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.Rommy Eks-Ketua PPP Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Ajukan Banding
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dubes Arab : Tambahan Kuota Haji Tunggu Proyek Perluasan di Arab Rampung
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besarMasih Angkat Honorer, KemenPAN-RB Akan Berikan Sanksi
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi manaKonflik Nduga Tak Kunjung Usai, Peneliti LIPI Duga Ada Kepentingan Bisnis
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."AJI: Upah Layak Jurnalis Rp8,7 Juta per Bulan
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Apa Artinya?
Kabar Baru Jam 15
Kabar Baru Jam 14
Kabar Baru Jam 13