KBR, Jakarta - BPJS Kesehatan mencatat hingga akhir Desember tahun lalu, lebih dari 350 ribu peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri di kelas I dan II telah turun kelas.
Juru bicara BPJS Kesehatan M Iqbal Annas Maruf mengatakan perubahan kelas yang diajukan oleh masyarakat, merupakan hak dari peserta yang disesuaikan dengan kemampuan membayar individu setiap bulannya.
BPJS Kesehatan, kata Iqbal, terus memfasilitasi peserta yang ingin mengajukan penurunan kelas.
"Di periode November-Desember 2019, kelas I yang turun kelas sebanyak 153.466 atau 3,53 persen. Di kelas II ada 219.458 atau 3,32 persen. Jadi kita bisa melihat, sebetulnya instrumen kebijakan yang diberikan BPJS kesehatan terkait dengan perubahan kelas itu, digunakan sepenuhnya oleh masyarakat yang memang disesuaikan dengan membayarnya," ucap M Iqbal Annas, usai mengikuti Rapat Koordinasi JKN di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Annas Maruf mengatakan BPJS kesehatan senantiasa membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin turun kelas, agar program JKN bisa berjalan secara berkelanjutan.
Ia pun mendorong agar para peserta yang telah turun kelas dan akan berencana turun kelas, agar berkomitmen rutin membayar iuran setiap bulannya, sehingga pelayanan kesehatan terus bisa diakses oleh masyarakat.
"Yang ingin kita dorong adalah program JKN ini bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh masing-masing pihak. Kalau tidak mampu dan miskin dibayar oleh negara maka, dalam merubah kelas itu di dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka membayar dengan rutin, jadi program ini bisa berkelanjutan dan dapat diakses oleh masyarakat," ujar Iqbal.
"Total PBPU sekitar 30 jutaan ada di kelas I, II, dan III. Tidak terlalu banyak soal perubahan kelas ini," tambahnya.
Sebelumnya, rapat koordinasi antar Kementerian memutuskan bahwa iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan akan tetap naik, sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Hal itu, telah ditetapkan melalui pengumuman resmi dari Menko PMK Muhadjir Effendy dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
Editor: Agus Luqman
BPJS Kesehatan: 350 Ribu Peserta Mandiri Kelas I dan II Turun Kelas
"Total PBPU sekitar 30 jutaan ada di kelas I, II, dan III. Tidak terlalu banyak soal perubahan kelas ini."
Warga mengantre di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020). (Foto: ANTARA/Nova Wahyudi)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Vaksinasi Covid-19 Satgas Sudah Lebih 146 Ribu Nakes
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,” Pengembangan Vaksin Merah Putih ini Alasan Menristek Dorong banyak Metode
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,” Banjir Kalsel Mulai Surut
Kapal ADRI 50 juga mengangkut personel TNI, bahan-bahan logistik, peralatan rumah sakit lapangan, serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.Kemendag Klaim Stok Daging Sapi Aman
PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, Jawa Barat memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17 ribu tonPPKM Satgas Covid-19 Minta Pemda Aktif Intervensi
"Hasil monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong."Pemerintah Siapkan Aturan Vaksinasi Covid-19 Mandiri
"Sedang dipersiapkan regulasinya, karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu," Angka Kasus Covid Masih Tinggi Pemerintah Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari
"Dari data-data yang ada, bahwa di 72 Kabupaten/Kota itu masih ada beberapa, mulai penurunan tapi kurvanya masih belum turun ke bawah,"Pandemi Covid-19 Menkes Targetkan Lansia dan Pekerja Layanan Publik Divaksin Mulai Maret
"Kemudian public workers Maret-April 17 juta, di akhir public workers masuk ke lansia itu sekitar 25 juta," Realisasi Vaksinasi Covid-19 Selesai Setahun Jokowi Kita Punya Kekuatan
"Ini hitung-hitungan ada 30.000 vaksinator, satu hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin. Sehari berarti sudah hampir satu juta." PUPR Sebut Perbaikan Dua Jembatan Di Kalsel Selesai Hari Ini
Jembatan sementara tersebut dibuat untuk menggantikan jembatan Mataraman dan Tanah Laut Tabanio yang putus, saat banjir Calon Kapolri Listyo Polisi Tak Akan Lagi Lakukan Tilang
Listyo menerangkan, mekanisme tilang akan diubah secara bertahap menjadi serba elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE).Pandemi 9 Provinsi Keterisian RS-nya Lebih 70 Persen Banten Paling Tinggi
"Banten ini memang agak fluktuatif. Sempat memang tinggi di Oktober, kemudian Desember agak turun, kemudian mulai naik lagi di akhir Desember," PPKM Pandemi COvid-19 KSP Perpanjangan Tergantung Situasi
"Selama dua minggu inilah sebuah upaya keras untuk menurunkan ." Pandemi Covid-19 Dinkes Jakarta Klaster Keluarga Meningkat
"Bagi warga yang sudah memiliki hasil positif dari pemeriksaan Covid-19, dapat menghubungi puskesmas terdekat untuk dapat ditentukan kondisi keluhannya."Hari Keenam Tim SAR Fokus Evakuasi Korban Reruntuhan Akibat Gempa
Tim SAR terdiri dari 170 personel akan dibagi menjadi dua kelompok Tim Advokasi Ingatkan Kegagalan Listyo Ungkap Dalang Kasus Novel
Jika Listyo terpilih sebagai Kapolri ia harus menuntaskan kasus NovelJasa Raharja Beri Santunan Pada Keluarga Korban Sriwijaya Air
Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau langsung evakuasi dan pencarian pada siang hari iniUji Kelayakan Calon Kapolri Listyo Akui Kinerja Polri Banyak Tuai Kritik Publik
Listyo juga menyoroti penanganan kasus yang terkesan tebang pilihKampung Liu Mulang Teladan Hidup Selaras dengan Alam
Tradisi menjaga lingkungan dilakoni dan diwariskan antargenerasiHari Kelima Pascagempa Sulbar Tim Masih Mencari Tiga Korban
Diperkirakan ada tiga korban yang diperkirakan masih berada di reruntuhan bangunan
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Menyoal Program Restrukturisasi Jiwasraya
Kabar Baru Jam 7
Pandemi dan Kesejahteraan Jurnalis dalam Krisis
Kabar Baru Jam 8
