KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir menggerakkan semua perusahaan BUMN agar ikut membantu korban banjir di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Jokowi, semua kementerian/lembaga dan perusahaan BUMN harus bersama-sama menangani dampak banjir, yang terjadi sejak 1 Januari 2020 tersebut.
Ia berkata, para menterinya juga tetap akan turun ke lapangan untuk mengatasi dampak banjir.
"Agar seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir terus terjun ke bawah. Berkaitan dengan kesehatan ya Menteri Kesehatan, berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial ya Menteri Sosial, berkaitan dengan bantuan, mungkin juga di Kementerian BUMN yang bisa menggerakkan BUMN. Walau saya lihat semua sudah bergerak, tapi perlu saya ingatkan lagi," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (06/01/2020).
Jokowi juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar bersiap menghadapi bencana banjir saat musim hujan. Ia berkata, persiapan tersebut meliputi perencanaan menghadapi bencana hingga proses evakuasi warga.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan TNI dan Polri terus menerjunkan bantuan untuk mengevakuasi korban bersama Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jokowi menyebut, saat ini pemerintah masih memprioritaskan evakuasi ribuan korban yang terdampak banjir. Ia berkata, keselamatan masyarakat harus selalu didahulukan, sebelum memulai pekerjaan lainnya dalam penanganan banjir.
Editor: Rony Sitanggang
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," 
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"