Penerimaan Negara Lampaui Target, Tapi Subsidi Energi Membengkak

"Kalau dari sisi pendapatan negara nampak sangat baik, APBN 2018 juga menggambarkan sisi belanja negara yang sama baiknya"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 02 Jan 2019 19:10 WIB

Author

Dian Kurniati

Penerimaan Negara Lampaui Target, Tapi Subsidi Energi Membengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika konpres terkait realisasi APBN 2018 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara sepanjang 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun, atau 102,5 persen dari target APBN.

Sedangkan belanja negara, tercatat Rp2.202,2 triliun, atau 99,2 persen, dari yang direncanakan pada APBN, atau mengalami defisit anggaran sebesar Rp259,9 triliun, atau 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memperkirakan keseimbangan primer pada APBN meleset, dari yang semula disebut prestasi sejak 2011 dengan surplus Rp4 triliun, ternyata masih negatif Rp1,8 triliun.

"Kalau dari sisi pendapatan negara nampak sangat baik, APBN 2018 juga menggambarkan sisi belanja negara yang sama baiknya. Primary balance tahun ini hampir mendekati nol rupiah. Bahkan kemarin tanggal 31 Desember, kami sampaikan mencapai positif 4. Tapi sekarang kami hitung lagi, turun sedikit negatif di Rp1,8 triliun," kata Sri Mulyani di kantornya, Rabu (02/01/2018).

Sri Mulyani merinci, penerimaan negara yang senilai Rp1.942,3 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.521,4 triliun, atau 94 persen dari target APBN, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp407,1 triliun atau 147,8 persen dari target APBN. Adapula penerimaan hibah Rp13,9 triliun atau 1.161,4 persen dari yang direncanakan dalam APBN.

Adapun dari segi belanja negara yang senilai Rp2.202,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp1.444,4 triliun, atau 99,3 persen dari target APBN, dan transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp757,8 triliun atau 98,9 persen dari target APBN.

"Khusus transfer tersebut, pemerintah mengucurkan dana untuk daerah senilai Rp697,8 triliun atau 98,8 persen dari target APBN, dan dana desa Rp59,9 triliun atau 99,8 persen dari target APBN," katanya.

Sementara untuk belanja subsidi energi pada APBN 2018 juga mengalami pembengkakan hingga Rp59 triliun atau 62 persen dari yang dianggarkan.

Sri Mulyani menyebut, belanja subsidi yang masuk dalam belanja non-kementerian/lembaga tersebut membengkak karena sempat terjadi kenaikan harga minyak dunia.

Pada APBN 2018, pemerintah merencanakan subsidi energi sebesar Rp94,5 triliun, tetapi kenyataannya tembus Rp153,5 triliun

"Belanja non-K/L, ini termasuk di dalamnya ada subsidi, kenaikannya cukup besar, yaitu terealisasi Rp608,2 triliun atau 100,2 persen. Dibanding tahun lalu, growth belanja non-K/L adalah 21,6 persen, dan ini sangat tinggi," kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan, subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp97 triliun atau 207 persen dari yang direncanakan pada APBN Rp46,9 triliun. Sedangkan realisasi subsidi listrik adalah Rp56,5 triliun, atau 118,6 persen dari target Rp47,7 triliun.

Ditambahkannya, pembengkakan subsidi energi pada tahun lalu tak bisa dihindari, karena kenaikan harga minyak dunia, tetapi di sisi lain nilai tukar rupiah terhadap dolar juga melemah.

Pada APBN 2018, dari catatan Kementerian keuangan, nilai tukar rupiah rata rata Rp14.247 per satu dolar Amerika atau melemah 6,89 persen.

"Sehingga pemerintah harus menaikkan subsidi energi agar kelompok masyarakat miskin tak semakin terbebani. Misalnya pada subsidi solar, pemerintah menaikkan subsidi, dari yang semua Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter," tambah Sri Mulyani.

Editor: Kurniati 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pemerintah Segera Bubarkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Kejaksaan

Kabar Baru Jam 15

Mukhlisin: Toleransi adalah Kesadaran