Pemkot Yogya Cabut Moratorium Izin Hotel, Sultan Minta Selektif

"Selektif aja, tidak setiap izin diberikan. Misalnya dibatasi apakah hanya yang dibutuhkan bintang empat atau lima. Tidak mesti semua."

BERITA , NASIONAL

Kamis, 03 Jan 2019 23:01 WIB

Author

Eka Juniari

Pemkot Yogya Cabut Moratorium Izin Hotel, Sultan Minta Selektif

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Foto: KBR/Eka Juniari)

KBR, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Pemerintah Kota Yogyakarta selektif menyetujui permintaan izin pendirian hotel.

Permintaan Gubernur DIY itu menanggapi sikap Pemkot Yogyakarta yang mencabut moratorium izin pembangunan hotel. Pencabutan moratorium izin hotel berlaku mulai 2019.

Sultan mengatakan harus ada pembatasan dalam mengeluarkan izin pendirian hotel baru.

"Selektif aja, tidak setiap izin diberikan. Misalnya dibatasi apakah hanya yang dibutuhkan bintang empat atau lima. Tidak mesti semua, adanya hanya hotel. Dibatasi aja, dibuka bintang lima, kamarnya sekian," kata Sultan di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (3/1/2019).

Terkait semakin terbatasnya lahan di kota Yogyakarta, Sultan menyarankan agar hotel baru dibangun vertikal.

"Jangan luas-luas, jangan melebar, suruh naik aja," ujar Sultan.

Pemkot Yogyakarta memutuskan mencabut moratorium izin pembangunan hotel baru.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan keputusan ini diambil dengan alasan mengakomodir kebutuhan wisatawan seiring rencana operasionalisasi bandara NYIA Kulonprogo.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.