Mengenang Sepak Terjang Ahok Sebelum Berubah Jadi “BTP”

Sebelum nama yang sarat pro-kontra ini akhirnya terlupakan dan berubah jadi “BTP”, mari kenang lagi sepak terjang si “Ahok” di kancah politik Indonesia.

RUANG PUBLIK , BERITA , NASIONAL

Senin, 28 Jan 2019 18:39 WIB

Author

Adi Ahdiat

Mengenang Sepak Terjang Ahok Sebelum Berubah Jadi “BTP”

Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ketika menjalani sidang penistaan agama di Jakarta. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Begitu bebas dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Ahok meminta masyarakat untuk memanggilnya dengan nama “BTP”, kependekan dari nama lengkapnya Basuki Tjahaja Purnama.

Hal ini tentu cukup mengejutkan. Terutama karena nama panggilan lamanya, “Ahok”, telah menancap dalam di benak masyarakat Belitung Timur, Jakarta, bahkan juga Indonesia.

Sebagian orang mengingat “Ahok” sebagai nama orang yang keras, mantan pejabat negara yang tegas, blak-blakan sekaligus berwibawa. Sedangkan untuk sebagian lainnya, mengenang Ahok sebagai sosok penista agama, setelah 'insiden' penyebutan Alquran surat Almaidah ayat 51. 

Sebelum nama yang sarat pro-kontra ini akhirnya terlupakan dan berubah menjadi “BTP”, mari kenang lagi sepak terjang si “Ahok” di kancah politik Indonesia.


Ahok Pengusaha Properti

Setelah mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi dari Universitas Trisakti, Jakarta, Ahok pulang ke kampung halaman di Belitung Timur tahun 1989.

Selama periode 1990 – 2000, ia dikenal di sana sebagai pengusaha bidang pertambangan dan juga investor properti.

Nama “Ahok” baru muncul di dunia politik pada tahun 2004. Di tengah euforia demokrasi yang belum lama lahir, ia maju dan terpilih sebagai anggota DPRD Belitung Timur lewat Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). Beberapa bulan kemudian Ahok maju lagi ke pemilihan kepala daerah dan terpilih sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005 – 2010.

Selama dua tahun menjabat Bupati, Ahok mencoba "naik kelas" ke pemilihan Gubernur Bangka Belitung. Namun, ia kalah.

Menurut Eko Cahyono, Wakil Rektor Universitas Sanata Darma yang mendampingi Ahok sebagai Calon Wakil Bupati, di pemilihan tersebut Ahok sempat menyatakan keberatan karena menduga ada manipulasi berupa penghilangan surat suara. Keberatan ini ditolak Mahkamah Agung dan Ahok gagal jadi gubernur.

Tahun 2009, sebelum masa jabatan Bupatinya selesai, Ahok maju lagi ke Pemilu Legislatif lewat dukungan Partai Golongan Karya. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dan Ahok kembali hijrah ke Jakarta.


Ahok Jawara Jakarta

Di Senayan, Ahok duduk di Komisi II DPR yang menangani urusan dalam negeri, sekretariat negara dan Pemilu. Tapi lagi-lagi, belum habis masa jabatannya Ahok sudah maju ke ajang Pilkada 2012 dan berhasil menang sebagai Wakil Gubernur mendampingi Joko Widodo.

Tahun 2014 Jokowi mundur dari jabatan gubernur untuk maju pemilu presiden. Setelah Jokowi terpilih menjadi RI-1, pada November 2014, ia melantik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2014 - 2017.

Selama menjadi pemimpin Jakarta, Ahok dikenal sebagai sosok pembawa perubahan. Ia rutin mengunggah rekaman rapat-rapat pemerintah ke Youtube demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Berbagai gebrakan Ahok di Jakarta juga tak pernah lepas disorot media nasional, mulai dari mendisiplinkan kinerja aparat negara, mengganti armada bus Transjakarta, membersihkan pungutan liar di lingkungan Pemda, membersihkan sungai dari sampah, hingga menertibkan sejumlah kawasan kumuh dan membangun rumah susun di Jakarta.

Berbagai kebijakannya kerap melibatkan aksi penggusuran dan sering dianggap terlalu “galak”.

Menurut survei Charta Politika tahun 2016, mayoritas warga Jakarta yakin Ahok tidak terlibat dalam sejumlah kasus korupsi yang sempat melibatkan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Survey Poltracking Indonesia juga pernah menyebutkan bahwa 82 persen responden warga Jakarta menilai Ahok memiliki karakter tegas dan berwibawa.


Ahok Penista Agama

Tahun 2016 menjadi tahun yang paling berat bagi Ahok. Menjelang Pilkada 2017, ia dituduh melakukan penistaan agama saat tengah berkampanye di Kepulauan Seribu. Saat itu ia menyoroti upaya pihak lawan mempengaruhi pilihan warga menggunakan kitab suci Alquran, Surat Almaidah ayat 51, agar tidak memilih Ahok.

Pernyataan itu bergulir kemana-mana. Ahok dianggap menghina Alquran dan menistakan agama. Tak tanggung-tanggung, ratusan ribu umat Islam yang merasa tersinggung menggelar demo besar-besaran di Monumen Nasional, menuntut supaya Ahok dibui.

Setelah beberapa kali didemo, akhirnya pengadilan pun menyatakan Ahok bersalah. Ia divonis 2 tahun penjara karena dianggap telah melecehkan agama Islam.

Meski tidak semua umat Islam berpandangan sama. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, pernah menyatakan bahwa ucapan Ahok soal Al Maidah ayat 51 itu bukanlah bentuk penistaan.


Ahok Selebriti Penjara

Selama berada di tahanan, Ahok sempat menulis dan menerbitkan buku berjudul Ahok di Mata Mereka.

Menurut keterangan Fifi Lety Indra, adik kandung Ahok, buku yang ditulis Ahok dalam bui itu laris manis dan banyak dipesan sampai ke luar negeri. Fifi juga pernah menyebutkan bahwa buku tersebut bisa laku hingga Rp750 ribu per eksemplar jika ditandatangani Ahok langsung.

Selain menulis buku, Ahok juga diberitakan mengisi waktu di Rutan dengan bermain band dan menjadi vokalis. Menurut cerita Djarot Saiful Hidayat, mantan pasangan Ahok selama memimpin DKI, salah satu lagu yang cukup sering ia nyanyikan adalah lagu Bongkar karya Iwan Fals.


Ahok Berubah Jadi BTP

Awal Januari 2019, Ahok dinyatakan bebas murni dari hukumannya. Ia lantas mengganti nama panggilan jadi “BTP”. BTP belum mengumumkan apapun terkait agenda politiknya di masa depan. 

(Dari berbagai sumber)

Editor: Agus L Amsa
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pansel Capim KPK Diminta Tak Loloskan Kandidat Bermasalah