KPU-Bawaslu Minta Polri Hukum Penyebar Hoaks Kontainer Surat Suara

"Kami sudah buktikan bahwa info itu tidak benar. Maka hari ini, kami akan laporkan kepada bareskrim untuk ditindaklanjuti dan ditangkap siapa yang menyebarkan isu yang tidak benar tersebut,"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 03 Jan 2019 19:57 WIB

Author

Resky Novianto, May Rahmadi, Heru Haetami

KPU-Bawaslu Minta Polri Hukum Penyebar Hoaks Kontainer Surat Suara

KPU melaporkan hoaks terkait t 7 kontainer yang berisikan surat suara Pemilu 2019 yang telah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok ke Bareskrim Polri. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaporkan kabar bohong atau hoaks terkait tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos ke Bareskrim Mabes Polri.  

Ketua KPU, Arief Budiman menegaskan isu 7 kontainer di Tanjung Priok yang berisikan surat suara tercoblos untuk pasangan nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf Amin yang tersebar lewat grup perpesanan WhatsApp tidak benar.

"Kami sudah buktikan bahwa info itu tidak benar. Maka hari ini, kami akan laporkan kepada bareskrim untuk ditindaklanjuti dan ditangkap siapa yang menyebarkan isu yang tidak benar tersebut," kata Arief Budiman di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2018).

Ketua KPU, Arief Budiman menambahkan isu tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos itu dapat mengganggu jalannya proses penyelenggaraan pemilu, dan langkah hukum yang diambil KPU dan Bawaslu ini, merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban untuk memastikan proses pemilu 2019 berjalan jujur dan adil.

Arief berharap, Bareskrim segera memidana penyebar isu tersebut sebelum pemilu terlaksana pada 17 April 2019.

"Mudah-mudahan (kasus ini) bisa ditindak secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Sedangkan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Arief Sulistyanto mengatakan akan memproses kasus tersebut secepat mungkin. Saat ini, tim dari Bareskrim Polri sedang menyelidiki dan mencari bukti permulaan dan saksi.

"Kami akan melakukan penyelidikan sampai menemukan penyebar hingga kami menemukan penyebar pertama kali hingga yang terakhir kali," katanya, sembari tak menargetkan waktu kepada timnya untuk menangkap pelaku penyebar isu tersebut.

Isu tujuh kontainer pembawa surat suara itu awalnya beredar di grup perpesanan WhatsApp dalam bentuk rekaman suara. Dalam rekaman tersebut, seseorang mengatakan ada tujuh kontainer berasal dari Tiongkok membawa surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Isu tersebut membesar setelah politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyebarkannya melalui akun Twitternya, @AndiArief_. Namun saat ini, twit Andi Arief itu sudah dihapus.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, cuitan Andi Arief di twitter tentang adanya 7 kontainer surat suara tercoblos justru membuka jalan bagi KPU untuk menelusuri kebenaran kabar itu.

Partai Demokrat menilai pantas jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos ke kepolisian.

"Saya kira kita harus lihat, apabila KPU mau melaporkan dan mencari tahu soal hoaks itu adalah suatu hal yang memang perlu dilakukan. Kalau mau mencari ya memang harus dicari, itu tugasnya dari KPU untuk melaporkan ke kepolisian." kata Rachland saat dihubungi KBR, Kamis (3/1/2019).

Rachland Nashidik menambahkan, cuitan Andi Arief itu juga untuk meminta respons dari aparatur penyelenggara pemilu terkait kebenaran Isu 7 kontainer surat suara tercoblos, yang sebelumnya didesas-desuskan berasal dari Cina dan mendarat di Tanjung Priok Rabu malam kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyayangkan cuitan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, terkait adanya tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang sudah dicoblos.

Hasto menyesalkan informasi yang bersifat hoaks tersebut terjadi di awal tahun 2019.

Menurutnya, isu tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos merupakan isu bersifat provokatif dan hanya menimbulkan kegaduhan publik saja.

"Kita sangat menyesalkan karena ini di awal tahun baru sudah muncul hal-hal yang provokatif, prejudice, menciptakan kegaduhan. Kalau di zaman orde baru itu banyak aktivis hilang, sekarang tiba-tiba cuitan hilang," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Menurut Hasto, seharusnya Andi Arief melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada KPU bukan dengan cara membuat cuitan twitter yang menurutnya tidak tepat disampaikan pada publik yang ujungnya membuat kegaduhan.

Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 10

Basarnas Jabar Targetkan Nol Persen Kecelakaan Laut Pada 2020

Singapura Larang Total Iklan Minuman Manis dalam Kemasan

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7