Share This

Pidato Politik SBY: Aparatur Negara Harus Netral di Pilkada dan Pemilu

"Aparatur negara seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berlaku netral. Hati-hati dalam berbuat. Jangan kira pihak lain tidak tahu."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 05 Jan 2018 09:45 WIB

Author

Alif Irwansyah

Pidato Politik SBY: Aparatur Negara Harus Netral di Pilkada dan Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato politik 2018 di DPC Demokrat Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018). (Foto: KBR/Alif Irwansyah)

KBR, Bogor - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para aparatur negara agar bersikap netral pada dua agenda politik besar, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019.

Peringatan itu disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono---atau SBY---saat memberikan pidato politik awal 2018 di Kantor DPC Partai Demokrat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Januari 2018. 

SBY mengatakan hanya tersisa dua tahun bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan dua agenda besar itu.

"Aparatur negara seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berlaku netral. Hati-hati dalam berbuat. Jangan kira pihak lain tidak tahu," kata SBY di Bogor, Jumat (5/1/2018).

Pilkada akan digelar pada 27 Juni 2018, serentak di 171 daerah di Indonesia, terdiri dari pemilihan 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. 

SBY mengatakan saat ini sejumlah petinggi dari TNI dan Polri berpotensi di dukung partai politik tertentu untuk ambil bagian dalam Pilkada 2018. Bahkan beberapa diantaranya, perwira tinggi TNI dan Polri sudah diusung maju dalam Pilkada di beberapa daerah.

"Personel TNI atau polisi yang mau maju, ada ketentuan dan aturan mainnya," kata SBY yang pernah menjadi Presiden ke-6 RI tersebut.

SBY juga mengingatkan agar para perwira aktif bersikap taat aturan. Berdasarkan aturan yang berlaku, para perwira aktif yang diusung partai politik bertarung dalam Pilkada, harus mengundurkan diri.

"Jangan sampai tindakan perwira aktif menjadi pergunjingan," tandasnya. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.