Share This

Lantik Menteri Baru, Ini Dalih Jokowi Tak Ganti Airlangga

"Kita tahu ya pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri tinggal satu tahun saja"

, BERITA , NASIONAL

Rabu, 17 Jan 2018 12:23 WIB

Author

Ninik Yuniati

Lantik Menteri Baru, Ini Dalih  Jokowi Tak Ganti Airlangga

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo tidak mencopot Airlangga Hartarto dari jabatan Menteri Perindustrian meski telah menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi beralasan masa jabatan Airlangga sebagai menteri tinggal sekitar 1,5 tahun.

Kata dia, butuh setidaknya 6 bulan bagi pengganti Airlangga untuk belajar dan menyesuaikan diri. Selain itu, menurut Jokowi, Airlangga sangat kompeten untuk mengurus sektor perindustrian.

"Kita tahu ya pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri tinggal satu tahun saja praktis. Kalau ditaruh orang baru ini belajar paling tidak enam bulan. Kalau  tidak  cepat bisa setahun untuk menguasai itu. Dan kita lihat memang di Kemenperin, pak Airlangga itu betul-betul menguasai, mengerti betul, mengenai makro konsep makro industri di negara kita, menyiapkan strategi industri, hilirisasi industri ke depan seperti apa. Jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita ubah dan ini kementerian yang juga tidak mudah," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Baca: Lantik Menteri Baru, PKB Pertanyakan Jokowi Tak Ganti Airlangga

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan pertimbangan ini. Ia membandingkan urgensi penggantian Airlangga dengan penggantian Khofifah. Menurut dia, Airlangga masih bisa membagi waktu untuk mengurus kementerian dan mengurus partai. Sementara, Khofifah harus berada di Jawa Timur untuk urusan kampanye pemilihan gubernur.

"Urusan partai itukan bisa diurus malam-malam. Beda dengan Khofifah karena di Jawa Timur. Airlangga di Jakarta, jadi masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet," kata JK

Menurut JK, Airlangga juga sudah diminta untuk mengutamakan pekerjaannya sebagai menteri ketimbang mengurus partai.

"Pak Airlangga jelas kebijakannya bahwa dia menteri dulu baru ketua umum. Kemudian ada waktu yang harus setidaknya 90 persen tetap mengurus kementeriannya. Itu pesan kami."

Baik Jokowi maupun JK enggan berkomentar banyak ketika dicecar tentang komitmen tidak ada rangkap jabatan dalam kabinet. JK hanya mengatakan setiap kebijakan diambil tergantung pada kondisi.

"Itu adalah suatu kebijakan kemudian kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya," ungkap JK.

Sementara, Airlangga Hartarto juga enggan menanggapi terkait hal ini. Ia menyerahkan urusan perombakan kabinet kepada Presiden.

"Itu sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden," kata Airlangga yang hadir dalam pelantikan.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.