Share This

Kunjungi Nauru, Agar Tak Dukung Kemerdekaan Papua?

"Kita punya beberapa dukungan pembangunan buat Nauru apakah dalam bentuk kerjasama ekonomi,"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 25 Jan 2018 11:22 WIB

Kunjungi Nauru, Agar Tak Dukung Kemerdekaan Papua?

Ilustrasi: Aksi desak referendum di Papua. (Foto: KBR/Arie N.)

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan mengunjungi Rapublik Nauru bulan ini.  Kedatangan Wiranto menurut Wakil Menteri Luar Negeri Mohammad Fachir atas undangan dari Presiden Nauru Baron Waqa untuk menghadiri 50 tahun kemerdekaan negara itu.

Selain itu, menurutnya, Wiranto juga akan membicarakan kemungkinan peningkatan kerjasama di antara Indonesia dengan negara yang berjarak 500 kilometer dari Papua itu.

"Tentu kita punya beberapa dukungan pembangunan buat Nauru apakah dalam bentuk kerjasama ekonomi, capacity building. Nanti juga ada beberapa bagian (lain) akan disampaikan pada kesempatan ini," ujar Fachir di kantor Kemenkopolhukam, Rabu (24/1).

Dia membantah bantuan yang ditawarkan   sebagai   imbalan politik agar Nauru tidak mendukung kemerdekaan Papua. Maret tahun lalu, Nauru merupakan satu dari tujuh negara Pasifik yang mendorong PBB menyelidiki dugaan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Namun Desember 2017, saat berkunjung ke Indonesia, Presiden  Baron Waqa seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Nauru mendukung pemerintah Indonesia.

"Nauru mendukung kita. Mendukung NKRI. Saya tidak melihat ada permasalahan dengna Nauru. Bahwa kemudian dia mem-backup kita, itu saya pikir karena memang didasarkan pada prinsip pengakuan terhadap otoritas Indonesia, sekaligus tidak mencampuri urusan dalam negeri," jelas Fachir.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.