Share This

Golkar Tunjuk Bambang Soesatyo Ketua DPR

"Bambang Soesatyo juga memiliki konseptual yang baik dan memiliki ide gagasan"

, BERITA , NASIONAL

Senin, 15 Jan 2018 11:19 WIB

Author

Gilang Ramadhan

Golkar Tunjuk Bambang Soesatyo Ketua DPR

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo di gedung DPR, Senin (15/01). (Foto: KBR/Gilang R.)

KBR, Jakarta- Partai Golkar memilih Ketua Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang terjerat perkara korupsi KTP elektronik (e-KTP). Bambang rencananya akan dilantik hari ini dalam rapat Paripurna DPR.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, Bambang diharapkan bisa meningkatkan citra lembaga DPR dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, Airlangga juga berharap Bambang dapat meningkatkan kinerja DPR yang akhir-akhir ini merosot.

"Bambang Soesatyo memiliki pengalaman yang panjang dalam proses politik di DPR sehingga tentunya telah memahami hakekat, fungsi dan sistem kelembagaan DPR. Bambang Soesatyo juga memiliki konseptual yang baik dan memiliki ide gagasan serta Bambang merupakan alumni wartawan," kata Airlangga di Komplek Parlemen RI, Senin (15/01/18).

Sebelum mengajukan Bambang sebagai calon Ketua DPR, Airlangga telah menginstruksikan Fraksi Partai Golkar untuk menarik Bambang dari keanggotaan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Ia mengatakan, keanggotaan Bambang di Pansus tidak diganti atau diisi oleh anggota lainnya.

Selain itu, Airlangga juga memerintahkan Fraksi Partai Golkar untuk segera menyelesaikan masa kerja Pansus Angket KPK pada akhir masa persidangan sekarang yakni pertengahan Februari mendatang. Ia menegaskan tak akan mentoleransi segala langkah yang memperlemah KPK.

"Pansus sudah tiga masa persidangan, sudah terlalu lama," kata Dia.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.