Share This

Diperiksa KPK, Zumi Zola Mengaku Tak Tahu Penyuapan ke DPRD Jambi

Menurut Zumi, tersangka Erwan Malik salah mengartikan maksud ucapannya.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 05 Jan 2018 19:22 WIB

Gubernur Jambi Zumi Zola bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1). Zumi Zola diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli mengaku tak tahu-menahu soal pemberian uang yang diduga untuk memuluskan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Provinsi Jambi Tahun 2018. Hal itu disampaikan Zumi Zola usai diperiksa sebagai saksi selama 8 jam oleh penyidik KPK, Jumat (5/1/2018).

Baca: Suap APBD Jambi, Tersangka Beberkan Peran Gubernur Zumi Zola ke Penyidik KPK

Zumi Zola membantah telah memerintahkan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Anggota DPRD Jambi. Ia mengatakan, dirinya hanya memerintahkan Erwan untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya sebagai atasan kan memberikan perintah. Perintahnya adalah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyalahi aturan. Tadi juga sudah saya sampaikan seperti itu," kata Zumi Zola di Gedung KPK RI.

Zumi Zola juga memerintahkan Erwan untuk tidak mempermalukan dirinya dihadapan anggota dewan. Namun menurutnya, Erwan salah tangkap mengenai pesan tersebut. Ia mengatakan, maksud jangan mempermalukan itu adalah jangan menyalahi aturan.

"Kalau menyalahi aturan berarti mempermalukan," ujarnya lagi.

Baca lainnya:

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam perkara suap untuk memuluskan proses pengesahan APBD Provinsi Jambi senilai Rp 4,5 triliun. Mereka yakni Ketua Fraksi PAN DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Saipudin.

Penetapan tersangka terhadap empat orang tersebut dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap 16 orang dan menyita uang sekitar Rp 4,7 miliar.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.