HEADLINE

Bambang Soesatyo Jadi Ketua DPR, Ini Kata Jokowi

Bambang Soesatyo Jadi Ketua DPR, Ini Kata Jokowi

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo berharap  hubungan DPR dengan pemerintah menjadi lebih baik.  Jokowi menanggapi penunjukkan politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Jokowi mendukung keputusan itu karena merupakan hasil dinamika politik dan demokrasi di DPR.

"Itu dinamika yang ada di DPR, itu wilayahnya DPR, wilayahnya di sana, dinamika politik yang ada di sana seperti itu ya kalau sudah dipilih secara demokratis ya tentu saja pemerintah sangat mendukung pilihan yang sudah diputuskan di DPR. Dan kita sangat menghargai, sangat menghormati keputusan itu. Saya berharap kerja sama antara pemerintah dan DPR menjadi lebih baik," kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018).


Baca: Bambang Soesatyo, Politikus Penggemar Mobil Mewah


Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina memperkirakan DPR di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo tak akan jauh berbeda dibanding Setya Novanto, yang kini telah menjadi terdakwa kasus korupsi KTP elektronik. Almas  menyesalkan sikap Partai Golkar yang menunjuk Bambang sebagai pengganti Novanto, karena sebelumnya berjanji akan mendorong partai tersebut menjadi lebih bersih.

Almas mengatakan, Bambang sebagai pengganti Novanto, juga memiliki catatan buruk dalam hal pemberantasan korupsi.

"Tetapi nyatanya kemudian, Partai Golkar memilih  atau menunjuk orang yang mempunyai "catatan" atau track record bermasalah dalam isu pemberantasan korupsi, karena yang bersangkutan pernah disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi, dan anggota DPR yang aktif dalam panitia angket untuk KPK. Jadi kalau ke depan, saya rasa tidak banyak yang akan berubah dibanding DPR di bawah Setya Novento," kata Almas kepada KBR, Senin (15/01/2018).


Almas mengatakan, dia menanti realisasi janji Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang ingin mendorong partainya lebih bersih, panca-penangkapan Novanto oleh KPK. Namun, dengan penunjukkan Bambang yang tak jauh berbeda dibanding Novanto, Almas ragu janji mendorong pemberantasan korupsi akan terwujud.


Almas berujar, sikap Partai Golkar terhadap pemberantasan korupsi masih sangat abu-abu. Pada satu sisi, kata Almas, Bambang menjadi anggota dan aktif dalam Pansus Angket KPK, serta namanya beberapa kali disebut dalam dugaan kasus korupsi, seperti korupsi KTP elektronik, simulator alat kemudi, dan menekan saksi KPK. Namun, pada sisi lain, dia juga pernah menyatakan tidak akan merevisi Undang-undang KPK. Almas berharap, Bambang sebagai ketua DPR tidak alam merekomendasikan revisi UU KPK, serta menyetop rekomendasi apapun  yang dikeluarkan pansus angket.


Selain itu, periode DPR 2014-2019 yang tersisa 20 bulan juga sangat sempit bagi Bambang menyelesaikan berbagai agenda legislatifnya. Apalagi, saat ini telah memasuki tahun politik.


Apabila janji tersebut tak terwujud, menurut Almas, publik tidak hanya bisa menuntut Bambang, melainkan juga Airlangga dan Partai Golkar. Menurut Almas, Airlangga dan Partai Golkar ikut bertanggung jawab karena sebelumnya telah menyatakan komitmen  berantas korupsi.

Bambang Soesatyo resmi dilantik sebagai Ketua DPR dalam sidang paripurna, Senin (15/1). Bambang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum DPR. Ia juga sempat menjadi anggota Pansus Angket KPK sebelum ditarik oleh Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto.  


Editor: Rony Sitanggang

  • Bambang Soesatyo
  • Presiden Jokowi
  • ICW

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!