Nikel Indonesia, Negara-Negara G7, dan Plus Minusnya

Petani pemula mendominasi mayoritas petani di Loeha Raya. Tetapi, meski pemula, rata-rata penghasilan mereka 540 juta sampai 1,8 miliar per tahun.

AUTHOR / Aura Antari

-

EDITOR / Sindu

Kamis 19 Juni 2025 pukul 19.00 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengkritik dampak ekspansi lahan tambang nikel oleh PT Vale Indonesia di kawasan Pegunungan Lumereo atau Blok Tanamalia.

Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, Rahmat Kottir menilai, ekspansi tersebut mengancam kehidupan dan perkebunan merica milik warga di Desa Loeha, Ranteangin, Masiku, Bantilang, Tikalimbo.

Di Loeha Raya, dari pemetaan sosial yang dilakukan, petani merica digolongkan menjadi empat berdasarkan jumlah pohon yang mereka miliki, yakni: petani kelas atas dengan jumlah pohon merica di atas 30 ribu pohon; petani menengah dengan jumlah pohon merica 10-30 ribu; petani sejahtera dengan jumlah pohon merica 3-10 ribu pohon, dan petani pemula dengan jumlah pohon d bawah 3 ribu.

Riset Walhi Sulsel menunjukkan, petani pemula mendominasi mayoritas petani di Loeha Raya. Tetapi, meski pemula, rata-rata penghasilan mereka 540 juta sampai 1,8 miliar per tahun. Merica dibudidayakan warga sejak 1930.

Dalam dokumen Walhi Sulsel, Kawasan Tanamalia merupakan lanskap alam yang terdiri dari ekosistem hutan hujan, perkebunan merica, dan juga ekosistem danau. Kawasan Tanamalia, menawarkan jasa ekosistem melimpah, khususnya terkait iklim, sistem sosial-ekonomi warga, sumber air, rumah bagi flora dan fauna, serta pelindung erosi dan banjir.

“Lima desa ini kemudian mayoritas masyarakatnya itu sebagai petani-petani merica di Tanamalia itu. Beberapa tahun lalu di tengah kesibukan masyarakat melakukan aktivitas pertanian tiba-tiba PT Vale masuk di perkebunan warga untuk melakukan pengambilan sampel pengeboran beberapa titik di perkebunan merica,” ujar Rahmat dalam Konferensi Pers Sorotan dari Indonesia untuk KTT, Tebet, Jakarta Selatan, Senin, (16/6/2025).

Rahmat Kottir mengatakan, lahan warga hanya sekitar 4 ribu hektare, sementara sekitar 17 ribu hektare dikuasai PT Vale. Menurut dia, tidak ada sosialisasi dari perusahaan kepada masyarakat sebelum kegiatan berlangsung. Selain itu, masyarakat Sulawesi Selatan juga telah melakukan investigasi sederhana terhadap pencemaran air. Hasilnya menunjukkan kontaminasi zat berbahaya seperti kromium heksavalen.

Kromium-6 ialah senyawa yang dihasilkan dari proses industri. Logam berat ini dianggap sebagai karsinogen pada manusia, dan dikaitkan dengan beragam masalah kesehatan.

“Kondisi di Sulawesi gunungnya sudah hampir hancur. Jepang, Kanada, negara-negara Eropa, Cina itu menjadi kaya mengambil nikel sebanyak-banyak sementara orang Indonesia sendiri khususnya di Sulawesi di Selatan itu semakin miskin, hutan hujan rusak, sungai, danau, dan mata air masyarakat hilang, longsor, atau beracun,” tuturnya.

Eksplorasi Vale Indonesia

Namun, menurut PT Vale Indonesia, mereka sudah membuka ruang dialog bersama tokoh masyarakat Loeha Raya terkait rencana eksplorasi Blok Tanamalia. Dialog dilakukan di aula kantor Desa Loeha.

Para tokoh yang diajak berdiskusi meliputi tokoh pemuda, agama, perempuan, dan tokoh yang dituakan di Desa Loeha dan Desa Rante Angin, yang terdampak eksplorasi.

Mengutip keterangan di situs vale.com, yang dipublikasikan, Senin, 07 Oktober 2024, perusahaan mengklaim keberadaan masyarakat di sekitar wilayah operasional sangat penting untuk diperhatikan.

Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma menjelaskan alasannya.

"Perusahaan diberi izin negara untuk melakukan eksplorasi di Tanamalia. Namun, kami tidak mau eksplorasi dijalankan tanpa berdialog dengan masyarakat. Kami percaya, perusahaan dan masyarakat bisa hidup berdampingan. Maka dari itu, kami datang untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan para tokoh masyarakat," kata Endra, seperti dikutip KBR, Selasa, 17 Juni 2025.

Lima Poin Mineral Kritis

Pernyataan Walhi Sulsel soal dampak eksplorasi di Blok Tanamalia disampaikan dalam konferensi pers yang menyuarakan tentang masyarakat terdampak industri nikel di sana. Momen itu digelar di tengah berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-7 di Kanada 15-17 Juni 2025.

Sebab, selama ini industri nikel berada di garis depan krisis lingkungan dan sosial akibat ekspansi tambang nikel untuk baterai kendaraan listrik yang terkoneksi dengan negara-negara G-7

Karena itu, Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting mendesak pemerintah dan perusahaan asal G7 konsisten melaksanakan Five-Point Plan for Critical Minerals Security yang diresmikan pada pertemuan G7 ‘Climate, Energy and Environment Ministers’ Meeting, di Sapporo, Japan, April 15–16 2023.

“Mineral kritis ini menjadi penting karena dampak iklim makin parah, makin kuat, ya. Jadi, perlu transisi energi. Negara seperti Kanada sekarang ini pun tidak luput dari dampak perubahan iklim, kebakaran hutan yang terjadi di Kanada saat ini,” ujar Pius dalam Konferensi Pers Sorotan dari Indonesia untuk KTT, Tebet, Jakarta Selatan, Senin, (16/6/2025).

“Amerika Serikat beberapa waktu lalu juga terjadi kebakaran hutan di negara mereka bahkan bukan hanya korbannya rakyat kecil, tetapi kelas menengah, atas juga terdampak oleh kebakaran hutan di sana. Sehingga agenda untuk transisi energi ini terlampau penting untuk diabaikan,” tuturnya.

Kelima poin tersebut, yaitu perencanaan jangka menengah dan panjang, rantai pasok yang bertanggung jawab dan diversifikasi, recycling, dan circularity, inovasi dan substitusi teknologi, serta kesiapsiagaan menghadapi gangguan pasokan.

“Kita sekarang ini sudah over produksi dibandingkan dulu. Jika harganya jatuh, bahkan kita harus mengimpor nikel dari negara lain. Jadi, perlu untuk membatasi produksi nikel. Perlu membatasi kapasitas produksi nikel yang ada sekarang ini,” pungkasnya.

Over Produksi Nikel

Indonesia saat ini mengalami kelebihan produksi nikel atau over production. Hal ini menyebabkan pasar global mengalami kelebihan pasokan sejak 2022, dengan surplus tahunan mencapai puluhan hingga ratusan ribu ton.

Pada 2024, Indonesia menghasilkan jutaan ton nikel dalam bentuk logam, menyumbang hampir 59 persen total produksi tambang nikel dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen terbesar nikel olahan global dengan kontribusi sekitar 50 persen.

“Karena kita lihat pada implikasinya sebagai produsen terbesar nikel di dunia hari ini dengan di tahun 2024 Indonesia menghasilkan sekitar 2,2 juta ton nikel dalam bentuk logam. Itu artinya berkontribusi sekitar 59 persen dari produksi tambang nikel secara global,” ujar Board AEER, Anto Sangkaji dalam Konferensi Pers Sorotan dari Indonesia untuk KTT via ZOOM, Senin, (16/6/2025).

“Itu membuat supply nikel secara global itu menjadi over. Kalau kita lihat data terbaru itu, ya, sejak tahun 2022 supply demand-nya itu sudah over, sekitar 98 ribu ton logam nikel. Terus kemudian di tahun 2023 mencapai 170 ribu ton logam nikel. Tahun 2024 capai 99 ribu ton. Dan tahun ini diperkirakan akan mencapai surplus sekitar 108 ribu ton,” imbuhnya.

Jatuhnya Harga Nikel

Lonjakan produksi ini berdampak langsung pada jatuhnya harga nikel global. Jika pada 2021 harga nikel di angka 18 ribu dolar AS per ton saat pasokan masih defisit, kini harga turun menjadi sekitar 15 ribu dolar per ton akibat kelebihan pasokan. Per hari ini, 1 dolar Amerika Serikat setara Rp16.285.

Lonjakan ini berawal sejak keputusan hilirisasi pada 2015, ketika pemerintah mulai mendorong pendirian pabrik-pabrik smelter secara besar-besaran, dimulai dari Morowali, Sulawesi Tengah. Keputusan itu mendorong peningkatan tajam penambangan nikel mentah (ore) yang tersebar luas berbagai wilayah di Indonesia.

“Problem utamanya adalah terjadi sejak kebijakan hilirisasi di Indonesia dimulai terutama sejak Presiden Jokowi pertama kali meresmikan pabrik smelter Sulawesi Mining Investment di Morowali pada tahun 2015. Dan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 tumbuh dengan sangat pesat smelter-smelter nikel di situ juga di Maluku Utara, juga di Sulawesi Tenggara dan juga di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

"Sehingga kebutuhan berhadap nikel ore menjadi meningkat. Penambangan nikel dan emas di mana-mana. Terutama di empat rata provinsi di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan maupun di Maluku Utara," jelasnya.

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia menambang sekitar 9,8 juta ton logam nikel. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari total produksi selama 76 tahun sebelumnya sejak 1938 hingga 2014, yang hanya mencapai sekitar 4,7 juta ton.

Aliran Nikel Indonesia

Pertemuan KTT G7 pada 15–17 Juni 2025 di Kanada harus dijadikan momen penting untuk perbaikan praktik ESG (environmental, social, and governance) bagi investasi dan perdagangan negara G7 terkait mineral kritis, agar tidak terjadi greenwashing.

Mineral kritis adalah mineral yang memiliki fungsi penting untuk ekonomi nasional dan pertahanan negara, memiliki potensi gangguan pasokan, dan tak memiliki pengganti yang layak.

Ada empat kriteria yang harus dipenuhi suatu komoditas untuk bisa disebut mineral kritis, yakni jadi bahan baku industri strategis nasional, memiliki nilai manfaat untuk ekonomi nasional dan pertahanan negara, memiliki risiko tinggi terhadap pasokan, dan tak memiliki pengganti yang layak. Nikel, adalah salah satu mineral kritis yang ditetapkan pemerintah.

Dalam prosesnya, Tiongkok menyerap 72 persen dari total nilai ekspor nikel untuk baterai HS-75 dari Indonesia. Produk nikel setengah jadi (intermediate) tersebut setelah diolah lebih lanjut oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huayou Cobalt, CATL, dan CNGR lalu dikirim ke konsumen akhir industri kendaraan listrik di negara-negara anggota G7 seperti Amerika Serikat dan Jerman.

Tesla tercatat memperoleh 13 persen pasokan nikelnya dari Indonesia melalui Huayou Cobalt dan CNGR. VW, Mercedes-Benz, BMW juga memperoleh pasokan nikel secara tidak langsung melalui Huayou Cobalt dan CATL.

Perusahaan-perusahaan dari negara-negara G7 juga telah aktif dalam proyek pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Eramet (Prancis) memiliki saham signifikan di PT Weda Bay Nickel (WBN), pemegang konsesi tambang nikel seluas 45.065 hektar di Halmahera, Maluku Utara.

Vale Canada Limited (Kanada) dan Sumitomo Metal Mining (Jepang) adalah pemegang saham utama PT Vale Indonesia, yang menghasilkan nickel matte di Sorowako, Sulawesi Selatan.

Ford Motor (Amerika Serikat) bekerja sama dengan Huayou Cobalt dan PT Vale Indonesia sedang membangun pabrik HPAL dengan kapasitas 120.000 ton nikel dalam MHP pertahun di Pomalaa Sulawesi Tenggara.

Hanwa (Jepang) adalah pemegang 8 persen saham di PT QMB New Energy Materials, salah satu pemilik pabrik HPAL di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Peran Indonesia di Rantai Pasok Nikel

Indonesia jadi lokasi penting bagi pengolahan (midstream) nikel dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik, khususnya baterai lithium-ion berbasis nikel seperti NMC (nickel-manganese-cobalt) dan NCA (nickel-cobalt-aluminium).

Daerah-daerah penghasil bijih nikel dan nikel olahan di Indonesia berada di zona-zona yang penting secara ekologi dan bagi warga lokal, dan berkerentanan tinggi. Perampasan tanah (dengan kekerasan) milik masyarakat adat dan lokal terjadi.

Emisi karbon yang tinggi karena penggunaan PLTU Batu Bara, selain pencemaran air dan udara, serta degradasi lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat lingkar tambang-industri nikel.

Perusahaan seperti Vale Canada Ltd (33,88%) dan Sumitomo Metal Mining Jepang (11,48%) menguasai saham PT Vale Indonesia, yang tengah mengekspansi tambang nikel di Tanamalia, Luwu Timur, tanpa melibatkan masyarakat dalam proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Rencana penambangan di Blok Tanamalia ini mengancam lebih dari 17.000 hektare ekosistem hutan dan perkebunan rakyat.

Perusahaan asal Prancis Eramet juga terlibat dalam jaringan rantai pasok nikel Indonesia melalui kepemilikan 37,8% saham di PT Weda Bay Nickel (WBN), yang beroperasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Lokasi ini merupakan wilayah adat O’Hongana Manyawa, komunitas pemburu-peramu yang selama ini menggantungkan hidup pada hutan dan ruang hidup tradisional mereka.

Sementara itu, perusahaan otomotif asal Jerman BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen, dan perusahaan Tesla (Amerika Serikat) terbukti menggunakan nikel yang terhubung dengan rantai produksi Huayou Cobalt yang mengoperasikan beberapa perusahaan smelter di Kawasan Industri IMIP, Morowali, dan Kawasan Industri IWIP, Halmahera Tengah.

Proses produksi nikel di fasilitas-fasilitas tersebut masih bergantung pada energi kotor PLTU batu bara, dan bahan baku ore nikelnya berasal dari lokasi-lokasi yang terindikasi menyebabkan deforestasi dan konflik agraria.

Huayou Cobalt juga menggandeng Ford Motor Company (Amerika Serikat) dan Vale Indonesia untuk membangun smelter PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) di kawasan industri IPIP, Pomalaa. Saham KNI dimiliki oleh Huayou Cobalt sebesar 73,2 %, Vale Indonesia 18,3 %, dan Ford Motors 8,5 %.

KNI dirancang sebagai salah satu proyek HPAL terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi tahunan hingga 120.000 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), produk antara untuk membuat baterai kendaraan listrik.

Smelter yang berada di Kawasan industri IPIP akan menggunakan sumber energi dari PLTGas sebesar 1.760 MW sehingga tetap merupakan energi fosil dan berlawanan dengan agenda dekarbonisasi sejati. Penggunaan PLTGas hanya akan menghambat akselerasi energi terbarukan.

KNI adalah kerja sama lintas kepentingan ekonomi negara-negara G7 pada industri nikel Indonesia, terdiri dari PT Vale Indonesia (dimiliki Vale Canada, Sumitomo Metal Mining Jepang), dan Ford Motor Company asal Amerika Serikat.

AEER dan Walhi Sulawesi Selatan mendesak negara dan perusahaan G7:

1. Menyusun dan memperkuat kebijakan uji tuntas HAM dan Lingkungan dalam rantai pasok mineral kritis (pelaksanaan poin 2 dari 5 prinsip).

2. Menghentikan penggunaan energi fosil baik batubara maupun gas dalam proses produksi nikel dan mineral strategis lainnya (pelaksanaan poin 2 dan 4).

3. Perusahaan industri nikel asal G7 sebagai pelopor pengembangan energi terbarukan di daerah industri nikel (pelaksanaan poin 2 dan 4).

4. Melakukan kuota pemakaian nikel oleh negara G7 mempertimbangkan daya dukung dan daya rusak lingkungan (Pelaksanaan poin 1,2,3,4).

Sekilas tentang G7

Group of Seven atau G7 adalah kelompok negara yang terdiri dari Italia, Jepang, Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Jerman, dan Kanada. Lalu, Uni Eropa adalah negara ke delapan G7.

G7 adalah pertemuan antara negara-negara industri terkuat secara ekonomis dan politis di dunia. Kelompok ini bermula dari pertemuan-pertemuan antara Jerman dan Prancis pada 1975. Saat itu, dua menteri keuangan kedua negara, membahas krisis minyak di pertengahan 70-an, yang memengaruhi politik dan ekonomi dunia.

Lalu, Presiden Prancis, Giscard D'Estaing meminta para pemimpin dari Italia, Inggris, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat, untuk bertemu dan menanggapi ini pada 1975. Terjadilah pertemuan pertama di Rambouillet, Prancis, November 1975.

Kemudian, Kanada bergabung pada 1976 dan melengkapi formasi G7. Uni Eropa diundang pertama kali di pertemuan G7 pada 1977, dan memulai partisipasi UE di KTT G7, London.

Kini, negara-negara G7 tersebut telah aktif dalam proyek pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia.

Nilai Ekspor Indonesia

Pada 2022, nilai ekspor produk nikel hasil hilirisasi mencapai USD33,81 miliar atau Rp504,2 triliun (kurs Rp14.915 per dolar Amerika). Angka itu naik 745 persen dibanding nilai ekspor 2017, saat Indonesia hanya mengimpor bahan mentah berupa bijih nikel. Saat itu, ekspor nikel pada 2017 sekitar USD4 miliar..

Sementara, hingga April 2023, nilai ekspor hasil hilirisasi nikel Rp165 triliun atau USD11 miliar.

Kenaikan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) saat itu, Luhut Binsar Panjaitan di acara Jakarta Geopolitical Forum VII, Juni 2023.

Baca juga:

• Tambang Nikel Jadi Ancaman Nyata Kerusakan Lingkungan di Raja Ampat