KBR - Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB di Myanmar mendesak Bangladesh untuk membatalkan rencana pemulangan kembali ratusan ribu pengungsi Rohingya ke negara bagian Rakhine. Ia bahkan memperingatkan, jika pemulangan itu bakal membuat para pengungsi menghadapi risiko tinggi penganiayaan.
PBB mengatakan lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar barat, badan-badan PBB mengatakan. Eksodus itu terjadi setelah serangan gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan Myanmar pada bulan Agustus 2017 memicu tindakan keras militer.
Kedua negara pada 30 Oktober sepakat memulai pemulangan kembali para pengungsi ke Myanmar pada pertengahan November. Padahal lembaga pengungsi PBB telah menyatakan kondisi di negara bagian Rakhine itu belum kondusif bagi pengungsi untuk kembali.
"Mereka sangat takut nama mereka berada di daftar untuk dipulangkan, menyebabkan kesusahan dan penderitaan," kata Yanghee Lee selaku Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, dalam sebuah pernyataan berdasarkan informasi yang kredibel dari para pengungsi di Cox's Bazar.
Selain itu, ia tidak melihat bukti apapun dari pemerintah Myanmar untuk menciptakan lingkungan di mana Rohingya bisa kembali ke tempat asal seperti sediakala dan mendapat jaminan keamanan serta hak-hak hidup mereka.
"Myanmar telah gagal memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami penganiayaan dan kekerasan mengerikan yang sama sekali lagi," kata Lee seperti dikutip dari Reuters, Rabu (7/11/2018).
Akar penyebab krisis harus ditangani terlebih dahulu, termasuk hak untuk kewarganegaraan dan bebas bergerak.
Myanmar tidak menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis
pribumi. Negara yang mayoritas beragama Budha itu menyebut Rohingya "Bengali", yang mengisyaratkan mereka berasal dari Bangladesh.
Editor: Nurika Manan
Di #GIJC23, KBR diwakili Pemimpin Redaksi Citra Dyah Prastuti.
Program ini diberi nama Selimut Hati.
