Share This

Utusan PBB: Terlalu Cepat Memulangkan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB di Myanmar mendesak Bangladesh membatalkan rencana pengembalian kembali ratusan ribu pengungsi Rohingya ke negara bagian Rakhine.

BERITA , INTERNASIONAL

Rabu, 07 Nov 2018 14:41 WIB

Utusan PBB: Terlalu Cepat Memulangkan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Gadis-gadis pengungsi Rohingya berjalan di sepanjang kamp Kutupalong di Cox's Bazar, Bangladesh, 13 Oktober 2018. REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

KBR - Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB di Myanmar mendesak Bangladesh untuk membatalkan rencana pemulangan kembali ratusan ribu pengungsi Rohingya ke negara bagian Rakhine. Ia bahkan memperingatkan, jika pemulangan itu bakal membuat para pengungsi menghadapi risiko tinggi penganiayaan.

PBB mengatakan lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar barat, badan-badan PBB mengatakan. Eksodus itu terjadi setelah serangan gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan Myanmar pada bulan Agustus 2017 memicu tindakan keras militer.

Kedua negara pada 30 Oktober sepakat memulai pemulangan kembali para pengungsi ke Myanmar pada pertengahan November. Padahal lembaga pengungsi PBB telah menyatakan kondisi di negara bagian Rakhine itu belum kondusif bagi pengungsi untuk kembali.

"Mereka sangat takut nama mereka berada di daftar untuk dipulangkan, menyebabkan kesusahan dan penderitaan," kata Yanghee Lee selaku Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, dalam sebuah pernyataan berdasarkan informasi yang kredibel dari para pengungsi di Cox's Bazar.

Selain itu, ia tidak melihat bukti apapun dari pemerintah Myanmar untuk menciptakan lingkungan di mana Rohingya bisa kembali ke tempat asal seperti sediakala dan mendapat jaminan keamanan serta hak-hak hidup mereka.

"Myanmar telah gagal memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami penganiayaan dan kekerasan mengerikan yang sama sekali lagi," kata Lee seperti dikutip dari Reuters, Rabu (7/11/2018).

Akar penyebab krisis harus ditangani terlebih dahulu, termasuk hak untuk kewarganegaraan dan bebas bergerak.

Myanmar tidak menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis pribumi. Negara yang mayoritas beragama Budha itu menyebut Rohingya "Bengali", yang mengisyaratkan mereka berasal dari Bangladesh.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.