KBR - Penyidik Kejaksaan Korea Selatan kembali menggeledah kantor pusat perusahaan elektronik Samsung Group, terkait skandal yang membelit Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Penggeledahan dilakukan Rabu (23/11/2016).
Teman dekat Park Geun-hye, yaitu Choi Soon-sil diduga terlibat menjual pengaruh kedekatannya dengan Presiden Park untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga.
Penyidik Kejaksaan juga menggeledah kantor lembaga pengelola dana pensiun terbesar di Korsel, yaitu National Pension Service (NPS). NPS diduga menyetujui proses merger antara Samsung C&T dan Cheil Industries tahun lalu senilai 8 juta dolar AS (Rp107 triliun).
Pihak Samsung dan lembaga pensiun NPS mengkonfirmasi penggeledahan itu, namun menolak menjelaskan lebih rinci. Begitu juga pihak Kejaksaan.
Baca: Presiden Korsel Dibelit Skandal, Perdana Menteri yang Dicopot
Saat ini Presiden Park dan Choi sedang dalam penyelidikan terkait perilaku tidak layak guna mendapat bantuan dari para konglomerat, termasuk Samsung Grup. Samsung merupakan perusahaan yang dikelola keluarga konglomerat terbesar di Korea Selatan.
Dana yang dikumpulkan dari para konglomerat itu diarahkan ke yayasan-yayasan yang bertugas membantu Presiden Park mempromosikan budaya dan komunitas-komunitas olahraga.
Sebelumnya, jaksa juga pernah menggeledah kantor Samsung terkait skandal tersebut, pada awal November lalu. Kantor berita Korea Selatan, Yonhap menyebutkan jaksa menyelidiki dugaan perusahaan Samsung terlibat bantuan keuangan secara tidak sah kepada anak perempuan Choi Soon-sil. (Wall Street Journal/Reuters)
Baca: Skandal Politik Korsel, Jaksa Geledah Kantor Pusat Samsung Electronics
Skandal Presiden Park, Kejaksaan Korsel Kembali Geledah Kantor Samsung Group
Pihak Samsung dan lembaga pensiun NPS mengkonfirmasi penggeledahan itu, namun menolak menjelaskan lebih rinci. Begitu juga pihak Kejaksaan.
Seorang demonstran membawa poster bergambar rekayasa foto Presiden Korsel Park Geun-hye mengenakan baju tahanan, dalam demonstrasi menuntut Presiden Park mundur, Jumat (18/11/2016). (Foto: ANTARA/Reut
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - INTERNASIONAL
Pendiri Alibaba Dorong Karyawannya Kerja 12 Jam Sehari, Enam Hari per Minggu
Menurut Jack Ma, mereka yang ingin sukses harus mengorbankan energi dan waktu lebih banyak dari orang lain. Namun menurut hukum tenaga kerja, karyawan tak boleh dipaksa kerja lebih dari 8 jam sehari.Kenapa Perlu Ada “Hari Air Sedunia”?
Ada miliaran orang di seluruh dunia yang belum mendapat akses air bersih. Di Indonesia sendiri, masih ada jutaan orang yang terpaksa mengonsumsi air kotor.Di India, Main PUBG Ditangkap Polisi
Saking asyiknya main PUBG, anak-anak muda yang tertangkap itu tidak menyadari ketika mereka sedang diintai tim polisi.Libur Imlek: Ajang Mudik Tahunan Terbesar di Dunia
Menurut data State Council of the People’s Republic of China, ada sekitar tiga miliar perjalanan yang dilakukan warga Tiongkok dalam masa libur Imlek 2019.Uni Eropa Lindungi Privasi Netizen Lewat Aturan Ini
Di samping mengembangkan ragam hak bagi pengguna internet, Uni Eropa juga mengetatkan aturan untuk perusahaan pengontrol data seperti Google, Facebook, Instagram dan lain sebagainya.Gunakan Data Pribadi Pengguna, Google Kena Denda Rp800 Miliar
Kalau mengacu pada aturan privasi Uni Eropa, Google sesungguhnya wajib menginformasikan tujuan penyimpanan data pribadi pengguna. Google juga wajib menjelaskan data mana saja yang akan mereka jual.Kasus Teror KPK di Berbagai Belahan Dunia
Pelaku terornya bisa bermacam-macam, dari penjahat bertopeng sampai polisi dan jaksa. Dalam beberapa kasus, perdana menteri dan presiden bahkan menjadi aktor kunci dalam upaya pelemahan KPK.Strategi Jepang Hadapi Bencana Gempa dan Tsunami
Dengan fasilitas Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park, masyarakat Jepang bisa belajar cara evakuasi bencana dengan mudah. Mereka juga tak perlu bingung mencari tempat berlindung saat bencana terjadi.
Most Popular / Trending
Recent Podcast
September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.
Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.
Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.
KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.
Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.