Bagikan:

Sebelum Gelar APEC, Tiongkok Didesak Bebaskan Aktivis Hong Kong

KBR - Amnesty Internasional mendesak pemerintah Tiongkok membebaskan sebanyak 76 orang aktivis Hong Kong pro-demokrasi. Aktivis itu demo beberapa waktu lalu untuk meminta Hong Kong diberikan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Hong Kong adalah negara b

INTERNASIONAL

Jumat, 07 Nov 2014 20:08 WIB

Sebelum Gelar APEC, Tiongkok Didesak Bebaskan Aktivis Hong Kong

Tiongkok, APEC

KBR - Amnesty Internasional mendesak pemerintah Tiongkok membebaskan sebanyak 76 orang aktivis Hong Kong pro-demokrasi. Aktivis itu demo beberapa waktu lalu untuk meminta Hong Kong diberikan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Hong Kong adalah negara bagian Tiongkok setelah lepas dari Inggris.

Pembebasan itu diminta sebelum Negeri Tirai Bambu itu menggelar pertemuan negara-negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing pada 10-11 November 2014. Dalam APEC, akan datang banyak pemimpin dunia. Termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Joko Widodo.

"Para pemimpin APEC harus mengakhiri tindakan keras terhadap aktivis daratan Tiongkok yang menyatakan dukungan untuk demonstran pro-demokrasi Hong Kong," kata Direktur Riset Asia Timur di Amnesty International, Roseann Rife, Jumat (7/11).

Rife juga mengatakan pemimpin dunia juga bisa mengambil kesempatan dalam pertemuan APEC untuk mendesak Presiden Tiongkok untuk membebaskan semua tahanan. Sebab mereka yang ditahan tidak bersalah.

"Semua orang ditahan hanya karena menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai segera dan tanpa syarat dibebaskan," kata dia dalam keterangan persnya.

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua