KBR - World Economic Forum (WEF) merilis indeks korupsi tahunan sebagai bagian dari Global Competitiveness Report 2018. WEF menggunakan metodologi yang terkait dengan Indeks Persepsi Korupsi Transparency International dan menilai 140 negara dengan tingkat korupsi.
Jika mendapat skor 100, itu berarti di negara tersebut tidak ada korupsi. Sementara nol adalah negara yang paling korup. Seluruh negara yang ditampilkan dalam daftar ini mendapat skor sama dengan atau kurang dari 30.
Negara-negara yang paling korup cenderung berada di Afrika, Amerika Tengah, dan Timur Tengah. Negara-negara itu memiliki sistem hukum dan pemerintahan yang lemah, serta kemiskinan yang meluas.
Sebagai contoh, WEF menempatkan Yaman--yang tengah mengalami perang saudara--sebagai negara yang paling korup. Meski demikian, segelintir dari 20 ekonomi terbesar dunia, juga masuk daftar negara paling korup.
Dilansir dari Business Insider (17/10/2018), berikut urutan 30 negara paling korup di dunia, beserta skornya.
1. Yaman (16)
2. Venezuela (18)
3. Angola (19)
4. Chad (20)
5. Tajikistan (21)
6. Kamboja (21)
7. Republik Demokratik Kongo (21)
8. Zimbabwe (22)
9. Burundi (22)
10. Haiti (22)
11. Mozambique (25)
12. Kamerun (25)
13. Nikaragua (26)
14. Uganda (26)
15. Nigeria (27)
16. Guinea (27)
17. Kenya (28)
18. Lebanon (28)
19. Mauritania (28)
20. Bangladesh (28)
21. Guatemala (28)
22. Honduras (29)
23. Republik Dominika (29)
24. Kyrgyzstan (29)
25. Laos (29)
26. Mexico (29)
27. Paraguay (29)
28. Russia (29)
29. Gambia (30)
30. Ukraina (20)
Baca Juga:
- AS Duduki Posisi Puncak Daya Saing Global, Indonesia Urutan 45
- Perang Berlanjut, PBB Prediksi Belasan Juta Warga Yaman Dilanda Kelaparan
Editor: Nurika Manan
“Khususnya di penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja,” kata PM Lee kepada Mendagri Tito.
Jika penandatanganan perjanjian selesai sesuai target, manfaat IK-CEPA bisa dinikmati pelaku bisnis mulai awal 2021.
"Insya Allah akan membawa kebaikan tidak hanya di Bank Indonesia, tapi juga bagi negara emerging market dan Indonesia karena bidang beliau nanti akan menangani development policy," ucap Perry Warjiyo.
"Kami ingin melibatkan sebanyak mungkin orang, dan kami menyediakan berbagai cara bagi mereka untuk terlibat."
“Lembaga antikorupsi tidak boleh takut. Risiko besar karena kita berbuat dengan benar."
Komisi Tinggi HAM PBB menilai kalangan pebisnis dan pemerintah punya andil besar dalam krisis iklim yang terjadi sekarang.
"Pemerintah punya keleluasaan untuk menyetujui atau menolak transaksi-transaksi itu (investasi asing), bila kami pikir itu bukan untuk kepentingan negara."
Ini pengunduran diri kedua dari kabinet yang baru dibentuk Perdana Menteri Shinzo Abe dalam waktu kurang dari seminggu. 
Di samping siaran langsung podcast selama puluhan jam, Hari Podcast International juga biasa diisi dengan sejumlah "tradisi" unik.
"Emisi karbon (Indonesia) akan mencapai puncaknya pada tahun 2020, sehingga tak ada ruang lagi untuk tambahan pembangkit listrik batu bara."
"Jutaan orang akan meninggalkan kantor dan rumahnya, turun ke jalan-jalan, bergabung dengan para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya era bahan bakar fosil."