KBR - World Economic Forum (WEF) merilis indeks korupsi tahunan sebagai bagian dari Global Competitiveness Report 2018. WEF menggunakan metodologi yang terkait dengan Indeks Persepsi Korupsi Transparency International dan menilai 140 negara dengan tingkat korupsi.
Jika mendapat skor 100, itu berarti di negara tersebut tidak ada korupsi. Sementara nol adalah negara yang paling korup. Seluruh negara yang ditampilkan dalam daftar ini mendapat skor sama dengan atau kurang dari 30.
Negara-negara yang paling korup cenderung berada di Afrika, Amerika Tengah, dan Timur Tengah. Negara-negara itu memiliki sistem hukum dan pemerintahan yang lemah, serta kemiskinan yang meluas.
Sebagai contoh, WEF menempatkan Yaman--yang tengah mengalami perang saudara--sebagai negara yang paling korup. Meski demikian, segelintir dari 20 ekonomi terbesar dunia, juga masuk daftar negara paling korup.
Dilansir dari Business Insider (17/10/2018), berikut urutan 30 negara paling korup di dunia, beserta skornya.
1. Yaman (16)
2. Venezuela (18)
3. Angola (19)
4. Chad (20)
5. Tajikistan (21)
6. Kamboja (21)
7. Republik Demokratik Kongo (21)
8. Zimbabwe (22)
9. Burundi (22)
10. Haiti (22)
11. Mozambique (25)
12. Kamerun (25)
13. Nikaragua (26)
14. Uganda (26)
15. Nigeria (27)
16. Guinea (27)
17. Kenya (28)
18. Lebanon (28)
19. Mauritania (28)
20. Bangladesh (28)
21. Guatemala (28)
22. Honduras (29)
23. Republik Dominika (29)
24. Kyrgyzstan (29)
25. Laos (29)
26. Mexico (29)
27. Paraguay (29)
28. Russia (29)
29. Gambia (30)
30. Ukraina (20)
Baca Juga:
- AS Duduki Posisi Puncak Daya Saing Global, Indonesia Urutan 45
- Perang Berlanjut, PBB Prediksi Belasan Juta Warga Yaman Dilanda Kelaparan
Editor: Nurika Manan
Langkah penanganan Covid-19 Indonesia kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
"Meski situasi di Eropa mulai membaik, secara global situasi (pandemi) semakin buruk."
Kandidat vaksin Covid-19 buatan University of Oxford dan AstraZeneca sudah memasuki Uji Klinis Fase 2b/3, fase tertinggi di antara seluruh kandidat lainnya.
"Untuk mengalahkan pandemi Covid-19, dunia bukan hanya butuh terobosan sains, tapi juga butuh kedermawanan," kata Bill Gates.
"Perempuan juga mengalami frekuensi kekerasan yang semakin sering daripada keluarga anggota lainnya,"
"Jika bakat dan energi mereka terpasung karena kurangnya kesempatan atau keterampilan, itu akan merusak masa depan kita dan menyulitkan pemulihan ekonomi pasca-Covid."
"Ada kemungkinan dalam situasi kenormalan baru orang-orang akan lebih sering makan di rumah, baik dengan berbelanja bahan makanan dan masak sendiri, ataupun dengan layanan delivery."
"Studi ini sudah disetujui oleh institusi pengawas setempat, dan sudah mendapat persetujuan tertulis dari keluarga terdekat jenazah," kata tim peneliti medis Jerman.
"Vaksin Covid-19 harus diklasifikasikan sebagai 'global public good' (barang publik global) untuk kesehatan dalam rangka mengakhiri pandemi," kata Dirjen WHO.
Meski menggembirakan, hasil uji coba vaksin buatan Moderna ini masih diragukan sejumlah ilmuwan.
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Secara global akan ada sekitar 158 juta sampai 242 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Ini tujuh kali lebih besar dari angka kehilangan kerja yang terjadi saat krisis keuangan global tahun 2008."
"Pemerintah harus mengeksplorasi semua opsi untuk membiayai tindakan-tindakan yang menopang perusahaan dan pekerjanya."
Menurut laporan FAO, untuk periode April-Juni 2020 Indonesia tidak berisiko kekurangan stok pangan.
"Setelah tiga bulan lebih berjuang keras, Wuhan, kota di Cina yang dulu paling terpukul oleh wabah, sekarang semua rumah sakitnya sudah bersih dari kasus Covid-19."
AS memberi tunjangan pengangguran cukup besar. Mereka juga berupaya mencegah PHK dengan membantu perusahaan menggaji karyawannya.
"Pandemi ini mungkin merupakan gambaran kecil dari krisis akibat perubahan iklim, yang bisa mengguncang penawaran dan permintaan pasar, serta mengganggu rantai pasokan global."
"Kita sudah punya jaring pengaman keuangan global yang lebih kuat, dengan IMF sebagai pusatnya," kata IMF.
"Keputusan tentang waktu dan tempat transisi (penghentian pembatasan sosial) harus berbasis bukti, berlandaskan data, dan diimplementasikan secara bertahap."
