2019, Palestina Pimpin Kelompok 77 Negara Berkembang di PBB

"Sebagai ketua G77 di 2019 mendatang, Palestina dapat bertindak seperti anggota PBB"

KBR-Jakarta Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyetujui sebuah resolusi yang memungkinkan Palestina memimpin kelompok 77 negara berkembang (G77) pada PBB pada 2019 mendatang. Hal ini membuat Palestina dapat bertindak seperti anggota PBB.

Selama pertemuan para pemimpin dunia di Majelis Umum bulan lalu itu, para anggota G77 memformalkan keputusan mereka untuk memberikan kursi kepada warga Palestina. Dikutip dari ABC News, hal itu dilakukan untuk memicu Mahmoud Abbas mendorong kenegaraan dan keanggotaan penuh di PBB.

Ketua G-77 saat ini, Mesir,  mengatakan kepada majelis sebelum pemungutan suara, bahwa karena Palestina berasal dari negara non-anggota di PBB, resolusi diperlukan untuk memberikannya hak dan kapasitas yang diperlukan untuk memimpin kelompok 135 negara yang mencakup Cina.

Sementara itu, wakil duta besar AS Jonathan Cohen mendesak majelis umum PBB untuk memilih "tidak" pada resolusi tersebut. Cohen mengatakan bahwa AS tidak mengakui adanya negara Palestina.

"Kami sangat menentang pemilihan Palestina sebagai ketua G77 dan ini yang disebut resolusi yang memungkinkan," kata Cohem kepada Majelis Umum. "Hanya negara-negara anggota PBB yang berhak berbicara dan bertindak atas nama kelompok besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa," tambahnya.

Tetapi majelis umum tidak mengindahkan oposisi AS tersebut. Dari 193 suara, hanya AS, Israel, dan Australia yang menentang langkah itu. Sementara 15 negara abstain dan 29 negara tidak memilih.

Setelah pemungutan suara, duta besar Palestina PBB, Riyad Mansour mengatakan bahwa rakyat Palestina tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membuktikan kepercayaan ini.

“Palestina akan membela kepentingan G77 sementara juga terlibat dengan semua mitra, saya ulangi dengan semua mitra,  untuk memajukan kerjasama dan perjanjian yang saling menguntungkan untuk kebaikan umat manusia," tambah Mansour.

Dilansir dari Reuters, pada 2012 lalu, Majelis Umum PBB menyetujui pengakuan de facto atas negara Palestina yang berdaulat, sehingga meningkatkan status Palestina menjadi negara non-anggota, seperti Vatikan.

Peningkatan status itu membuat Palestina dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara Majelis Umum dan bergabung dengan beberapa badan internasional.

Namun, sebagai negara non-anggota PBB,  Palestina tidak dapat berbicara di dalam suatu pertemuan, sebelum semua negara anggota menyampaikan pendapatnya.

Resolusi yang dirancang Mesir memungkinkan mereka untuk beroperasi secara prosedural seperti negara anggota ketika bertindak atas nama G77 dan China membuat pernyataan, mengajukan dan mensponsori bersama proposal dan amandemen, memberikan hak jawab dan menaikkan poin pesanan.

• Palestina
• PBB