KBR - Dewan Hak Asasi Manusia PBB memutuskan untuk membentuk panel yang mempersiapkan dakwaan atas kekejaman Myanmar, di tengah tuduhan genosida terhadap minoritas etnis Rohingya.
Panel independen ini akan mengumpulkan, mengonsolidasi, menjaga, dan menganalisis bukti kejahatan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Myanmar sejak 2011 lalu.
Dilansir dari AFP, panel tersebut akan bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen, memfasilitasi, dan mempercepat proses peradilan yang adil dan independen, baik di pengadilan nasional, regional atau internasional.
Tiga puluh lima dari 47 anggota dewan mendukung resolusi tersebut, dan tiga negara yaitu Cina, Filipina dan Burundi menentang resolusi itu. Sisanya tidak memberikan suara. Keputusan itu mendapat pujian dari Amnesty International, Human Rights Watch, dan kelompok-kelompok hak asasi lainnya.
Selanjutnya, keputusan ini akan dibawa ke Majelis Umum PBB di New York untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Resolusi tersebut muncul setelah penyelidik independen PBB merilis laporan pada awal bulan ini. Laporan ini menguraikan kekejaman yang terperinci terhadap Rohingya.
Panglima Angkatan Darat Myanmar, Min Aung Hlaing berkeras bahwa PBB tidak punya hak untuk ikut campur dalam kedaulatan negaranya.
Para penyelidik menyimpulkan, militer Myanmar--yang terkadang dibantu oleh massa etnis Rakhine--melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran dan penyiksaan kepada etnis Rohingya.
Akibatnya, lebih dari 700 ribu warga minoritas Myanmar berlindung di Bangladesh. Mereka pun takut kembali ke Myanmar.
Namun, militer Myanmar membantahnya dan justru membenarkan tindakan kerasnya sebagai cara yang sah untuk membasmi militan Rohingya.
Editor: Nurika Manan
Di #GIJC23, KBR diwakili Pemimpin Redaksi Citra Dyah Prastuti.
Program ini diberi nama Selimut Hati.
