Share This

Honda Bayar Kompensasi Karena Dituding Diskriminasi

Menanggapi kasus ini, Honda mengatakan pihaknya menentang keras segala bentuk diskriminasi dan akan bekerja sama dengan para penyalur untuk menyesuaikan program-program pembiayaan.

BERITA , INTERNASIONAL

Rabu, 15 Jul 2015 10:57 WIB

Logo Honda. Foto: Antara

KBR - Perusahaan penyedia pinjaman Honda Amerika Serikat (American Honda Finance Corporation) diharuskan membayar ganti rugi sebesar US$24 juta atau sekira Rp320 miliar kepada konsumen, karena dituduh melakukan diskriminasi kepada pembeli dari kelompok minoritas.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Perlindungan Keuangan mengatakan, sejak 2011, American Honda Finance Corporation mengizinkan para penyalur untuk menarik bunga lebih tinggi atas pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh pembeli-pembeli dari kalangan keturunan Afrika, keturunan Hispanik dan kelompok-kelompok minoritas lain.

Konsumen dari kalangan keturunan Afrika, misalnya harus membayar rata-rata sekitar US$250 lebih besar dibanding pembeli berkulit putih. Sementara warga Amerika Serikat keturunan Asia harus membayar US$150 lebih tinggi. Kini dengan adanya kompensasi hukum itu, konsumen yang terpengaruh akan menerima ganti rugi.

Menanggapi kasus ini, Honda mengatakan pihaknya menentang keras segala bentuk diskriminasi dan akan bekerja sama dengan para penyalur untuk menyesuaikan program-program pembiayaan. Sebagai info, Perusahaan penyedia pinjaman milik Honda yang bermarkas di California tersebut selama ini menawarkan paket pembiayaan melalui penyalur-penyalur mobil. (BBC)  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.